Berita
Audiensi Tindak Lanjut Peraturan Kabareskrim Polri tentang SOP Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum
Tim Pusham UII bersama Jajaran Bareskrim Polri Pusham UII menjalin kerja sama dengan Bareskrim Polri untuk isu peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kerja sama ini difokuskan untuk penghormatan dan pemenuhan yang maksimal bagi hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks peradilan, terutama dalam proses di Kepolisian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah …
Seminar Metodologi HAM: Pemanfaatan Putusan Peradilan untuk Perlindungan Keadilan Sosial dan Kebebasan Sipil
Eko Riyadi, Widodo Dwi Putro, Cekli Setya Pratiwi, Herlambang P. Wiratraman, Adrian Bedneer, dan M. Syafi’ie dalam Seminar Metodologi HAM Pada Kamis, 11 Januari 2024, Pusham UII bekerja sama dengan LSJ FH UGM untuk mengadakan seminar mengenai pemanfaatan putusan peradilan untuk perlindungan keadilan sosial dan kebebasan sipil. Dalam seminar ini, diskusinya berfokus pada catatan-catatan kritis …
Sambutan Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., dalam Peluncuran Buku Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia, Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia.
Hak Asasi Manusia Mengisi Ketimpangan Ruh dalam Hukum Atas nama UII, saya menyambut baik penulisan dan penerbitan buku yang akan diluncurkan dan didiskusikan hari ini. Saya juga ingin mengajak semua hadirin untuk memberikan apresiasi yang tinggi kepada ikhtiar kolektif ini, yang melibatkan penulis lintas lembaga dan dengan dukungan penuh dari The Norwegian Center for Human …
Seminar dan Peluncuran Buku“Metodologi Hukum Hak Asasi Manusia: Nalar, Praktik, dan Tantangannya dalam Sistem Peradilan Indonesia”
Apa tugas pengadilan terhadap hak asasi manusia berdasarkan kerangka hukum hak asasi manusia itu sendiri? Pada tataran akademis, berbagai upaya telah dilakukan para sarjana untuk mendefinisikan jawabannya, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, jika menggeser pertanyaan ini ke aspek yang lebih praktis, seperti “bagaimana cara pengadilan menerapkan hukum hak asasi manusia dalam putusannya”, belum …
Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)Penulisan Buku Saku tentang Akomodasi Yang Layak bagi PenyandangDisabilitas yang Berhadapan dengan Hukum di Badiklat Kejaksaan Agung RI
Pusham UII telah bekerja sama dengan Badiklat Kejaksaan Agung sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas Jaksa untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang …
Pembahasan Draft Awal Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (PERKABA) Kepolisian Republik Indonesia
Pusham UII telah bekerja sama dengan kepolisian untuk memperkuat kapasitas polisi dalam mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sejak tahun 2020. Kerjasama ini dilandasi oleh UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah No. …
Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)Penulisan Buku Saku tentang Penanganan Kasus oleh Kepolisian terhadap Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum di Diklat Reserse Lemdiklat Polri
Pusham UII telah bekerja sama dengan Diklat Reserse Lemdiklat Polri sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas polisi untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang …
Workshop Penulisan Buku Saku Tentang Peradilan Yang Fair (Fair Trial) bagiPenyandang Disabilitas Berhadapan Hukum di Badan Litbang Dilat Hukum danPeradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pusham UII telah bekerja sama dengan Balitbang Diklat Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas hakim terkait peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana telah menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 …
ID 
EN