Pernyataan & Opini
Renungan dan Analisis Singkat Pengurus
Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia
17 November 2026
Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH. (Direktur PUSHAM UII dan Dosen pada Fakultas Hukum UII)
Pusham UII memberikan refleksi atas kondisi penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu, di era Pemerintahan Prabowo. Bagi para pembelajar dan aktivis HAM di Republik ini, ada situasi yang sangat memprihatinkan dalam aspek pemenuhan dan penegakan HAM akhir-akhir ini, yaitu hilang atau matinya ruang peradilan bagi Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu. Pada level penegakan, akses terhadap pengadilan sudah tidak menjadi prioritas instansi penegak hukum. Setelah tahun 2018 Kejaksaan Agung mengembalikan berkas kepada Komnas HAM, tampaknya kita tidak mendengar lagi sampai dimana berkas-berkas tersebut saat ini, bagaimana kondisinya, dan apa perkembangannya pasca 2018. Komnas HAM sendiri, sampai hari ini, sangat irit melakukan advokasi atau memberikan informasi memadai tentang perkembangan 12 perkara yang ada. Padahal, masih ada setidaknya 5 perkara lain yang diusulkan kepada Komnas HAM untuk dinyatakan sebagai Pelanggaran HAM Yang Berat. Anomalinya, dengan kondisi dan regulasi yang sama, Pelanggaran HAM Yang Berat untuk peristiwa Paniai berhasil diadili, meskipun pelakunya bebas.
Tentu saja, belajar dari tiga perstiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu, yang tidak satu pun berhasil menghukum terdakwa, ada perubahan dan perbaikan mendasar dalam hukum acara dan hukum materil kasus pelanggaran HAM. Mengadilil pelaku Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu dengan hukum formil dan materiil yang tersedia, akan sangat kecil kemungkinannya dapat menjerat pelaku dengan adil dan transparan. Namun, bukan pula berarti ruang, akses, dan diskusi mengenai Pengadilan HAM Yang Berat menjadi hilang sama sekali seperti saat ini. Kejaksaan setiap kali dimintai keterangan mengenai nasib Pengadilan HAM, selalu melempar “batu” ke Komnas HAM, seolah-olah kesalahan besar ada di Komnas HAM karena tidak becus melakukan penyelidikan. Padahal, seharusnya Kejaksaan Agung lah yang secara aktif menggali dan mendalami alat bukti awal yang ditemukan oleh Komnas HAM untuk melengkapi berkas perkara. Di sisi lain, Kementerian HAM tampaknya memang tidak konsen pada urusan yudisial, fokus mereka hanya pada penyelesaian non-yudisial untuk menyelamatkan wajah pemerintah, jadi tidak dapat diharapkan. Kondisi ini tentu dapat pula dibaca sebagai kebijakan politis karena Presiden Prabowo sendiri, memiliki beban masa lalu dalam berbagai peristiwa Pelanggaran HAM menjelang reformasi. Di sisi lain, jaringan masyarakat sipil dan Perguruan Tinggi juga tampaknya sudah menutup ruang untuk mendiskusikan, mendorong, dan mengadvokasi peluang Pengadilan bagi peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu. Berbagai situasi melemahnya demokrasi, kebebasan sipil, dan korupsi pada satu sisi, menguatkan militerisme dan otoritarianisme kekuasaan pada sisi yang lain, mungkin saja telah menggeser arah dan fokus isu, ada ancaraman serius lain di depan mata. Implikasinya, ruang pengadilan HAM menjadi terbengkalai.
Pelanggaran HAM Masa Lalu Adalah tentang Masa Depan
Namun, di balik heningnya ruang dan akses proses pengadilan di atas, waktu terus berjalan dan luka kian menganga. Hampir setiap hari Kamis sejak tahun 1998, sejumlah orang tua korban peristiwa Trisakti dan Semanggi berdiri tegak, menjemur diri dengan payung hitam di depan Istana Negara. Mereka adalah pengingat yang hidup bahwa daftar panjang tragedi—mulai dari peristiwa 1965, Talang Sari, Penembakan Misterius, penculikan aktivis, Wasior, Wamena, dan beberapa kasus di tanah Aceh —selama puluhan tahun ini masih terkunci rapat, tersisih dari agenda prioritas negara, dan perlahan diupayakan untuk dikikis dari ingatan publik.
