FOREWORD

Indonesia is still in a transition period, and is facing various problems and barriers when it comes to human rights enforcement. On the one hand, there is still not full harmonization between the national legal system and international human rights instruments. On the other, there is also an inadequate understanding of what human rights are and how they can be upheld among many segments of the society.

In such situation, promotion of human rights not only requires the government’s attention, but also that of civil society including universities. Universities have a particularly strategic and crucial role in developing the human rights discourse and disseminating a conception of human rights that is consistent with both “rechtsstaat” principles, national and local cultural values, as well as international human rights standards.

Center for Human Rights Studies of the Islamic University of Indonesia is founded to play such a role, and seeks to disseminate human rights through various approaches. This website will provide you with the complete features of the institution.

12 Mei 2014

  Korupsi merupakan penyakit serius yang menjangkiti negara Indonesia.

15 Februari 2014

Tantangan kerja institusi kepolisian semakin membutuhkan kesiapan lebih dalam menghadapi perkembangan situasi masyarakat yang semakin maju.

20 Januari 2014

Hak asasi manusia telah menjadi bahasa internasional dan menjadi rujukan peradaban modern.

23 Desember 2013

Pada tahun 2000, muncul kebijakan penting yaitu memisahkan institusi polisi sebagai aparat keamanan dan penegak hukum dari induk utama sebelumnya yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

15 Desember 2013

 Penyandang disabilitas masih saja dianggap sebagai bagian dari ketidaknormalan dalam suatu masyarakat.

ENGLISH
go to english page
PENELITIAN
daftar penelitian PUSHAM UII
PERPUSTAKAAN
daftar buku koleksi PUSHAM UII
NEWSLETTER & COMIC
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
CATATAN PINGGIR
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
20 Februari 2014

HUKUM TAK MENGERTI
Penyandang Disabilitas

Oleh : M. Syafi’ie, S.H.

Berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik,
maka dengan peraturan yang buruk pun
saya bisa membuat putusan yang baik
-Taverne-

Penegak hukum adalah pundak bagaimana hukum bisa merespon persoalan-persoalan masyarakat. Adil atau tidak satu penega¬kan hukum, salah satunya bergantung kepada para penegak hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo menga¬takan, penegakan hukum itu bukan merupakan satu tindakan yang pasti, yaitu sekedar menerapkan satu peraturan hukum pada satu kejadian, sebab penega¬kan hukum ibarat menarik garis lurus antara dua titik : antara hukum dan manusia. Padsa level hukum yang normatif, penegakan hukum terlihat sederhana dan mudah, tinggal menerapkan satu peraturan. Tapi, penegakan hukum sebenarnya tidak semudah itu, ka¬rena penegak hukum harus mengerti tentang konteks sosial masyarakat, keadaan manusia yang bermasalah dengan hukum, dan bagaimana teks hukum harus diterapkan pada sisi yang lain.

News
02 April 2014
PU senantiasa menjamin, melindungi hak politik, dan hak setiap warga negara untuk menyampaikan suaranya dalam Pemilu 2014. Bagi yang belum terdaftar dalam DPT Pemilu 2014, KPU tetap memfasilitasi setiap warga agar dapat menggunakan hak pilihnya.
02 April 2014
ANGON, KOMPAS.com - Badan urusan Populasi PBB (UNFPA), Selasa (1/4/2014), menyatakan keprihatinannya atas keputusan pemerintah Myanmar yang melarang warga Muslim menyebut diri mereka sebagai Rohingya dalam sensus penduduk pertama negeri itu.
02 April 2014
EW YORK, KOMPAS.com — PBB, Selasa (1/4/2014), mengatakan berencana segera mengevakuasi 19.000 warga Muslim dari ibu kota Bangui dan bagian lain Republik Afrika Tengah (RAT) yang kini dikepung oleh milisi anti-Balaka.
02 April 2014
EIJING, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri China, Selasa (1/4/2014), mengungkapkan kemarahan negara itu atas penghargaan hak asasi manusia dari Amerika Serikat untuk salah satu akademisi Uighur yang kini berada di penjara China.