Author name: admin

Peluncuran Buku “Metodologi Hukum HAM: Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia”

Pengadilan memiliki peran penting dalam menjamin penikmatan HAM. Melalui putusannya, pengadilan pertama-tama harus mampu memulihkan kerugian-kerugian yang diderita oleh setiap orang yang hak asasinya dilanggar/direndahkan. Kemudian, pengadilan juga harus mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di kemudian hari. Inilah yang -oleh kebanyakan literatur dan hukum- disebut sebagai kewajiban pengadilan untuk melindungi hak asasi manusia. Sehubungan …

Peluncuran Buku “Metodologi Hukum HAM: Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia” Selengkapnya »

Sambutan Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., dalam Peluncuran Buku Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia, Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia.

Hak Asasi Manusia Mengisi Ketimpangan Ruh dalam Hukum Atas nama UII, saya menyambut baik penulisan dan penerbitan buku yang akan diluncurkan dan didiskusikan hari ini. Saya juga ingin mengajak semua hadirin untuk memberikan apresiasi yang tinggi kepada ikhtiar kolektif ini, yang melibatkan penulis lintas lembaga dan dengan dukungan penuh dari The Norwegian Center for Human …

Sambutan Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., dalam Peluncuran Buku Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia, Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia. Selengkapnya »

Seminar dan Peluncuran Buku“Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia”

Apa tugas pengadilan terhadap hak asasi manusia berdasarkan kerangka hukum hak asasi manusia itu sendiri? Pada tataran akademis, berbagai upaya telah dilakukan para sarjana untuk mendefinisikan jawabannya, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, jika menggeser pertanyaan ini ke aspek yang lebih praktis, seperti “bagaimana cara pengadilan menerapkan hukum hak asasi manusia dalam putusannya”, belum …

Seminar dan Peluncuran Buku“Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia” Selengkapnya »

Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)Penulisan Buku Saku tentang Akomodasi Yang Layak bagi PenyandangDisabilitas yang Berhadapan dengan  Hukum di Badiklat Kejaksaan Agung RI

Pusham UII telah bekerja sama dengan Badiklat Kejaksaan Agung sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas Jaksa untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang …

Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)Penulisan Buku Saku tentang Akomodasi Yang Layak bagi PenyandangDisabilitas yang Berhadapan dengan  Hukum di Badiklat Kejaksaan Agung RI Selengkapnya »

Pembahasan Draft Awal Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (PERKABA) Kepolisian Republik Indonesia

Pusham UII telah bekerja sama dengan kepolisian untuk memperkuat kapasitas polisi dalam mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sejak tahun 2020. Kerjasama ini dilandasi oleh UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah No. …

Pembahasan Draft Awal Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (PERKABA) Kepolisian Republik Indonesia Selengkapnya »

Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)Penulisan Buku Saku tentang Penanganan Kasus oleh Kepolisian terhadap Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum di Diklat Reserse Lemdiklat Polri

Pusham UII telah bekerja sama dengan Diklat Reserse Lemdiklat Polri sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada  penguatan kapasitas polisi untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang …

Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)Penulisan Buku Saku tentang Penanganan Kasus oleh Kepolisian terhadap Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum di Diklat Reserse Lemdiklat Polri Selengkapnya »

Workshop Penulisan Buku Saku Tentang Peradilan Yang Fair (Fair Trial) bagiPenyandang Disabilitas Berhadapan Hukum di Badan Litbang Dilat Hukum danPeradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusham UII telah bekerja sama dengan Balitbang Diklat Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada  penguatan kapasitas hakim terkait peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana telah menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 …

Workshop Penulisan Buku Saku Tentang Peradilan Yang Fair (Fair Trial) bagiPenyandang Disabilitas Berhadapan Hukum di Badan Litbang Dilat Hukum danPeradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Selengkapnya »

Penyerahan Naskah RPP terkait Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas

Pada Senin, 3 April 2023, Direktur bidang Riset dan Publikasi Pusham UII, Despan Heryansyah, bersama Elsa Marliana dari The Asia Foundation telah menyerahkan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Akomodasi yang Layak (AYL) bagi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Watkesrehab) Direktoran Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan …

Penyerahan Naskah RPP terkait Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Selengkapnya »

Workshop Pemetaan Kebutuhan Peraturan/ Kebijakan Polri Terkait Penanganan Kasus Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Penyandang Disabilitas yang berproses di peradilan, baik sebagai saksi, korban, pelaku, maupun pengunjung jumlahnya semakin meningkat setaip tahunnya. Hal ini terjadi karena banyak faktor, mulai dari semakin terbukanya ruang dan akses keadilan bagi masyarakat, hingga semakin banyaknya masyarakat yang “melek” hukum. Sayangnya, dalam semua proses peradilan, masih banyak ditemui hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, …

Workshop Pemetaan Kebutuhan Peraturan/ Kebijakan Polri Terkait Penanganan Kasus Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum Selengkapnya »

id_IDID
Scroll to Top
Scroll to Top