George Santayana (1905) memberikan peringatan klasik yang sangat relevan bagi Indonesia hari ini: ”Mereka yang tidak mampu mengingat masa lalu, dikutuk untuk mengulanginya.” Jika kita terus membiarkan amnesia sejarah dan impunitas menjadi bagian dari struktur kenegaraan kita, maka masa depan yang kita tuju bukanlah kemajuan, melainkan siklus pengulangan tragedi. Kita membangun gedung-gedung tinggi di atas fondasi ingatan yang rapuh. Kita merumuskan undang-undang di atas luka yang belum kering.
Dalam astrofisika, ”lubang hitam” adalah entitas yang begitu padat sehingga cahaya pun tidak mampu meloloskan diri darinya. Begitu pula dalam politik ingatan kita. Pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak tuntas—tragedi yang kita biarkan tanpa nama dan tanpa keadilan—telah menjelma menjadi ”lubang hitam” yang menyedot integritas moral hukum kita. Ia bukan sekadar “masa lalu yang jauh”; ia adalah kehadiran yang menghisap. Ia menyerap kejujuran politik kita, melenyapkan empati sosial kita, dan yang paling berbahaya: ia menelan masa depan generasi mendatang.
Peringatan ini semakin krusial hari ini, sebagaimana ditegaskan oleh Alexander Hinton (2022), bahwa impunitas sebenarnya adalah ”inkubator” bagi kekerasan masa depan. Ketika birokrasi hukum kehilangan keberanian moral untuk mengadili, mereka sedang menyiapkan panggung bagi tragedi berikutnya. Tanpa pemutusan rantai impunitas, janji ”Never Again” hanyalah slogan kosong di tengah peradaban yang menolak untuk sembuh.
Ketika negara memberikan jabatan publik, kehormatan, dan panggung kekuasaan kepada mereka yang secara sah menurut laporan penyelidikan lembaga negara (seperti Komnas HAM) diduga terlibat dalam pelanggaran berat masa lalu, negara sebenarnya sedang melakukan Normalisasi Impunitas. Ini adalah pesan yang sangat berbahaya bagi generasi mendatang: bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan bukanlah noda yang menghambat karier, melainkan variabel politik yang bisa dinegosiasikan.
Paradoks kedaulatan di Indonesia ini seolah membenarkan kekhawatiran Geoffrey Robertson (2018), bahwa musuh terbesar keadilan global saat ini adalah para elit politik yang menggunakan kedaulatan negara sebagai perisai untuk melindungi diri dari pertanggungjawaban hukum. Ketika kita membiarkan mereka yang diduga terlibat dalam kejahatan luar biasa memegang kendali kekuasaan, kita bukan sedang membangun stabilitas, melainkan sedang mengkhianati janji hukum internasional bahwa ‘tidak ada seorang pun, termasuk pemimpin negara, yang berada di atas hukum (no one is above the law).
Kondisi ini menciptakan ”skizofrenia hukum”. Di satu sisi kita mengajarkan keadilan di ruang-ruang kuliah, namun di sisi lain, kita menyaksikan pengabaian keadilan di ruang-ruang kekuasaan. Jika kedaulatan digunakan untuk melindungi aktor kekuasaan dari tanggung jawab hukum, maka kedaulatan tersebut telah kehilangan kompas moralnya.
Oleh karena itu, membuka kembali pengadilan HAM, bukan semata tentang mengadili masa lalu, tetapi menjamin dengan kepastian bahwa lubang hitam tersebut tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak sedang membangun pengadilan untuk dendam, melainkan membangun pengadilan sebagai monumen peringatan agar kekejaman serupa tidak memiliki ruang untuk lahir kembali.
Lalu, apa yang perlu dilakukan?
