BERITA
Daftar Berita Pusat Studi HAM
Universitas Islam Indonesia
Pusham UII telah bekerja sama dengan Badiklat Kejaksaan Agung sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas Jaksa untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
Periode pertama, program dimulai pada Agustus 2020 s.d Mei 2022, output program yang telah dihasilkan antara lain : Modul Pelatihan Polisi untuk Menyelenggarakan Proses Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas; Paket Bahan Bacaan/Materi Pelatihan untuk Polisi tentang Penyelenggaraan Proses Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas; Training of Trainer (TOT) tentang Penyelenggaraan Proses Peradilan yang Fair dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Diklat Reserse Lemdiklat Polri,; serta Training Piloting untuk polisi tentang Peradilan yang Fair di daerah.
Pada periode kedua, program lanjutan sebagaimana dirumuskan oleh stakeholder pimpinan Diklat Reserse Lemdiklat Polri menghasilkan beberapa kesepakatan program, yaitu : pertama, pembuatan kurikulum, silabi, dan metode evaluasi tentang penguatan kapasitas aparat penegak hukum tentang peradilan yang fair. Kedua, pembuatan bahan ajar dan buku saku tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas. Ketiga, pelatihan tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas untuk para pendidik/pelatih di institusi mitra. Program direncanakan akan berlangsung dari Juni 2022 s.d Desember 2024. Program lainnya ialah mendorong pembuatan aturan kejaksaan yang mengcover kebutuhan sistem penanganan kasus di institusi kejaksaan yang ramah kepada penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Saat ini, kebijakan tersebut telah disahkan yaitu Pedoman No. 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
Pada periode kedua ini, tahap pertama (Juni s.d September 2022), Pusham UII telah berhasil menyusun draf kurikulum, silabi dan metode evaluasi penguatan kapasitas Jaksa tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kurikulum ini telah disahkan oleh Badiklat Kejaksaan Agung. Program lanjutan untuk menopang kurikulum ialah pembuatan bahan ajar berupa power point dan video yang isinya akan mengcover terhadap materi yang ada dalam kurikulum. Bahan ajar ini saat ini sedang progres pada tahap pembuatan video, dimana substansi bahannya telah dibuat oleh tim dari Badiklat Kejaksaan Agung, delegasi penyandang disabilitas, dan pegiat disabilitas.
Program selanjutnya ialah pembuatan buku saku tentang Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Buku saku ini sebagaimana telah direncanakan sebelumnya akan berisi substansi yang bersifat pokok tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagamana dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2020, termasuk Pedoman No. 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan yang baru disahkan. Buku saku ini akan lebih sederhana dibandingkan dengan Modul yang sebelumnya telah dibuat.
Terkait dengan program buku saku, Kepala Badiklat Kejaksaan Agung RI telah mengirimkan delegasi tim yang akan menulis, Pusham UII juga telah memilih 3 (tiga) orang yang mewakili penyandang disabilitas dan pegiat disabilitas. Mengawali pembuatan saku ini akan dilakukan workshop dan diskusi terfokus penulisan buku saku.
Adapun output dari kegiatan ini adalah :
- Adanya kesepakatan substansi yang akan dimuat dalam buku saku
- Adanya kesepakatan terkait dengan format dan kerangka buku
- Adanya kesepakatan terkait dengan pembagian tugas penulisan worplan dan timeline aktifitas penulisan buku
Workshop dilangsungkan pada hari Jum’at, 14 Juli 2023, Pukul 09.00 sampai selesai, bertempat di Hotel Grand Zuri, Jl. Mangkubumi, Yogyakarta. Peserta kegiatan ini adalah tim penyusun buku saku yang berjumlah 6 (enam) orang serta tim dari Pusham UII dan Fasilitator kegiatan ini adalah 1 (satu) orang dari Pusham UII
- 6 Juli 2023
Pusham UII telah bekerja sama dengan kepolisian untuk memperkuat kapasitas polisi dalam mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sejak tahun 2020. Kerjasama ini dilandasi oleh UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Salah satu poin kerja sama dengan pihak kepolisian adalah penyusunan Peraturan Kepala Bareskrim Polri tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Penyidikan.
Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut maka ditandatangani Surat Keputusan (SK) Tim Kelompok Kerja untuk isu Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas oleh Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia. Pusham UII yang berperan mendampingi isu penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum pada proses penyidikan, juga telah membentuk tim internal Pusham yang terdiri dari gabungan masyarakat sipil. Kesepakatan bersama dari tim internal Pusham UII dan kelompok kerja Polri adalah membentuk Peraturan Kabareskrim tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Penyidikan.
