NEWS
Daftar Berita Pusat Studi HAM
Universitas Islam Indonesia
Dalam sebuah siaran berita oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 151/Sipers/A4/HM.00.005/2025 perihal “Fadli Zon Menjawab soal Perkosaan Massal pada Peristiwa 13-14 Mei 1998”, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon menyatakan: “…laporan TGPF ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku. Di sinilah perlu kehati-hatian dan ketelitian karena menyangkut kebenaran dan nama baik bangsa. Jangan sampai kita mempermalukan nama bangsa sendiri…Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik” Pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia sebagai pejabat pemerintah sekaligus menteri yang sedang menggodok penulisan ulang Sejarah Indonesia pada konkretnya telah melukai perasaan sekaligus mendegradasi keberanian dan perjuangan para korban dan keluarganya, tim relawan, serta masyarakat Indonesia secara kolektif untuk melawan kekerasan seksual…….
Diajukan oleh:
Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial
(Research Center for Law and Social Justice)
Fakultas Hukum UGM
dan
Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia
Bulaksumur, Yogyakarta, 30 September 2026
- 27 September 2026
Banjarmasin, 21–25 September 2026 — Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) mengikuti Konferensi Refleksi Advokasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Koalisi Advokasi KBB Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Konferensi yang diadakan setiap tahun ini mempertemukan pegiat, akademisi, komunitas, organisasi masyarakat sipil, dan mitra Koalisi KBB dari berbagai daerah di Indonesia untuk berbagi pengalaman, bertukar gagasan, merefleksikan perkembangan dan tantangan advokasi KBB. Di samping menjadi ruang refleksi, konferensi kali ini juga diarahkan untuk menyusun prioritas, pembagian peran, dan langkah strategis Koalisi KBB untuk periode 2026–2027.
PUSHAM UII hadir dan berperan sebagai bagian dari jejaring masyarakat sipil yang terlibat dalam proses pertukaran pengetahuan dengan berdiskusi dan melakukan penyusunan agenda advokasi KBB bersama Koalisi. Keikutsertaan tersebut menjadi kesempatan bagi PUSHAM UII untuk memperbarui pengetahuan mengenai dinamika KBB di berbagai daerah sekaligus bertukar pengalaman dengan lembaga dan komunitas yang bekerja langsung pada isu KBB.
Selama konferensi, PUSHAM UII mengikuti berbagai sesi diskusi yang membahas perkembangan isu KBB, hubungan antara KBB dan interseksionalitas, serta posisi Koalisi dalam gerakan pro-demokrasi. Pembahasan juga mencakup sejumlah isu strategis, yaitu kerukunan, KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023), penanganan kasus melalui Task Force, pendidikan publik, dan tema besar yang banyak disebut yaitu interseksionalitas.
presentasi survei
Keterlibatan PUSHAM UII dalam Pokja Advokasi dan Pemetaan Kasus
Salah satu bagian penting dari keterlibatan PUSHAM UII dalam konferensi adalah keikutsertaan dalam kelompok kerja (pokja) advokasi. Dalam pokja tersebut, peserta mendiskusikan kembali isu dan strategi advokasi KBB serta mengidentifikasi kasus-kasus yang dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh Koalisi.
Proses diskusi menghasilkan pemetaan kasus yang dapat diadvokasi oleh Koalisi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pembagian tersebut membantu Koalisi melihat kebutuhan advokasi secara lebih terarah, termasuk menentukan kasus yang membutuhkan respons atau penanganan dalam waktu dekat serta kasus yang memerlukan pendampingan dan strategi advokasi berkelanjutan.
Membahas dan Menyusun Pernyataan Publik Sekber KBB
Penyusunan pernyataan publik menjadi bagian dari proses konsolidasi Koalisi untuk merumuskan respons bersama terhadap situasi KBB di Indonesia. Melalui proses diskusi dan penyusunan bersama, berbagai perspektif dari jejaring Koalisi dihimpun untuk menghasilkan pernyataan yang merepresentasikan perhatian dan agenda advokasi bersama ke depannya.