Yang dibutuhkan saat ini memang bukan sekedar diskusi-diskusi di ruang akademik dan pemberitaan media akan pentingnya membuka kembali proses peradilan Pelanggaran HAM Yang Berat Masa Lalu. Melainkan dibutuhkan rencana komprehensif untuk mendesain proses yudisial ke depan. Pertama, tentu saja perlu ada diskusi dan pemberitaan lebih masif, di ruang-ruang publik untuk mengembalikan dan menyadarkan ingatan kita tentang hal penting yang terlupakan. Ini penting, bukan saja untuk menyatukan kembali komitmen masyarakat sipil, tetapi menjadi ”penekan” bagi pemerintah (terutama instansi penegak hukum) agar tidak terlelap dalam impunity. Kedua, dibutuhkan audit hukum nasional, untuk mengidentifikasi bagian mana yang menghambat dan perlu di ubah, agar kecelakaan masa lalu dalam mengadili pelaku, tidak kembali terulang. Momentum ini cukup tepat karena pemerintah dan DPR sedang gencar merencanakan dan membahas RUU HAM. Ketiga, pada tataran teknis, perlu ada mekanisme penuntutan yang independen, menyerupai model Special Prosecutor di negara-negara transisi sukses, agar berkas perkara tidak lagi terjebak dalam siklus penolakan birokratis antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung yang selama puluhan tahun telah menghina akal sehat hukum kita.
Lalu, di mana posisi masyarakat akademik? Tanggungjawab intelektual terhadap fenomena amnesia dan impunitas bukan sekadar tugas akademis, melainkan kewajiban moral untuk menjaga integritas sejarah dan martabat kemanusiaan. Ketika kekuasaan cenderung memilih untuk “melupakan,” kaum intelektual harus berdiri sebagai penjaga ingatan kolektif. Seorang intelektual yang diam di hadapan impunitas bukan sekadar sikap netral, melainkan bentuk partisipasi pasif dalam pelanggengan ketidakadilan.
12 November 2026
Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia

11 November 2026
Despan Heryansyah | Heronimus Heron
Aksi demonstrasi yang berlangsung di Yogyakarta pada Selasa, 10 November 2026, pada awalnya berjalan tertib dan damai. Aksi yang diikuti mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut berlangsung di sejumlah titik, antara lain kawasan Gedung DPRD DIY, Kepatihan, Malioboro, hingga Titik Nol Kilometer. Massa menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain pajak yang tinggi, pembubaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, penolakan militerisme di ruang sipil, kebakaran hutan, serta sejumlah persoalan hak asasi manusia lainnya.
Namun, situasi berubah pada malam hari. Massa aksi mendapatkan represivitas dan penangkapan dari aparat kepolisian yang melakukan tindakan pengendalian massa dalam skala besar. Pusham UII memahami bahwa Kepolisian memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat, tetapi kewenangan tersebut tidak berarti memberikan kewenangan tanpa batas untuk mengerahkan kekuatan secara berlebihan.
Pengerahan Pasukan dan Pengunaan Kekuatan Berlebihan
Dalam penanganan aksi 10 November 2026, Polda DIY menyebut mengerahkan empat Satuan Setingkat Kompi (SSK) PHH Brimob, 60 personel Satuan Penindak Perusuh (SPP) Brimob, serta menggunakan kendaraan taktis roda dua dan satu kendaraan taktis roda empat untuk mendorong massa ke arah utara kawasan Malioboro. Polda DIY juga menyebut pengerahan 858 personel Satgas Penguatan Patroli Siaga Reserse (Maruli, 11 Nov 2026). Selain itu, TNI juga dilibatkan dalam pengamanan yang bukan kewenangannya (Polda DIY, 11 Nov 2026). Despan Heryansyah, direktur Pusham UII dan pegiat HAM menyatakan “besarnya kekuatan yang dikerahkan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai prinsip necessity (keperluan), proportionality (proporsionalitas), dan accountability (akuntabilitas) dalam penggunaan kekuatan oleh aparat. Penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi seharusnya didasarkan pada tingkat ancaman yang nyata dan individual, bukan semata-mata pada asumsi bahwa seluruh peserta aksi merupakan ancaman”. Despan Heryansyah melanjutkan “terlebih lagi, penggunaan kendaraan taktis dan pengerahan ratusan personel dalam jumlah besar berpotensi menciptakan situasi intimidatif terhadap masyarakat yang sedang menjalankan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat”.
