Berita

Penyerahan Naskah RPP terkait Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas

Pada Senin, 3 April 2023, Direktur bidang Riset dan Publikasi Pusham UII, Despan Heryansyah, bersama Elsa Marliana dari The Asia Foundation telah menyerahkan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Akomodasi yang Layak (AYL) bagi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Watkesrehab) Direktoran Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan …

Penyerahan Naskah RPP terkait Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Selengkapnya »

Workshop Pemetaan Kebutuhan Peraturan/ Kebijakan Polri Terkait Penanganan Kasus Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum

Penyandang Disabilitas yang berproses di peradilan, baik sebagai saksi, korban, pelaku, maupun pengunjung jumlahnya semakin meningkat setaip tahunnya. Hal ini terjadi karena banyak faktor, mulai dari semakin terbukanya ruang dan akses keadilan bagi masyarakat, hingga semakin banyaknya masyarakat yang “melek” hukum. Sayangnya, dalam semua proses peradilan, masih banyak ditemui hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, …

Workshop Pemetaan Kebutuhan Peraturan/ Kebijakan Polri Terkait Penanganan Kasus Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum Selengkapnya »

PEMERINTAH DAERAH DAN TANGGUNGJAWAB HAK ASASI MANUSIA

Otonomi daerah tidak hanya menghendaki atribusi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah dapat mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri dan bebas. Namun, otonomi daerah juga menghendaki adanya tanggung jawab pemerintah daerah, terutama kepada masyarakat daerah, sebagaimana tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Ini jika dirunut dengan mendalam, memiliki argumentasi yang sangat jelas …

PEMERINTAH DAERAH DAN TANGGUNGJAWAB HAK ASASI MANUSIA Selengkapnya »

DISKUSI PENGAWALAN KEBIJAKAN DI INSTITUSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Pusham UII telah bekerja sama dengan Diklat Reserse, Lemdiklat Polri sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas penyidik terkait peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah memiliki pijakan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair, yaitu UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang …

DISKUSI PENGAWALAN KEBIJAKAN DI INSTITUSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Selengkapnya »

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) REVIEW BAHAN AJAR PERADILAN YANG FAIR (FAIR TRIAL) BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BADIKLAT KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Pusham UII telah bekerja sama dengan Badiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas Jaksa terkait peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah memiliki pijakan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair, yaitu UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak …

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) REVIEW BAHAN AJAR PERADILAN YANG FAIR (FAIR TRIAL) BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BADIKLAT KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Selengkapnya »

WORKSHOP PENULISAN BAHAN AJAR TENTANG PERADILAN YANG FAIR (FAIR TRIAL) BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN HUKUM DI DIKLAT RESERSE LEMDIKLAT POLRI

Pusham UII telah bekerja sama dengan Diklat Reserse Lemdiklat Polri sejak tahun 2020. Topik kerja sama program fokus pada  penguatan kapasitas aparat penegak hukum tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah memiliki pijakan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair, yaitu UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan …

WORKSHOP PENULISAN BAHAN AJAR TENTANG PERADILAN YANG FAIR (FAIR TRIAL) BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN HUKUM DI DIKLAT RESERSE LEMDIKLAT POLRI Selengkapnya »

REVIEW DRAFT MoU LEMDIKLAT POLRI DENGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pusham UII telah bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdiklat Polri) sejak tahun 2020. Topik kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah memiliki pijakan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair, yaitu UU No. …

REVIEW DRAFT MoU LEMDIKLAT POLRI DENGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Selengkapnya »

Konsinyering Pembentukan Modul Sosialisasi Fitur Disabilitas pada Sistem Database Pemasyarakatan dengan Dirjen Pemasyarakatan

Pada tanggal 27-28 Desember 2022, PUSHAM UII menyelenggarakan Konsinyering Pembentukan Modul Sosialisasi Fitur Disabilitas pada Sistem Database Pemasyarakatan dengan Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen PAS) secara luring di Kantor Dirjen Pemasyarakatan. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Dirjen PAS sebanyak 10 orang, konsuler IT 1 orang, PUSHAM UII 2 orang, dan 1 orang dari TAF. Total peserta 14 orang …

Konsinyering Pembentukan Modul Sosialisasi Fitur Disabilitas pada Sistem Database Pemasyarakatan dengan Dirjen Pemasyarakatan Selengkapnya »

PEMBAHASAN MoU LEMDIKLAT POLRI DENGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pusham UII telah bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdiklat Polri) sejak tahun 2020. Topik kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah memiliki pijakan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair, yaitu UU No. …

PEMBAHASAN MoU LEMDIKLAT POLRI DENGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Selengkapnya »

PEMBAGIAN KERJA TIM PENULISAN BAHAN AJAR TENTANG PERADILAN YANG FAIR (FAIR TRIAL) BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BADIKLAT KEJAKSAAN AGUNG

Pusham UII telah bekerja sama dengan Badiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak tahun 2020. Topik kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah memiliki pijakan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair, yaitu UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan …

PEMBAGIAN KERJA TIM PENULISAN BAHAN AJAR TENTANG PERADILAN YANG FAIR (FAIR TRIAL) BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BADIKLAT KEJAKSAAN AGUNG Selengkapnya »

id_IDID
Scroll to Top
Scroll to Top