Pernyataan publik Sekber KBB menjadi salah satu hasil dari rangkaian proses refleksi dan pembahasan yang berlangsung selama konferensi, bersamaan dengan penyusunan arah kerja Koalisi untuk periode 2026–2027. Dalam panduan konferensi, agenda hari ketiga mencakup finalisasi rencana Koalisi, pembahasan masa depan Sekber dan tata kelola Koalisi, serta sidang pleno yang membahas Deklarasi Banjarmasin 2026.
Kunjungan Komunitas Lokal Banjarmasin
Rangkaian konferensi dilengkapi dengan kegiatan kunjungan lapangan pada 24 September 2026. PUSHAM UII mengikuti kunjungan ke sejumlah komunitas dan lembaga keagamaan di Banjarmasin, yaitu GBI Kingdom of God Banjarmasin, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), Komunitas Jaringan Ahmadiyah, dan Keuskupan Banjarmasin. Kunjungan ini menjadi ruang untuk melihat secara langsung pengalaman komunitas dalam menjalankan kehidupan keberagamaan di tengah masyarakat yang beragam.
Kunjungan Jaringan Ahmadiyyah
Kunjungan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa
Memperkuat Kerja Bersama dalam Advokasi KBB
Keikutsertaan PUSHAM UII dalam Konferensi Refleksi Advokasi KBB Indonesia 2026 adalah bagian dari upaya untuk terus memperkuat kapasitas dan jejaring dalam kerja pemajuan hak asasi manusia. Melalui diskusi, pertukaran informasi, keterlibatan dalam pokja advokasi, penyusunan pernyataan publik, serta kunjungan kepada komunitas, PUSHAM UII turut mengambil bagian dalam proses refleksi dan konsolidasi kerja advokasi KBB di tingkat nasional.
Melalui keterlibatan dalam proses Koalisi, PUSHAM UII terus mendorong kerja-kerja pemajuan hak asasi manusia yang berbasis pada pengetahuan, pertukaran pengalaman, penguatan jejaring lintas sektoral, dan berpihak pada kelompok rentan. (Aufa Niamillah)
- 12 September 2026
TRIBUNJOGJA.COM – Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (RUU HAM).
Penyusunan draf tertutup, abaikan partisipasi publik
Desakan ini diserukan menyusul proses penyusunan draf undang-undang yang dinilai tertutup, mengabaikan partisipasi publik, dan lebih mengakomodasi kepentingan birokrasi pemerintahan ketimbang pemenuhan perlindungan HAM secara substantif.
Saat ini, RUU HAM diketahui telah menyelesaikan tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum. Naskah tersebut dijadwalkan segera diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk dicermati sebelum dibahas bersama DPR RI. Namun, publikasi naskah versi terakhir hingga kini belum dilakukan oleh negara.
Direktur Pusham UII Despan Heryansyah mengungkapkan bahwa kecenderungan pemerintah merahasiakan naskah RUU dari masyarakat luas mencederai hak publik untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan perumusan undang-undang. Naskah terakhir bahkan hanya bisa didapatkan melalui jalur informal.
“Selama ini, uji publik RUU HAM memang telah beberapa kali dilakukan, namun keterlibatan jaringan masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang selama ini bergelut di bidang HAM belum cukup memadai,” tegas Despan, Jumat (11/9/2026).
Penolakan masif dari sipil hingga komnas HAM
Langkah tertutup ini beriringan dengan munculnya penolakan masif terhadap substansi RUU HAM, yang secara ironis justru disuarakan oleh lembaga-lembaga pelaksana undang-undang tersebut. Komnas Perempuan menilai beleid ini belum komprehensif terkait kelembagaan dan perlindungan diskriminasi perempuan, Sementara Komnas HAM menolak karena beleid tersebut berpotensi melemahkan independensi dan kewenangan lembaga.
Penolakan serupa juga datang dari 45 lembaga organisasi masyarakat sipil pada 25 Juni 2026 lalu, yang menyoroti pembatasan hak sipil, lemahnya perlindungan pembela HAM, minimnya independensi prosedur, hingga ancaman penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Peneliti gerakan sosial dan HAM Pusham UII, Heronimus Heron, menegaskan bahwa masukan tersebut krusial untuk diadopsi. “Pemerintah sebagai pemrakarsa RUU HAM harus mendengarkan catatan kritis dan penolakan terhadap RUU HAM, karena yang disampaikan lembaga HAM dan organisasi masyarakat sipil sangat penting bagi perbaikan norma dan perlindungan HAM,” ujarnya.