Despan Heryansyah menegaskan “penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi harus dilakukan secara terukur dan proporsional sesuai dengan tingkat ancaman yang ada. Bahkan, pengerahan perangkat keamanan secara berlebihan dapat menjadi bentuk tekanan psikis terhadap masyarakat dan pembela HAM. Karena itu, penggunaan kekuatan dalam aksi 10 November 2026 tidak cukup dinilai hanya dari perspektif apakah terjadi kericuhan atau tidak. Yang juga harus diperiksa adalah apakah setiap tindakan aparat memang diperlukan, proporsional, memiliki dasar hukum, dan diarahkan hanya kepada orang yang diduga melakukan pelanggaran”.
Penangkapan terhadap Peserta Aksi Harus Dapat Dipertanggungjawabkan
Pusham UII juga menyoroti tindakan penangkapan dan pengamanan terhadap peserta aksi. Pada laporan awal, Polda DIY menyatakan telah mengamankan 94 orang. Namun, pada perkembangan berikutnya, jumlah tersebut meningkat menjadi 154 orang yang diamankan terkait kericuhan di Gedung DPRD DIY dan kawasan Malioboro hingga sekitar Bundaran UGM (Tempo, 11 Nov 2026). Jumlah tersebut sangat besar dan menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya ditangkap, atas dasar dugaan perbuatan apa, dan bagaimana polisi memastikan transparansi penanganannya?
Pusham UII memandang setiap tindakan penegakan hukum harus didasarkan pada dugaan yang jelas, bukti yang memadai, serta proses hukum yang menjamin hak-hak setiap orang. Selain itu, UU Nomor 9 Tahun 1998 secara tegas menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang tersebut memang melarang peserta membawa benda yang dapat membahayakan keselamatan umum, tetapi pada saat yang sama hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokratis yang wajib dihormati dan dilindungi negara.
Jangan Mengubah Penanganan Demonstrasi Menjadi Represi terhadap Ruang Sipil
Peristiwa 10 November 2026 juga harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu elemen fundamental negara demokrasi. Heronimus Heron, peneliti Pusham UII mengatakan “demonstrasi bukan ancaman terhadap demokrasi. Sebaliknya, demonstrasi merupakan salah satu mekanisme masyarakat untuk mengontrol kekuasaan dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Karena itu, aparat keamanan harus mampu membedakan secara tegas antara pengamanan demonstrasi dan pembubaran kerumunan secara represif”.
Heronimus Heron melanjutkan, “Polisi memiliki kewajiban untuk melindungi peserta aksi, masyarakat umum, fasilitas publik, dan pihak-pihak lain dari kekerasan. Namun, kewajiban tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia”. Pusham UII memandang bahwa pendekatan keamanan yang mengedepankan pengerahan kekuatan dalam jumlah besar, kendaraan taktis, pengejaran, penyekatan, serta penangkapan dalam jumlah besar berisiko memperburuk situasi dan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat.
Tuntutan kepada Pemerintah
Atas peristiwa tersebut, Pusham UII mendesak pemerintah untuk:
- menghentikan segala bentuk tindakan represif dan penggunaan kekuatan yang tidak diperlukan maupun tidak proporsional terhadap peserta aksi dan masyarakat sipil.
- memberikan informasi secara terbuka mengenai dasar hukum, alasan, serta mekanisme penggunaan kekuatan oleh aparat pada aksi 10 November 2026.
- membuka secara transparan data mengenai seluruh orang yang diamankan, termasuk jumlah orang yang masih ditahan, status hukum masing-masing, dasar penangkapan, serta dugaan tindak pidana yang dikenakan kepada setiap orang.
- segera membebaskan setiap orang yang ditangkap tanpa dasar hukum yang sah atau tidak memiliki bukti keterlibatan dalam tindak pidana.
- segera melakukan pemeriksaan internal dan investigasi independen terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan, termasuk dugaan kekerasan, intimidasi, pengejaran, penyekatan, maupun tindakan lain yang melanggar hak peserta aksi.
- mengevaluasi secara menyeluruh prosedur pengamanan demonstrasi di Yogyakarta agar penggunaan kekuatan tidak menjadi respons pertama terhadap situasi yang dapat ditangani melalui komunikasi, negosiasi, mediasi, dan pendekatan persuasif.
- mendesak Kompolnas dan Komnas HAM untuk menyelidiki secara independen dan transparan dugaan kekerasan dan pengerahan pasukan berlebihan oleh aparat TNI-Polri pada pengamanan demonstrasi di Yogyakarta.
