FOREWORD

Indonesia is still in a transition period, and is facing various problems and barriers when it comes to human rights enforcement. On the one hand, there is still not full harmonization between the national legal system and international human rights instruments. On the other, there is also an inadequate understanding of what human rights are and how they can be upheld among many segments of the society.

In such situation, promotion of human rights not only requires the government’s attention, but also that of civil society including universities. Universities have a particularly strategic and crucial role in developing the human rights discourse and disseminating a conception of human rights that is consistent with both “rechtsstaat” principles, national and local cultural values, as well as international human rights standards.

Center for Human Rights Studies of the Islamic University of Indonesia is founded to play such a role, and seeks to disseminate human rights through various approaches. This website will provide you with the complete features of the institution.

02 Januari 2015

Pelatihan HAM kali ini adalah pelatihan lanjutan bagi para Dosen yang sudah mendapatkan training HAM selama 5 kali sebelumnya, sehingga mereka dapat dibilang sudah mahir dalam hal ilmu pengetahuan tentang HAM.  Ini adalah merupakan training terakhir bagi mereka dengan harapan mereka dapat menggunakan ilmu-ilmu yang diperoleh dari pelatihan  sebelumnya sebagai bekal untuk menganalisis materi dalam training HAM kali ini.

01 Januari 2015

Pelatihan HAM kali ini adalah pelatihan lanjutan bagi para Dosen yang sudah mendapatkan training HAM selama 5 kali sebelumnya, sehingga mereka dapat dibilang sudah mahir dalam hal ilmu pengetahuan tentang HAM.  Ini adalah merupakan training terakhir bagi mereka dengan harapan mereka dapat menggunakan ilmu-ilmu yang diperoleh dari pelatihan  sebelumnya sebagai bekal untuk menganalisis materi dalam training HAM kali ini.

12 Mei 2014

  Korupsi merupakan penyakit serius yang menjangkiti negara Indonesia.

15 Februari 2014

Tantangan kerja institusi kepolisian semakin membutuhkan kesiapan lebih dalam menghadapi perkembangan situasi masyarakat yang semakin maju.

20 Januari 2014

Hak asasi manusia telah menjadi bahasa internasional dan menjadi rujukan peradaban modern.

ENGLISH
go to english page
PENELITIAN
daftar penelitian PUSHAM UII
PERPUSTAKAAN
daftar buku koleksi PUSHAM UII
NEWSLETTER & COMIC
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
CATATAN PINGGIR
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
20 Februari 2014

HUKUM TAK MENGERTI
Penyandang Disabilitas

Oleh : M. Syafi’ie, S.H.

Berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik,
maka dengan peraturan yang buruk pun
saya bisa membuat putusan yang baik
-Taverne-

Penegak hukum adalah pundak bagaimana hukum bisa merespon persoalan-persoalan masyarakat. Adil atau tidak satu penega¬kan hukum, salah satunya bergantung kepada para penegak hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo menga¬takan, penegakan hukum itu bukan merupakan satu tindakan yang pasti, yaitu sekedar menerapkan satu peraturan hukum pada satu kejadian, sebab penega¬kan hukum ibarat menarik garis lurus antara dua titik : antara hukum dan manusia. Padsa level hukum yang normatif, penegakan hukum terlihat sederhana dan mudah, tinggal menerapkan satu peraturan. Tapi, penegakan hukum sebenarnya tidak semudah itu, ka¬rena penegak hukum harus mengerti tentang konteks sosial masyarakat, keadaan manusia yang bermasalah dengan hukum, dan bagaimana teks hukum harus diterapkan pada sisi yang lain.

News
25 Maret 2015
MOL. Penegakkan hukum tidak hanya pelaksanaan rumusan abstrak dari UU tetapi bagaimana asas-asas dari nilai-nilai hukum yang bersifat adil dan beradab dapat dijalankan secara konkrit.
25 Maret 2015
ataram (ANTARA News) - Komisi Yudisial Republik Indonesia mendorong aparat penegak hukum di Provinsi NTB dan NTT untuk memberikan akses yang sejajar bagi para penyandang disabilitas.
24 Maret 2015
BRN, Mataram : Komisi Yudisial (KY) terus mendorong kesetaraan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk dalam pemenuhan hak atas peradilan.
24 Maret 2015
MOL. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang bagaimana memberikan akses yang setara masih menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak atas peradilan yangfair bagi penyandang disabilitas.