Isu Krusial Tidak Diakomodasi
Alih-alih menyelesaikan kebuntuan hukum di Indonesia, RUU HAM dinilai gagal mengakomodasi persoalan-persoalan mendasar. Salah satu sorotan utama adalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terus menemui jalan buntu.
Despan memaparkan persoalan yang bermuara pada sumirnya hukum acara dalam undang-undang eksisting tidak tersentuh dalam revisi ini.
“Misalnya, terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Bolak-balik berkas pelanggaran HAM yang berat antara Kejaksaan dan Komnas HAM yang terjadi selama bertahun-tahun belakangan ini adalah dampak dari kaburnya pengaturan hukum acara dalam UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Termasuk bebasnya seluruh terdakwa dalam empat peristiwa pelanggaran HAM yang sudah diadili juga disebabkan oleh sumirnya hukum acara dalam UU,” jelas Despan.
Lebih lanjut, ia menyoroti urgensi penguatan kelembagaan yang urung direalisasikan. “Problem lain adalah lemahnya rekomendasi Komnas HAM terhadap lembaga negara lainnya, atas berbagai temuan pelanggaran HAM atau potensi pelanggaran HAM secara nasional. Padahal, aduan dan laporan masyarakat kepada Komnas HAM atas berbagai pelanggaran yang dialaminya semakin meningkat setiap tahun,” tambahnya.
Pembela HAM rentan dikriminalisasi
Dalam konteks penegakan di lapangan, ruang aman bagi para pembela HAM juga disorot kian menyempit. Hal ini berkaca pada tingginya angka kriminalisasi dalam beberapa waktu terakhir.
“Terdapat situasi yang semakin suram bagi pembela HAM yang sangat rentan atas kriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Pasca-kerusuhan demo Agustus 2025 lalu, ada ratusan aktivis yang ditangkap, ditahan, dan dihukum bersalah,” papar Heronimus.
Situasi penegakan HAM yang memburuk tersebut dianggap berbanding terbalik dengan arah perumusan RUU HAM saat ini.
“Hari ini kita masih menyaksikan banyaknya pelanggaran HAM yang dialami oleh warga masyarakat. Gagalnya negara dalam pemenuhan, perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM masih terus terjadi, bahkan semakin masif dan aktif. Penangkapan terhadap ratusan aktivis, pembekuan rekening bank, hingga penggusuran lahan, rumah, dan hutan bagi masyarakat marjinal, masih terus terjadi,” kecam Despan.
Pusham UII: RUU HAM condong mewadahi kepentingan elite kekuasaan
Melihat proses perumusan yang terkesan buru-buru, Pusham UII berpandangan bahwa RUU HAM lebih condong mewadahi kepentingan segelintir elite kekuasaan. RUU tersebut dinilai hanya menjadi sarana legalisasi pembentukan kelembagaan, kewenangan, dan pengalokasian anggaran untuk Kementerian HAM.
Atas dasar temuan tersebut, Pusham UII mendesak penghentian sementara proses legislasi menjelang tahap penggodokan internal di Sekretariat Negara dan Badan Legislasi DPR RI. Mereka menuntut dibukanya ruang diskusi substantif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Hal ini mencakup pelibatan aktif jaringan masyarakat sipil serta lembaga negara independen yang kelak bertugas sebagai pelaksana UU, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Nasional Disabilitas (KND), guna memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 11 September 2026
Pusham UII mencermati keberadaan dan perjalanan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM), yang saat ini telah selesai proses harmonisasi di Kementerian Hukum Republik Indonesia. Artinya, dalam waktu dekat, naskah RUU akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk dicermati lalu dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terhadap naskah RUU HAM yang ada dan proses yang selama ini berjalan, Pusham UII memiliki catatan sebagai berikut:
Pertama, naskah RUU HAM versi terakhir yang telah melewati proses harmonisasi belum dipublikasikan kepada publik, sehingga publik belum dapat membaca, mencermati, mengkritisi, dan memberikan masukan. Ada kecenderungan negara belakangan ini merahasiakan naskah RUU dari masyarakat luas, padahal masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, perumusan, dan pembahasannya. RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, dan RUU HAM adalah tiga RUU yang setidaknya publik tidak memiliki naskah asli versi terakhirnya. Pusham UII mendapatkan naskah terakhir melalui jalur informal, karena tidak tersedianya jalur formal. Despan Heryansyah, Direktur Pusham UII dan pegiat HAM menyatakan “selama ini, uji publik RUU HAM memang telah beberapa kali dilakukan, namun keterlibatan jaringan masyarakat sipil dan perguruan tinggi yang selama ini bergelut di bidang HAM belum cukup memadai”.
