Author name: admin

Halo masyarakat DIY, Kami sedang menyelenggarakan survei indeks negara hukum (rule of law index). Indeks ini mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum di DIY. 🇮🇩 ✅ Survei berisi 25 pertanyaan✅ Bisa diselesaikan dalam 7-10 menit✅ Hasil survei akan digunakan sebagai evaluasi terhadap kualitas penegakan hukum di DIY 🎁 Terdapat voucher dan buku bagi …

Survei “Indeks Negara Hukum Darerah Istimewa Yogyakarta” Selengkapnya »

Katanya sih Indonesia itu negara hukum, tapi kok belakangan ini dinamika penegakan hukumnya malah sering bikin kita geleng-geleng kepala, ya?Merespons situasi ini, Direktur Pusham UII, Despan Heryansyah, membedah fenomena tersebut lewat opini bertajuk “Negara (tanpa) Hukum”. Tulisan ini menyoroti rentetan kasus belakangan ini yang terasa lebih kental dengan nuansa perseteruan antar institusi ketimbang murni demi …

Negara Hukum atau Negara (tanpa) Hukum Selengkapnya »

Dalam merespons hasil judicial review terhadap Undang-Undang APBN No. 17 Tahun 2025, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) menyoroti adanya benturan dua hak fundamental warga negara: Hak atas Pendidikan dan Hak atas Pangan (yang diimplementasikan melalui program Makan Bergizi Gratis/MBG). Terkait hal tersebut, Pusham UII menyampaikan beberapa poin pandangan dan evaluasi, …

Sikap Pusham UII terhadap Putusan MK Terkait Pemotongan Anggaran Pendidikan untuk Program MBG (UU APBN 17/2025) Selengkapnya »

Hari-hari ini, membincang hak asasi manusia menjadi semakin relevan. Jika Artijo Alkostar (Alm.) bersama Mahfud MD, Busyro Muqoddas, dan Suparman Marzuki saat itu, pada tahun 2000-an, membincang soal maraknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa Orde Baru, maka hari ini cerita serupa berulang. Jika dulu kebebasan sipil direpresi, tanah warga diambil paksa demi …

SEPEREMPAT ABAD PUSHAM UII Selengkapnya »

Laporan ini berangkat dari kesadaran bahwa dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial dari praktik bisnis panas bumi tidak hanya memengaruhi kehidupan warga lokal secara negatif, tetapi juga terkait langsung dengan penikmatan hak asasi manusia (HAM) mereka. Maka dari itu, adalah sangat mendesak untuk meneliti lebih lanjut kinerja perlindungan negara dan penghormatan korporasi terhadap HAM. Ditarik dari …

METASTASIS TRANSISI ENERGI : Dampak Kebijakan dan Praktik Bisnis Panas Bumi terhadap Hak Asasi Manusia Selengkapnya »

Pengananan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (PDBH) mendapatkan perhatian penting dari institusi peradilan. Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengesahkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang …

Workshop Pemetaan Hukum Materil dan Formil untuk Penanganan Disabilitas Berhadapan dengan Hukum (PDBH) Pasca Pengesahan KUHP dan KUHAP Selengkapnya »