Berita

Pusham UII telah bekerja sama dengan Badiklat Kejaksaan Agung sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas Jaksa untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang …

Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)Penulisan Buku Saku tentang Akomodasi Yang Layak bagi PenyandangDisabilitas yang Berhadapan dengan  Hukum di Badiklat Kejaksaan Agung RI Selengkapnya »

Pusham UII telah bekerja sama dengan kepolisian untuk memperkuat kapasitas polisi dalam mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sejak tahun 2020. Kerjasama ini dilandasi oleh UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Pemerintah No. …

Pembahasan Draft Awal Peraturan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (PERKABA) Kepolisian Republik Indonesia Selengkapnya »

Pusham UII telah bekerja sama dengan Diklat Reserse Lemdiklat Polri sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada  penguatan kapasitas polisi untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016 tentang …

Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)Penulisan Buku Saku tentang Penanganan Kasus oleh Kepolisian terhadap Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum di Diklat Reserse Lemdiklat Polri Selengkapnya »

Pusham UII telah bekerja sama dengan Balitbang Diklat Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada  penguatan kapasitas hakim terkait peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana telah menjadi mandat UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, UU No. 8 …

Workshop Penulisan Buku Saku Tentang Peradilan Yang Fair (Fair Trial) bagiPenyandang Disabilitas Berhadapan Hukum di Badan Litbang Dilat Hukum danPeradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Selengkapnya »

Pada Senin, 3 April 2023, Direktur bidang Riset dan Publikasi Pusham UII, Despan Heryansyah, bersama Elsa Marliana dari The Asia Foundation telah menyerahkan naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Akomodasi yang Layak (AYL) bagi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan kepada Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi (Watkesrehab) Direktoran Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan …

Penyerahan Naskah RPP terkait Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Selengkapnya »

Otonomi daerah tidak hanya menghendaki atribusi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga daerah dapat mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri dan bebas. Namun, otonomi daerah juga menghendaki adanya tanggung jawab pemerintah daerah, terutama kepada masyarakat daerah, sebagaimana tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Ini jika dirunut dengan mendalam, memiliki argumentasi yang sangat jelas …

PEMERINTAH DAERAH DAN TANGGUNGJAWAB HAK ASASI MANUSIA Selengkapnya »

Pusham UII telah bekerja sama dengan Diklat Reserse, Lemdiklat Polri sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas penyidik terkait peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah memiliki pijakan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair, yaitu UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang …

DISKUSI PENGAWALAN KEBIJAKAN DI INSTITUSI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Selengkapnya »

Pusham UII telah bekerja sama dengan Badiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia sejak tahun 2020. Kerja sama program fokus pada penguatan kapasitas Jaksa terkait peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah memiliki pijakan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair, yaitu UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Hak-Hak …

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) REVIEW BAHAN AJAR PERADILAN YANG FAIR (FAIR TRIAL) BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BADIKLAT KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Selengkapnya »