Kedua, terdapat catatan kritis dan penolakan masif terhadap naskah RUU HAM. Komisioner Komnas Perempuan mengkritik RUU HAM yang berkaitan dengan kelembagaan Komnas Perempuan dan perlindungan perempuan dari segala diskriminasi belum komprehensif. Komisioner Komnas HAM keberatan dengan RUU HAM karena berpotensi melemahkan independensi dan kewenangan kelembagaan Komnas HAM. Dinamika ini cukup anomali, karena lembaga-lembaga HAM tersebutlah yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan UU HAM saat sudah disahkan, namun justeru mengkritik dan bahkan menolak substansi RUU HAM. Penolakan RUU HAM juga datang dari kalangan organisasi masyarakat sipil. Pada 25 Juni 2026, organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari 45 lembaga menyampaikan beberapa catatan kritis dalam revisi RUU HAM, antara lain adanya pembatasan hak sipil, perlindungan pembela HAM yang masih lemah, minimnya independensi prosedur dan ancaman terhadap penyelesaian HAM berat masa lalu, pengakuan masyarakat adat masih lemah dan sebagainya. Menurut Heronimus Heron, sebagai peneliti gerakan sosial dan HAM di Pusham UII menyatakan “pemerintah sebagai pemrakarsa RUU HAM harus mendengarkan catatan kritis dan penolakan terhadap RUU HAM, karena yang disampaikan lembaga HAM dan organisasi masyarakat sipil sangat penting bagi perbaikan norma dan perlindungan HAM”.
Ketiga, beberapa isu penting dalam dinamika HAM di Indonesia, namun tidak diakomodir atau setidaknya tidak didiskusikan dengan cukup memadai dalam RUU HAM. Padahal, berbagai isu tersebut sudah sejak lama diusulkan untuk menjadi materi pokok perubahan UU HAM. Despan Heryansyah menyebutkan “misalnya, terkait dengan proses penyelidikan dan penyidikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Bolak-balik berkas pelanggaran HAM yang berat antara Kejaksaan dan Komnas HAM yang terjadi selama bertahun-tahun belakangan ini adalah dampak dari kaburnya pengaturan hukum acara dalam UU HAM dan UU Pengadilan HAM. Termasuk bebasnya seluruh terdakwa dalam 4 peristiwa pelanggaran HAM yang sudah diadili juga disebabkan oleh sumirnya hukum acara dalam UU”. Despan Heryansyah melanjutkan “problem lain adalah lemahnya rekomendasi Komnas HAM terhadap lembaga negara lainnya, atas berbagai temuan pelanggaran HAM atau potensi pelanggaran HAM secara nasional. Padahal, aduan dan laporan masyarakat kepada Komnas HAM atas berbagai pelanggaran yang dialaminya semakin meningkat setiap tahun”. Senada dengan Despan Heryansyah, Heronimus Heron menyampaikan “terdapat situasi yang semakin suram bagi pembela HAM yang sangat rentan atas kriminalisasi oleh aparat penegak hukum. Pasca kerusuhan demo Agustus 2025 lalu, ada ratusan aktivis yang ditangkap, ditahan, dan dihukum bersalah”.
Keempat, berkait kelindan dengan situasi di atas, Despan Heryansyah menyatakan “hari ini kita masih menyaksikan banyaknya pelanggaran HAM yang dialami oleh warga masyarakat. Gagalnya negara dalam pemenuhan, perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM masih terus terjadi, bahkan semakin masif dan aktif. Penangkapan terhadap ratusan aktivis, pembekuan rekening bank, hingga penggusuran lahan, rumah, dan hutan bagi masyarakat marjinal, masih terus terjadi”.
