FOREWORD

Indonesia is still in a transition period, and is facing various problems and barriers when it comes to human rights enforcement. On the one hand, there is still not full harmonization between the national legal system and international human rights instruments. On the other, there is also an inadequate understanding of what human rights are and how they can be upheld among many segments of the society.

In such situation, promotion of human rights not only requires the government’s attention, but also that of civil society including universities. Universities have a particularly strategic and crucial role in developing the human rights discourse and disseminating a conception of human rights that is consistent with both “rechtsstaat” principles, national and local cultural values, as well as international human rights standards.

Center for Human Rights Studies of the Islamic University of Indonesia is founded to play such a role, and seeks to disseminate human rights through various approaches. This website will provide you with the complete features of the institution.

10 Januari 2013

pen Recruitment Hanya untuk  30 Mahasiswi PUSHAM UII (The Islamic University of Indonesia’s Human Rights Center Studies) Syarat-syarat a.    Mahasiswi minimal semester 5 untuk semua jurusan (diutamakan jurusan Psikologi, Mipa, Kedokteran, Satra, Komunikasi, Sospol, Ekonomi dan Hukum) b.    Mengirimkan biodata diri disertai foto close up c.    Membuat Esai “andil masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan” 1 halaman d.    Mampu bekerja dalam tim e.    Mengiktui interview pada tanggal 23-25 Januari 2013 Fasilitas: 1.    Pelatihan selama 3 hari 2.    Tas cantik 3.    Pin 4.    Sertifikat 5.    Riset lapangan 2 bulan Informasi batas pendaftaran 21 Januari 2013.

15 November 2012

ntermidiate Training Para Dosen Dilangsungkan di BalikapanIntermidiate training bagi dosen  tahun 2012  ini digelar di Balikpapan.

15 Oktober 2012

dvanced Training 2012  Bagi Dosen Kembali DigelarPelatihan dosen hukum dan HAM bekerjasama PUSHAM UII dan NCHR kembali digelar.

07 Desember 2011

Buku Hukum HAM yang diterbitkan PUSHAM UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) University of Oslo, Norway dievaluasi dalam Focus Group Discussion.

30 November 2011

FGD HAM yg berlangsung di Medan pada tanggal 24 Nov 2011 merupakan serangkaian acara FGD yang dilaksanakan untuk kebutuhan revisi buku Hukum Ham setelah 3 tahun beredar.

20 Oktober 2011

Pelatihan HAM untuk para dosen kembali digelar.

ENGLISH
go to english page
PENELITIAN
daftar penelitian PUSHAM UII
PERPUSTAKAAN
daftar buku koleksi PUSHAM UII
NEWSLETTER & COMIC
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
CATATAN PINGGIR
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
04 Oktober 2012

Mengapa Gerakan dan Politik Islam (Gemar) Melayani Kekuasaan?

Dian Yanuardy

 

Awal

Terdapat optimisme yang kuat dari sejumlah peneliti dan pengamat gerakan Islam, bahwa gerakan Islam adalah suatu kekuatan besar yang dapat menjadi elemen penting dari perubahan sosial di Indonesia. Kajian Hefner, misalnya, menyoroti tentang kekuatan kelompok Islam sipil dan demokratik sebagai tulang punggung demokrasi di Indonesia (Hefner 2000; Ramage 2002). Telaah serupa, dengan tekanan yang berbeda, juga pernah disuarakan oleh Eko Prasetyo yang menyebut bahwa kelompok Islam fundamentalis juga memiliki modal sosial yang tak kalah berharganya: barisan massa yang aktif dan militan, sikap oposisional terhadap imperialisme Barat, serta gaya hidup yang bertolak belakang dengan kultur kapitalisme (Prasetyo, 2003).

News
16 Januari 2013
akarta - Pemindahan Abu Bakar Ba'asyir dari LP Batu ke LP Super Maksimum Security Nusakambangan merupakan bentuk dari intimidasi. Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) mempertanyakan maksud dari pemindahan tersebut.
15 Januari 2013
JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi tentang kasus pemerkosaan yang kerap terjadi karena saling suka dinilai tidak sensitif jender. Pemikiran itu pun tidak menunjukkan empati seorang hakim atas isu pemerkosaan. Demikian disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari.
15 Januari 2013
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Yudisial berencana segera memeriksa hakim Muhammad Daming Sanusi berkait persoalan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pemeriksaan ini terkait dengan pernyataan Daming bahwa pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati.
15 Januari 2013
JAKARTA, KOMPAS.com — Pernyataan calon hakim agung Muhammad Daming Sanusi yang menilai hukuman mati untuk pelaku pemerkosaan perlu dipertimbangkan karena pelaku dan korban saling menikmati mengundang kecaman. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hajriyanto Y Thohari menilai, pernyataan Daming menunjukkan kedangkalan jalan pikiran dan hati nurani yang bersangkutan.