Pembentukan perkaba tentang Akomodasi yang Layak ini sudah dilaksanakan sejak bulan Mei tahun 2023. Di akhir Juni 2023, tim telah menyelesaikan naskah awal penulisan Perkaba. Pembahasan internal tim, pada proses penulisan dilakukan secara online, berbagai masukan dan pendapat disampaikan. Namun, pertemuan online dirasa kurang begitu optimal untuk menyepakati hal-hal substansial di dalam Perkaba. Oleh karena itu, dibutuhkan pertemuan offline di antara semua tim penulis untuk menyepakati naskah perkaba, sebelum dibahas dengan pihak DPO maupun di internal Bareskrim Polri.
Adapun output yang dicapai dalam pembahasan kegiatan ini adalah Naskah awal Pekaba tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas pada Proses Penyidikan.
Acara dilaksanakan di Hotel Santika Hayam Wuruk Jakarta Pusat, pada hari Selasa hingga Rabu Siang, 4-5 Juli 2023. Peserta kegiatan ini adalah 7 orang tim penulis, ditambah dengan 3 orang perwakilan Pusham UII. 5 penulis tinggal di Jakarta, 2 penulis di Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari Pusham UII dan Kepolisian Republik Indonesia dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
Pusham UII telah bekerja sama dengan Diklat Reserse Lemdiklat Polri sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas polisi untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
Periode pertama, program dimulai pada Agustus 2020 s.d Mei 2022, output program yang telah dihasilkan antara lain : Modul Pelatihan Polisi untuk Menyelenggarakan Proses Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas; Paket Bahan Bacaan/Materi Pelatihan untuk Polisi tentang Penyelenggaraan Proses Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas; Training of Trainer (TOT) tentang Penyelenggaraan Proses Peradilan yang Fair dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Diklat Reserse Lemdiklat Polri,; serta Training Piloting untuk polisi tentang Peradilan yang Fair di daerah.
Pada periode kedua, program lanjutan sebagaimana dirumuskan oleh stakeholder pimpinan Diklat Reserse Lemdiklat Polri menghasilkan beberapa kesepakatan program, yaitu : pertama, pembuatan kurikulum, silabi, dan metode evaluasi tentang penguatan kapasitas aparat penegak hukum tentang peradilan yang fair. Kedua, pembuatan bahan ajar dan buku saku tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas. Ketiga, pelatihan tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas untuk para pendidik/pelatih di institusi mitra. Program direncanakan akan berlangsung dari Juni 2022 s.d Desember 2024. Program lainnya ialah advokasi kebijakan di institusi kepolisian, khususnya mendorong pembuatan aturan di internal di Bareskrim Polri yang mengcover kebutuhan sistem penanganan kasus di kepolsian yang ramah kepada penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
Pada periode kedua ini, tahap pertama (Juni s.d September 2022), Pusham UII telah berhasil menyusun draf kurikulum, silabi dan metode evaluasi penguatan kapasitas Hakim tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum berupa Rancang Bangun Pembelajaran Pelatihan. Draf ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan pelatihan. Program lanjutan untuk menopang kurikulum ialah pembuatan bahan ajar berupa power point dan video yang isinya akan mengcover terhadap materi yang ada dalam kurikulum. Bahan ajar ini saat ini sedang progres pada tahap pembuatan video, dimana substansi bahannya telah dibuat oleh tim yang mewakili dari Diklat Reserse Lemdiklat Porli, penyandang disabilitas, dan pegiat disabilitas.
Program selanjutnya ialah pembuatan buku saku tentang Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Buku saku ini sebagaimana telah direncanakan sebelumnya akan berisi substansi yang bersifat pokok tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagamana dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2020. Buku saku ini akan lebih sederhana dibandingkan dengan Modul yang sebelumnya telah dibuat.
Terkait dengan program buku saku, Kepala Diklat Reserse Lemdiklat Polri telah mengirimkan delegasi tim yang akan menulis, Pusham UII juga telah memilih 3 (tiga) orang yang mewakili penyandang disabilitas dan pegiat disabilitas. Mengawali pembuatan saku ini akan dilakukan workshop dan diskusi terfokus penulisan buku saku yang dihadiri oleh Tim Penyusun.