Dengan berbagai catatan yang Pusham UII gambarkan di atas, ditambah dengan proses tertutup dan terkesan buru-buru, maka Pusham UII berpandangan bahwa RUU HAM lebih condong untuk mewadahi kepentingan segelintir elit kekuasaan semata. RUU HAM lebih tampak sebagai sarana untuk melegitimasi kehadiran, kelembagaan, kewenangan, dan pada akhirnya anggaran Kementerian HAM semata, daripada jalan menuju pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM yang substantif dan berkeadilan. Oleh karena itu, Pusham UII berpandangan menjelang proses penggodokan di internal Sekretariat Negara dan Badan Legislasi DPR-RI menyatakan sikap:
- Menunda pembahasan lebih lanjut RUU HAM pada level Kementerian dan Baleg DPR;
- Membuka diskusi yang lebih substantif dan menerima masukan dari jaringan masyarakat sipil yang selama ini bergerak pada isu HAM. Termasuk mengundang Lembaga Negara Independen terkait, yang akan menjadi pelaksana RUU HAM, diantaranya Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, LPSK, dan Komisi Nasional Disabilitas. Dengan demikian, partisipasi bermakna, sebagaimana dimanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terpenuhi.
–Selesai–
Narahubung:
Despan Heryansyah
Heronimus Heron
Email: [email protected]
- 7 September 2026
Pengantar
Toleransi beragama dan berkeyakinan masih menjadi tantangan yang cukup besar di Indonesia. Tentangan ini karena Indonesia belum memiliki dasar hukum secara spesifik untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, terdapat kesenjangan antara hak beragama dan berkeyakinan yang dijamin dalam konstitusi dengan kebijakan negara, penegakan hukum, dan praktik sosial di sebagian masyarakat. Secara konstitusional, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin, antara lain melalui Pasal 28E ayat (1) dan (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk memeluk agama, beribadat, serta meyakini kepercayaan sesuai hati nuraninya. Namun, dalam praktiknya, intoleransi masih sering terjadi dengan menimpa kelompok pemeluk agama dan kepercayaan minoritas di suatu wilayah tertentu.
Problematika Intoleransi di Indonesia
Pertama, kekeliruan memahami hak beragama dan berkeyakinan dengan hak menjalankan agama atau keyakinan. Pasal 18 ayat (1) ICCPR––yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005––menyatakan hak beragama dan berkeyakinan merupakan hak yang tidak bisa dikurangi (non–derogable rights). Hak ini berada dalam batin seseorang (forum internum). Sedangkan Pasal 18 ayat (3) ICCPR menyatakan hak untuk mempraktikkan agama atau keyakinan bisa dibatasi (derogable rights), karena hak untuk mengekspresikan agama atau keyakinan di ruang publik berada dalam wilayah forum eksternum sehingga bisa dibatasi. Pembatasannya harus melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, ataupun hak-hak dan kebebasan dasar orang lain. Problemnya adalah, apa parameter “melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat” di Indonesia?
Pemerintah Indonesia menafsirkan pembatasan hak untuk menjalankan praktik keagamaan dan keyakinan diakumulasi semuanya dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Namun, sampai saat ini, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menguraikan pembatasan dalam menjalankan praktik keagamaan berdasarkan keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat di Indonesia (Bagir dkk., 2020). SNP Komnas HAM No. 2 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pembatasan berbeda dengan pengurangan. Pembatasan di dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR harus memiliki alasan yang sah, negara harus memberikan pilihan dengan tujuan memenuhi prinsip pembatasan yang proporsional, dan pilihan terakhir (Riyadi, 2018). Pembatasan juga harus memiliki mekanisme koreksi dan pemulihan, tidak diskriminatif, dan berdasarkan hukum.