- menjamin bahwa penanganan aksi 10 November 2026 tidak menjadi preseden bagi pembatasan ruang sipil dan kebebasan menyampaikan pendapat di Yogyakarta.
— selesai —
Narahubung:
Despan Heryansyah | Heronimus Heron
[email protected]
2 November 2026
Despan Heryansyah & Heronimus Heron
Fakta Kasus
Penggerebekan dan penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026, menimbulkan keprihatinan serius terhadap praktik penegakan hukum sekaligus pelanggaran hukum oleh aparat kepolisian. Tindakan yang dilakukan oleh personel gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Sukoharjo tersebut diduga disertai penggunaan kekuatan yang berlebihan, intimidasi terhadap 12 santriwati di bawah umur (usia 10-16 tahun) dan 4 orang uztadzah, serta penyitaan sejumlah barang tanpa kejelasan dokumen hukum (Tirto.id, 30/10/2026).
Penggerebekan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Sukoharjo, pada 12 September 2026. Namun, setelah pemeriksaan terhadap para penghuni pesantren, mereka dipulangkan karena tidak ditemukan bukti keterlibatan sebagaimana dugaan yang sedang diselidiki (Kumparan, 1/11/2016).
Respon Polri
Menanggapi polemik penggeledahan tersebut, Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, menyampaikan empati kepada para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an pada 1 November 2026. Polri menyatakan bahwa penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Keluhan mengenai pelaksanaan penggeledahan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Tempo, 1/11/2026).
Pandangan Pusham UII
Despan Heryansyah, Direktur Pusham UII dan pegiat HAM menyampaikan “peristiwa yang dialami santriwati Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an bukan sekadar persoalan teknis penggeledahan dalam proses penyidikan tindak pidana. Lebih dari itu, peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya memastikan bahwa setiap tindakan aparat kepolisian harus tunduk pada prinsip negara hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak dan perempuan”. Despan melanjutkan “apa yang dilakukan aparat kepolisian di pondok pesantren, bukan saja bertentangan dengan hukum tapi juga melawan akal sehat. Hanya butuh akal sehat untuk menilai bahwa penggeledahan dan pemeriksaan terhadap santriwati pada waktu dini hari tidaklah masuk akal”.
Pusham UII memandang terdapat sejumlah persoalan HAM serius yang harus diperiksa secara menyeluruh dalam peristiwa tersebut, yaitu:
1. Pelanggaran terhadap hak anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak
Penggerebekan dilakukan di lingkungan pendidikan dan tempat tinggal anak-anak. Para santriwati yang masih berusia 10–16 tahun diduga mengalami intimidasi oleh aparat bersenjata ketika sedang tidur. Bahkan, terdapat informasi mengenai anak balita yang turut dibawa dalam proses pemeriksaan. Tindakan aparat kepolisian diduga melanggar Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi
Kedatangan aparat bersenjata laras panjang pada dini hari, dugaan pendobrakan pintu, serta dugaan penodongan senjata terhadap santriwati yang sedang tidur berpotensi menimbulkan ketakutan dan trauma psikologis. Tindakan tersebut diduga melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
3. Pelanggaran terhadap hak atas privasi, kehormatan, dan martabat perempuan
Penggeledahan dilakukan di pesantren putri pada pukul 03.20 WIB ketika para santriwati sedang tidur. Dugaan tindakan aparat laki-laki bersenjata yang memasuki ruang tinggal perempuan tanpa mempertimbangkan privasi, kondisi penghuni, dan sensitivitas gender merupakan persoalan serius. Tindakan aparat kepolisian diduga melanggar Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.
4. Pelanggaran terhadap hak atas perlindungan harta benda dan kepastian hukum
Penyitaan sejumlah barang milik santri, pengasuh, dan pesantren tanpa kejelasan dokumen resmi sebagaimana dikeluhkan pihak pesantren menimbulkan persoalan mengenai legalitas dan akuntabilitas tindakan penyidik. Tindakan tersebut diduga melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan terhadap harta benda. Karena itu, kepolisian harus menjelaskan dasar penyitaan, memberikan dokumen yang dipersyaratkan, dan segera mengembalikan barang-barang yang tidak memiliki relevansi dengan perkara.
