KOMPETENSI ORGANISASI

PUSHAM UII terbiasa melakukan kajian dan penelitian, baik yang berbasis lapangan maupun desk-based. Hingga saat ini, kajian dan penelitian PUSHAM UII selalu menjadi basis yang kuat dalam mengadvokasi dan membawa perubahan positif di level kebijakan, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat.

PUSHAM UII telah banyak menerima konsultasi terkait evaluasi kebijakan & regulasi, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Dengan kapasitas kelembagaan yang dimiliki, PUSHAM UII dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi pemerintah dan swasta dalam rangka memetakan kebijakan dan regulasi apa yang dibutuhkan serta kebijakan dan regulasi apa yang sudah tidak relevan dan perlu diperbarui.

PUSHAM UII telah dipercaya oleh institusi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dan lembaga swasta untuk menusun Naskah Akademik (NA), Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Internal Lembaga.

PUSHAM UII telah banyak menerima konsultasi produk hukum, baik oleh lembaga pemerintahan maupun swasta. Dengan kapasitas kelembagaan yang dimiliki, PUSHAM UII memberikan input-input berbasis kajian dan penelitian untuk pembentukan produk hukum tertentu.

PUSHAM UII memiliki pengalaman panjang untuk capacity building dengan mekanisme pelatihan dan pendidikan. PUSHAM UII telah dipercaya oleh institusi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dan lembaga swasta untuk menyelenggarakan pelbagai pelatihan dan pendidikan. Umumnya, tema pelatihan dari PUSHAM UII antara lain terkait isu hak asasi manusia, bisnis dan HAM, kelompok rentan dan HAM, negara hukum, dan demokrasi.

PUSHAM UII juga terbuka jika dalam kasus-kasus konkret dibutuhkan ahli untuk perspektif hak asasi manusia. Baik secara individual maupun kelembagaan, PUSHAM UII telah memiliki pengalaman-pengalaman untuk mengisi ruang ahli dan sahabat peradilan (amicus curae).

Pengembangan mekanisme implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam rangka memastikan suatu kebijakan terlaksana di level praktis. Dalam hal ini, PUSHAM UII telah banyak mengembangkan mekanisme implementasi kebijakan di level nasional agar dapat diterapkan di level praktis.