Kedua, kesenjangan normatif. Konstitusi Indonesia memang sudah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Tetapi, UU No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama memberikan pembatasan untuk agama “resmi” di Indonesia hanya kepada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sementara kepada aliran kepercayaan, “pemerintah berusaha menyalurkannya ke arah pandangan yang sehat dan ke arah ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Frasa tersebut telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelayanan keagamaan dan intervensi terhadap keyakinan pemeluk kepercayaan di Indonesia. Padahal, ICCPR dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk mengarahkan atau mengintervensi keyakinan agama dan kepercayaan. Penghayat kepercayaan baru mendapatkan pengakuan untuk pelayanan administrasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Namun, implementasi putusan MK masih menjadi tantangan bagi pemeluk kepercayaan di Indonesia.
Selain itu, praktik menjalankan keagamaan melalui pendirian rumah ibadat didasarkan pada persetujuan orang lain. Ini merupakan suatu subordinasi pelaksanaan hak. Ini yang dialami umat beragama minoritas di wilayah tertentu di Indonesia. Untuk mendirikan rumah ibadat, jumlah mereka minimal 90 orang, mendapatkan persetujuan dari warga sekitar minimal 60 orang, rekomendasi dari Kemenag kabupaten, dan rekomendasi dari FKUB sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9/8 Tahun 2006. Freedom House secara konsisten menyebutkan No. PBM 9/8 Tahun 2006 sebagai penyebab intoleransi.
Ketiga, lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi. Aparat penegak hukum sangat lemah dalam melindungi hak umat beragama atau berkeyakinan minoritas yang ingin menjalankan ibadat atau ritual keagamaan mereka. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum membiarkan kelompok vigilante bertindak sewenang-wenang, melakukan ancaman kekerasan, dan kekerasan terhadap umat minoritas agama dan keyakinan saat menjalankan ibadat atau ritual keagamaan mereka. Padahal sebagai kelompok rentan, umat minoritas agama dan keyakinan harus mendapatkan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususan mereka dari aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999.
Keempat, tindakan intoleransi. Tindakan intoleransi merupakan ekspresi yang didasarkan pada ide atau nilai yang menunjukkan adanya pembatasan atau penolakan kepada kelompok berbeda yang dinormalisasi dan diterima sebagai kewajaran di dalam kelompok masyarakat. Praktik ini biasanya muncul dalam komunitas-komunitas ekslusif yang ingin menjaga “kemurnian” kelompok yang tidak mau dipengaruhi oleh kelompok berbeda. Ini bisa ditemui di dalam kasus-kasus penolakan aktivitas keagamaan atau pendirian rumah ibadat agama apa saja. Padahal, realitasnya masyarakat Indonesia sangat majemuk, sehingga ekslusivitas kehidupan sosial sangat tidak mungkin, termasuk masyarakat yang berada di desa.
Kondisi Masyarakat di Tingkat Lokal: Kulon Progo
Pusham UII memandang penguatan toleransi perlu dimulai dari tingkat lokal. Pemilihan advokasi pada tingkat lokal sebagai proyek percontohan dalam memperkuat toleransi di tingkat nasional. Adapun alasan memilih Kabupaten Kulon Progo sebagai proyek percontohan adalah:
Pertama, secara geografis, Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah yang strategis karena menjadi pintu gerbang mobilisasi orang ke Daerah Istimewa Yogyakarta––sebagai kota pelajar dan budaya––melalui Bandara Internasional Yogyakarta. Olah karena itu, mengintervensi Kabupaten Kulon Progo berarti memperkuat toleransi di pintu depan Daerah Istimewa Yogyakarta yang harapannya toleransi bisa menjadi nilai seluruh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kedua, secara demografis, penduduk Kulon Progo terdiri dari beragam pemeluk agama dan kepercayaan. BPS (2025) mencatat penduduk Kulon Progo memeluk agama Islam berjumlah 422.650 jiwa, memeluk agama Katolik berjumlah 16.511 jiwa, memeluk agama Protestan berjumlah 5.555 jiwa, memeluk agama Buddha berjumlah 562 jiwa, memeluk agama Hindu berjumlah 24 jiwa, dan memeluk Penghayat Kepercayaan berjumlah 16 jiwa. Belum semua penghayat kepercayaan menulis keyakinannya di Kartu Tanda Penduduk, sehingga jumlah mereka yang terdata hanya 16 orang, tetapi jumlah komunitas penghayat kepercayaan di Kulon Progo sebanyak 18 paguyuban (Harian Jogja, 17/12/2019). Sementara jumlah masjid sebanyak 1.286 unit, mushola sebanyak 1.281 unit, gereja Katolik sebanyak 6 unit, gereja Protestan sebanyak 21 unit, dan vihara umat Buddha sebanyak 6 unit. Dari data ini tampak bahwa penduduk Kulon Progo sangat plural, yang terdiri dari umat beragama dan berkeyaninan, sehingga memperkuat toleransi di Kulon Progo merupakan cerminan untuk memperkuat toleransi di Indonesia.