Output dari kegiatan ini diantaranya:
- Adanya kesepakatan substansi yang akan dimuat dalam buku saku
- Adanya kesepakatan terkait dengan format dan kerangka buku
- Adanya kesepakatan terkait dengan pembagian tugas penulisan worplan dan timeline aktifitas penulisan buku
Workshop dilangsungkan pada hari Kamis, 22 Juni 2023, Pukul 09.00 sampai selesai, bertempat di Hotel Grand Zuri, Jl. Mangkubumi, Yogyakarta. Peserta kegiatan ini adalah tim penyusun buku saku yang berjumlah 5 (lima) orang serta tim dari Pusham UII. Fasilitator kegiatan ini adalah 1 (satu) orang dari Pusham UII
Pusham UII telah bekerja sama dengan Balitbang Diklat Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas hakim terkait peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana telah menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
Periode pertama, program dimulai pada Agustus 2020 s.d Mei 2022, output program yang telah dihasilkan antara lain : Modul Pelatihan Hakim untuk Menyelenggarakan Proses Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas; Paket Bahan Bacaan/Materi Pelatihan untuk Hakim tentang Penyelenggaraan Proses Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas; Training of Trainer (TOT) tentang Penyelenggaraan Proses Peradilan yang Fair dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas di Pusdiklat Mahkamah Agung,; serta Training Piloting untuk Hakimi tentang Peradilan yang Fair. Secara umum program telah tercapai dengan baik.
Pada periode kedua, program lanjutan sebagaimana dirumuskan oleh stakeholder pimpinan Balitbang Diklat Hukum Mahkamah Agung menghasilkan beberapa kesepakatan kegiatan, yaitu : pertama, pembuatan kurikulum, silabi, dan metode evaluasi tentang penguatan kapasitas aparat penegak hukum tentang peradilan yang fair. Kedua, pembuatan bahan ajar dan buku saku tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas. Ketiga, pelatihan tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas untuk para pendidik/pelatih di institusi mitra. Program direncanakan akan berlangsung dari Juni 2022 s.d Desember 2024. Program lainnya ialah advokasi kebijakan di institusi penegakan hukum, khususnya mendorong pembuatan aturan di internal penegak hukum yang menjamin sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.
Pada periode kedua ini, tahap pertama (Juni s.d September 2022), Pusham UII telah berhasil menyusun draf kurikulum, silabi dan metode evaluasi penguatan kapasitas Hakim tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum berupa Rancang Bangun Pembelajaran Pelatihan. Draf ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan pelatihan. Program lanjutan untuk menopang kurikulum ialah pembuatan bahan ajar berupa power point dan video yang isinya akan mengcover terhadap materi yang ada dalam kurikulum. Bahan ajar ini saat ini sedang progres pada tahap pembuatan video bahan ajarnya, dimana substansi bahannya telah dibuat oleh Tim dan sedang berproses dibuat dalam format videonya.
Menindaklanjuti program selanjutnya ialah pembuatan buku saku tentang Peradilan yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Buku saku ini sebagaimana direncanakan sebelumnya akan berisi substansi yang bersifat pokok tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagamana dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2020. Buku saku ini akan lebih sederhana dibandingkan dengan Modul yang sebelumnya telah dibuat.
Terkait dengan hal tersebut, Pimpinan Balitbang Diklat Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengirimkan 3 (tiga) delegasi tim yang akan menulis, Pusham UII juga telah memilih 3 (tiga) orang yang mewakili penyandang disabilitas dan pegiat disabilitas untuk terlibat dalam penulisan buku saku, ditambah 1 (satu) orang dari Pusham UII yang ditunjuk menjadi Fasilitator dalam kegiatan ini. Workshop dilangsungkan pada hari Jumat, 16 Juni 2023, Pukul 08.30 sampai selesai, bertempat di Hotel Grand Zuri Yogyakarta.
Output dari kegiatan ini diantaranya:
- Adanya kesepakatan substansi yang akan dimuat dalam buku saku
- Adanya kesepakatan terkait dengan format dan kerangka buku
- Adanya kesepakatan terkait dengan pembagian tugas penulisan dan timeline kerja penulisan buku
Pada Senin, 3 April 2023, Direktur bidang Riset dan Publikasi Pusham UII, Despan Heryansyah, bersama Elsa Marliana dari The Asia Foundation telah menyerahkan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Akomodasi yang Layak (AYL) bagi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Watkesrehab) Direktoran Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Keberadaan RPP ini sendiri merupakan sinyal positif untuk upaya penyetaraan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia kedepannya.
