Penelitian

Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum : Pengalaman dari POLDA NTB

Buku ini mengulas upaya pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian. Berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum, semua instansi penegak hukum, termasuk kepolisian wajib mengupayakan pemenuhan akomodasi …

Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum : Pengalaman dari POLDA NTB Selengkapnya »

BERTAHAN, TANPA TANGAN NEGARA : Masalah Struktural Sistem Kepailitan di Indonesia dan Dampaknya pada Hak Asasi Pekerja

Terutama dalam 4 tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus kepailitan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data kasus yang diputus di pengadilan, sejak 2022 hingga 2024, tercatat lebih dari 250 kasus kepailitan diputus pengadilan setiap tahunnya. Hingga kuartal ketiga 2025, pengadilan bahkan sudah memutus 150 kasus kepailitan. Peningkatan kasus kepailitan di Indonesia mengindikasikan bahwa, pertama, kreditor menganggap …

BERTAHAN, TANPA TANGAN NEGARA : Masalah Struktural Sistem Kepailitan di Indonesia dan Dampaknya pada Hak Asasi Pekerja Selengkapnya »

Suara Sunyi di Tengah Keriuhan : Interupsi Komunitas Akademik dan Masyarakat Sipil di Akhir Masa Pemerintahan Jokowi

Tak ada satu pemimpin politik yang bisa mengakhiri suatu demokrasi; demikian juga, tak satu pemimpin yang bisa menyelamatkan suatu demokrasi. Demokrasi adalah usaha bersama. Nasibnya tergantung pada kita semua (Steven Levitsky & Daniel Ziblatt) Levitsky & Ziblatt telah memberikan peringatan bahwa terdapat pemimpin yang dilahirkan melalui mekanisme demokratis, tetapi kemudian menjadi pihak yang membunuh demokrasi. …

Suara Sunyi di Tengah Keriuhan : Interupsi Komunitas Akademik dan Masyarakat Sipil di Akhir Masa Pemerintahan Jokowi Selengkapnya »

LANGKAH AWAL YANG SURAM: Performa Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 Hari Pertama

Tepat pada 28 Januari 2025, pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia 100 hari. Dalam 100 hari pertama ini, pemerintahan Prabowo-Gibran tercatat telah mengesahkan 155 peraturan perundang-undangan, dengan rincian 87 undang-undang, 1 peraturan pemerintah, dan 67 peraturan presiden. Namun, pada periode yang sama, belum terlihat keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mengurusi bidang hak asasi manusia. Hal ini meletakkan dasar …

LANGKAH AWAL YANG SURAM: Performa Hak Asasi Manusia dalam Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada 100 Hari Pertama Selengkapnya »

id_IDID
Scroll to Top
Scroll to Top