Ketiga, secara struktural, Pemerintah Daerah Kulon Progo merupakan individu yang terbuka pada perbedaan agama dan kepercayaan, serta inovasi pelayanan kepada masyarakat. Keterbukaan ini dibuktikan dengan adanya banyak kolaborasi masyarakat sipil dalam memperkuat pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat di Kulon Progo.
Keempat, secara sosio-kultural, masyarakat Kulon Progo tinggal di wilayah rural yang masih memiliki hubungan sosial antar tetangga yang sangat kuat. Kondisi ini menjadi modal sosial yang kuat dalam mempererat toleransi di antara masyarakat di Kulon Progo.
Kelima, sebagai pintu gerbang menuju Yogyakarta, wilayah Kulon Progo akan dimasuki banyak investasi dan mobilisasi orang dengan budaya dan agama yang berbeda. Kondisi ini dapat memunculkan gesekan sosial, ketimpangan ekonomi, dan segregasi budaya yang lebar, yang mengancam tatanan sosial masyarakat Kulon Progo. Dengan mengintervensi penguatan toleransi di Kulon Progo berarti menguatkan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan kelompok lainnya secara damai.
Penguatan Toleransi di Tingkat Lokal: Kulon Progo
Berdasarkan pada kelima kondisi masyarakat Kulon Progo tersebut, maka Pusham UII melakukan beberapa pekerjaan penting untuk memperkuat toleransi di Kulon Progo.
Pertama, penguatan regulasi dan sumber daya daerah. Dalam menguatkan toleransi di tingkat lokal, Pusham UII menyadari bahwa dukungan regulasi dan sumber daya daerah sangat penting untuk memobilisasi perangkat daerah dan masyarakat dalam memelihara toleransi antar agama dan keyakinan di Kulon Progo. Melalui kesadaran tersebut, maka Pusham UII berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo, Kantor Kementerian Agama Kulon Progo, dan FKUB Kulon Progo membentuk dan mengesahkan beberapa kebijakan.
- Membentuk dan mengesahkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pendirian Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat. Perbup tersebut memberikan empat terobosan penting. (1) umat beragama yang mengalami kendala persetujuan 60 orang warga saat mendirikan rumah ibadat, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat. (2) pembangunan tempat ibadat tidak memerlukan batas minimal pemeluk agama dan dukungan warga sekitar. (3) penolakan hanya boleh diajukan oleh masyarakat yang berada di lokasi rumah ibadat. (4) bila ada keberatan atas pendirian rumah ibadat, maka penyelesaiannya dilakukan dengan musyawarah secara berjenjang, mulai dari pemerintah desa sampai ke Bupati yang dibantu Kantor Kementerian Agama dan FKUB.
- Membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat. Perda ini mengatur tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memelihara toleransi serta penanganan kasus intoleransi; pencegahan intoleransi melalui pemeliharaan kondisi damai, mengembangkan sistem penyelesaian intoleransi secara damai, meredam potensi intoleransi, dan membangun sistem peringatan dini; larangan sekolah mengeluarkan peraturan diskriminasi, perangkat daerah dilarang mengeluarkan kebijakan diskriminatif, dan perangkat daerah sampai RT dilarang diskriminasi terhadap individu; dan peran masyarakat dalam menjaga toleransi.
- Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan budget dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kulon Progo untuk membiayai kegiatan toleransi di Kulon Progo. Salah satu dukungan APBD untuk kegiatan toleransi adalah dengan adanya dukungan APBD untuk kegiatan kemah kebangsaan yang diikuti oleh perwakilan pemuda dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
Gambar 1. Audiensi Pusham UII bersama Bupati Kulon Progo, Drs. Sutedjo
Sumber: Dok. Pusham UII (2019).