Upaya penyetaraan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia terbilang progresif. Secara spesifik di bidang penegakan hukum, Indonesia antara lain telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities, memberlakukan Undang-Undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, memberlakukan Peraturan Pemerintah No.39/2020 tentang AYL untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, mengesahkan Surat Edaran Dirjen PAS Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, dan melakukan pemutakhiran Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sehingga memuat fungsi ULD. Saat ini, Pemerintah Indonesia telah pula merumuskan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
Dalam penyusunan RPP tersebut, Pusham UII berkontribusi dalam perumusan norma-norma terkait AYL bagi penyandang disabilitas pada penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan. Melalui RPP ini, Pusham UII berharap pemenuhan AYL bagi penyandang disabilitas terutama dalam konteks pemasyarakatan dapat direalisasikan dengan dukungan-dukungan yang lebih meluas kedepannya.
Program ini merupakan kerja sama antara Pusham UII, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, dan The Asia Foundation.
Penyandang Disabilitas yang berproses di peradilan, baik sebagai saksi, korban, pelaku, maupun pengunjung jumlahnya semakin meningkat setaip tahunnya. Hal ini terjadi karena banyak faktor, mulai dari semakin terbukanya ruang dan akses keadilan bagi masyarakat, hingga semakin banyaknya masyarakat yang “melek” hukum. Sayangnya, dalam semua proses peradilan, masih banyak ditemui hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, semisal hambatan sarana dan prasarana, hambatan perilaku aparat penegak hukum, dan hambatan berkomunikasi. Sebagai contoh, jika ada penyandang disabilitas tuli yang berproses di kepolisian, sangat sedikit jumlahnya aparat kepolisian yang mengerti cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas tuli, akibatnya proses beracara menjadi tidak maksimal. Contoh lain misalnya, jika ada pengguna kursi roda yang berkunjung ke kantor polisi, tidak semua kantor polisi (polsek, polres, maupun polda) memiliki sarana dan prasarana aksesibel bagi penguna kursi roda, akibatnya pengguna kursi roda tidak dapat mengakses beberapa bagian gedung.
Berkaitan dengan masalah tersebut, pemerintah lalu mengesahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. UU dan PP ini menjamin hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan, baik dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga menjalani hukuman. Dalam rangka memastikan agar berbagai hak itu dipahami dan dijalankan oleh masing-masing instansi penegak hukum, maka UU dan PP mewajibkan agar setiap instansi penegak hukum merumuskan peraturan internal tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu instansi penegak hukum dan merupakan instansi pertama dimana proses peradilan dimulai, sangat penting untuk merumuskan peraturan internal kepolisian tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan internal ini setidaknya akan berisi tentang pelaksanaan profil asesmen, perincian hak penyandang disabilitas dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, peningkatan sumber daya manusia penyidik, afirmasi hambatan penyandang disabilitas dalam proses pemeriksaan, dan lain sebagainya.
Kegiatan ini adalah workshop pemetaan awal kebutuhan penyusunan peraturan Kepala Bareskrim Polri tentang Akomodasi yang Layak Peyandang Disabilitas. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi tentang substansi peraturan dan proses penyusunan Perkaba di internal kepolisian, dilanjutkan dengan penyampaian masukan dari masing-masing peserta.
Peserta dalam kegiatan ini adalah perwakilan Tim Pokja Kepolisian untuk Anak, Perempuan dan Penyandang Disabilitas berhadapan dengan hukum, Pusham UII, LBH Apik, AIPJ2, Akademisi, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu penyandang disabilitas. Total peserta adalah 35 orang.
WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
Hari, tanggal : Senin dan Selasa, 27 dan 28 Maret 2023
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Aloft Hotel Wahid Hasyim Jakarta Pusat
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), LBH Apik, dan Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia didukung oleh Pemerintah Australia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
Hasil dari Workshop Awal Penyusunan Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri tentang Akomodasi Yang Layak Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, adalah:
- Penjelasan rencana penyusunan Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri tentang Akomodasi Yang Layak Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- Masukan tentang substansi dan mekanisme penyusunan Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri tentang Akomodasi Yang Layak Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- Tersusun outline dan time line rencana Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri tentang Akomodasi Yang Layak Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan; dan
- Tersampaikan rencana penyusunan Peraturan Internal Polri tentang Perempuan dan Anak berhadapan dengan hukum.
ID 
EN