Berita

Pusham UII telah melaksanakan assesment tentang peta hambatan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Asesmen telah menggali informasi dari penegak hukum : polisi, jaksa dan hakim yang pernah menangani kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Informasi assessment juga digali dari pendamping hukum, pendamping disabilitas dan penyandang disabilitas sendiri yang pernah berpengalaman dalam proses menangani penyandang …

Training of Trainers (TOT) bagi Tenaga Pendidik Diklat Reskrim Polri tentang Peradilan yang Fair (Fair Trial) bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Selengkapnya »

Penanganan terhadap penyandang disabilitas mental dan intelektual pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) PAS saat ini masih menyisakan banyak permasalahan. Beberapa diantaranya adalah: Pertama, kapasitas petugas UPT Pemasyarakatan yang belum cukup baik dalam mengidentifikasi penyandang disabilitas mental dan intelektual. Kedua, belum ada asesmen medis yang dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan maupun kondisi penyandang disabilitas …

Focus Group Discussion (FGD) Pedoman Perlakuan Dan Penanganan Penyandang Disabilitas Mental Dan Intelektual Selengkapnya »

Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA) merupakan organisasi yang terdiri dari para pemuda perwakilan masing-masing agama di Kulon Progo. Forum ini dibentuk sebagai sarana perjumpaan, saling mengenal, memahami dan bekerjasama antar pemuda lintas agama. Dari forum ini akan muncul agen-agen perdamaian. Mereka menjadi tali pengikat bagi yang berserakan, tali penghubung bagi yang tak tersambung dan suara …

Pemuda Bicara Kerukunan dan Kebangsaan Selengkapnya »

Workshop yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII bersama dengan The Asia Foundation, Tim IT, dan Ditjend PAS, merekomendasikan beberapa poin penting. Diantaranya adalah belum ada pendataan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Sedangkan fitur yang tersedia di dalam SDP hanya mengidentifikasi ciri-ciri fisik seorang WBP/Tahanan, belum ada fitur untuk penyandang disabilitas. …

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BISNIS PROSES PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN Selengkapnya »

Tim pengambil data lapangan telah selesai melakukan wawancara kepada staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan dua organisasi yang bergerak pada isu disabilitas. Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang akan dijadikan sebagai objek wawacara adalah empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta, Rumah …

WORKSHOP DAN REKOMENDASI TEMUAN LAPANGAN Selengkapnya »

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) akan mengadakan Sekolah Kebangsaan 7. Sekolah ini mengusung isu kebangsaan yang seringkali masih mengganggu kebersamaan kita. Persoalan masih adanya hujatan mengenai simbol agama dan belum memahami kesucian dan kehormatan ajaran agama yang berbeda dengan agamanya. Padahal isu agama merupakan salah satu tindakan yang paling mudah …

Sekolah Kebangsaan 7: Mengenal Agama Hindu dan Memahami Hak Sipil Umat Beragama Selengkapnya »

Tim pengambil data lapangan telah selesai melakukan wawancara kepada staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan dua organisasi yang bergerak pada isu disabilitas. Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang akan dijadikan sebagai objek wawacara adalah empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta, Rumah …

Presentasi dan Diskusi Internal Hasil Pengambilan Data Lapangan Selengkapnya »

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Amanat dari peraturan ini ialah memberikan pedoman kepada perangkat daerah dan desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat berperspektif gender. Perbup ini menunjuk perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender sebagai kepala …

Diseminasi Pengarusutamaan Gender Di Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Selengkapnya »

Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 September 2020 lalu melegalisasi Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Surat Edaran ini memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah …

TRAINING BAGI TIM PERCEPATAN PELEMBAGAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN Selengkapnya »

Rencana pendataan penyandang disabilitas pada tingkat nasional melalui pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara terhadap perwakilan beberapa direktur di Ditjend PAS dan wawancara langsung terhadap staf UPT Pemasyarakatan. Pertama, wawancara di Ditjen Pas akan melibatkan pegawai yang berhubungan dengan registrasi, evaluasi dan pelaporan yang ada pada setiap direktorat. Yaitu Direktorat …

PENGGALIAN DATA MODEL PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DAN UPT PEMASYARAKATAN Selengkapnya »