Kedua, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pusham UII memandang FKUB bisa diberdayakan untuk memperkuat toleransi antar umat beragama. Penguatan ini tidak hanya tentang transfer perspektif bina damai bagi anggota FKUB Kulon Progo, tetapi juga meletakkan FKUB sebagai pelopor perdamaian di Kulon Progo. Penguatan peran FKUB tersebut dimasukkan ke dalam Perda Kulon Progo No. 13 Tahun 2022, Pasal 17 ayat (2) berbunyi: “Peran FKUB membantu menyebarluaskan atau menyosialisasikan isu toleransi dan mencegah meluasnya konflik antar dan inter umat beragama di daerah bekerja sama dengan pihak terkait”. Meletakkan peran sebagai pelopor toleransi, harapannya FKUB tidak lagi hanya mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah, tetapi juga aktif melakukan kerja-kerja bina damai.
Ketiga, Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA). Penguatan toleransi di tingkat daerah tidak hanya diletakkan pada peran pemerintah daerah. Pusham UII mereorganisasi FPLA, karena sejak pertama kali dibentuk bulan Oktober 2015, FPLA tidak aktif. Oleh karena itu, Pusham UII bekerja sama dengan pengurus FPLA yang lama mereorganisasi FPLA dengan membuat struktur kepengurusan, AD/ART, program kerja, dan dukungan dana dari APBD melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kulon Progo. Selain penguatan kelembagaan FPLA pada tahun 2018, Pusham UII juga meningkatkan pengetahuan dan kapasitas FPLA dalam merajut dan memelihara toleransi melalui kegiatan kemah kebangsaan, karnaval, diskusi, kunjungan ke rumah ibadah umat beragama, sekolah kebangsaan, hingga memastikan regenerasi berlanjut di FPLA. Cara yang dilakukan selain penguatan kelembagaan, perspektif, dan mempromosikan toleransi antar umat beragama, Pusham UII ikut terlibat dalam AD/ART FPLA yang memungkinkan pemuda dari masing-masing agama memiliki koordinator dan mastikan anggota pemuda masing-masing agama aktif dalam setiap kegiatan dan kepengurusan FPLA. Dengan demikian, secara keorganisasian, FPLA dapat terus berjalan, bahkan tanpa intervensi Pusham UII lagi.
Gambar 2. Karnaval Perayaan 17 Agustus 2019
Sumber: Dok. Pusham UII (2019).
Keempat, penguatan organisasi Perempuan Berkebaya. Perempuan Berkebaya lahir diskusi-diskusi Pusham UII bersama perempuan dan organisasi perempuan di Kulon Progo. Karena intensnya perjumpaan perempuan dan organisasi perempuan di tahun 2018 – 2022, maka para perempuan Kulon Progo membentuk organisasi Perempuan Berkebaya dengan fokus pada pengerak budaya dan perdamaian. Sampai saat ini, Perempuan Berkebaya masih sangat aktif mengorganisasi diri, menginisiasi kegiatan, dan mengawal isu-isu perempuan, budaya, dan perdamaian di Kulon Progo.
Gambar 3. Diskusi Penguatan Peran Perempuan Menjaga Toleransi
Sumber: Dok. Pusham UII (2019).
Keempat pekerjaan Pusham UII di Kulon Progo dari tahun 2018 – 2022 dapat menjadi inspirasi bagi para pegiat toleransi beragama dan berkeyakinan untuk mewujudkan Indonesia damai. Hal ini karena intervensi untuk memperkuat toleransi beragama dan berkeyakinan dilakukan dari pelibatan pemerintah daerah, pembentukan regulasi di tingkat lokal, dan penguatan peran tokoh agama, pemuda, dan perempuan. Dengan demikian, toleransi diharapkan dapat terus terpelihara antar umat beragama dan berkeyakinan.
Heronimus Heron
(Ditulis dan disiapkan untuk dipresentasikan di 4th Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms [KCIF 2026] “Tantangan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia” pada 7 September 2026).
- 28 Agustus 2026
Dalam Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/LH/2026/PTUN-JKT perihal Gugatan Tindakan Administrasi Pemerintahan melalui Mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Diajukan oleh:
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 28 Agustus 2026
ID 
EN