Keempat dugaan pelanggaran HAM tersebut harus segera diusut oleh Propam Mabes Polri. Heronimus Heron, peneliti Pusham UII dan pegiat HAM menyampaikan bahwa “kritik terhadap tindakan kepolisian dalam penggerebekan pesantren bukan berarti membenarkan tindakan perusakan warung yang sedang disidik. Setiap tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti bersalah”.
Despan Heryansyah mengatakan “penegakan hukum tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan mengabaikan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang, menggunakan kekuatan secara berlebihan, atau menjadikan orang-orang yang tidak terbukti terlibat sebagai sasaran tindakan intimidatif”.
Bagi Despan, “prinsip negara hukum mengharuskan setiap tindakan kepolisian dapat diuji berdasarkan legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penggeledahan bukanlah ruang bebas bagi aparat untuk melakukan tindakan apa pun atas nama penyidikan”.
Oleh karena itu, Pusham UII menyatakan:
- Mendesak Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh personel yang terlibat dalam penggerebekan dan penggeledahan, termasuk dugaan intimidasi, penodongan senjata, penggunaan kekuatan berlebihan, serta penyitaan barang tanpa prosedur yang jelas.
- Mendesak Divisi Propam Polri dan Kompolnas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara independen, objektif, serta transparan terhadap dugaan pelanggaran etik dan prosedur kepolisian.
- Mendesak Komnas HAM dan Komnas Perlindungan Perempuan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan sesuai kewenangannya terhadap dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut, termasuk meminta keterangan dari para korban dan pihak kepolisian.
–Selesai–
Narahubung:
Despan Heryansyah | Heronimus Heron
[email protected]

Sumber: Antara/Olivia Victoria (21/10/2026)
Pusham UII membaca berita dari media Antara pada 21 Oktober 2026 menilai informasi yang disampaikan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai adalah bentuk pembohongan publik dan PHP terhadap korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Menteri HAM bukan saja tidak menunjukkan empati terhadap kondisi Korban, namun juga menggiring opini bahwa penyelesaian non-yudisial yang telah dilakukan sebelumnya telah tuntas, sehingga tanggung jawab negara menjadi selesai. Berikut catatan kritis Direktur Pusham UII.
Pertama, revisi Inpres Nomor 2 Tahun 2023 sampai saat ini masih belum jelas keberadaannya. Setidaknya belum ada naskah yang disebar luaskan kepada masyarakat sipil maupun korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Ada dugaan keberadaan Inpres belum disetujui oleh Presiden Prabowo sendiri, artinya Presiden sendiri tidak menjadikan program pemulihan hak korban pelanggaran HAM sebagai prioritas. Dengan demikian, pernyataan Menteri Pigai tidak sesuai dengan fakta.
Kedua, ada dua narasi yang menyesatkan dalam pernyataan Menteri Pigai yang menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM sudah dilakukan secara non-yudisial atau mekanisme keadilan restoratif dan frasa “bantuan korban”. Harus dipahami bahwa program penyelesaian non-yudisial bukanlah bentuk penyelesaian pelanggaran HAM, melainkan satu program dari pemerintah untuk memulihkan hak korban. Sedangkan penyelesaian pelanggaran HAM, harus dan hanya melalui proses peradilan di Pengadilan HAM. Selain itu, narasi “bantuan korban” adalah narasi yang salah kaprah, karena sebagai korban, yang diterima oleh korban bukanlah “bantuan” dari negara, melainkan kewajiban pemulihan yang harus dilakukan negara.
Ketiga, Menteri menyatakan bahwa “600 korban telah dipulihkan haknya oleh negara dan mendapatkan manfaat”. Ini adalah pernyataan yang keliru karena sampai hari ini, korban-korban yang telah mendapatkan pemulihan di Aceh, Jakarta, dan Palu, belum mendapatkan pemulihan sebagaimana yang mereka harapkan.
Menteri HAM harus merevisi pernyataannya dan ke depan lebih jernih dan lengkap dalam memberikan narasi-narasi publik mengenai pemulihan korban. Ada lebih dari 2 juta korban seluruh peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu, yang tersinggung dan terluka dengan narasi bohong dan menyesatkan.
–Selesai–
Narahubung:
Despan Heryansyah
[email protected]