Berita

Penyediaan askomodasi yang layak di pengadilan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum amat bergantung pada adaptasi pengetahuan para hakim terkait pengetahuan-pengetahuan terbaru tentang disabilitas. Adaptasi pengetahuan sendiri merujuk ke pergeseran pengetahuan dan kesadaran hakim. Dalam hal ini, salah satu faktor keberhasilan dalam proses adaptasi tersebut adalah pengembangan rencana pelatihan yang memadai bagi hakim-hakim di bawah …

Konsinyering Penyusunan Rancang Bangun Pembelajaran di Pusat Pendidikan Teknis Mahkamah Agung terkait Materi Disabilitas Selengkapnya »

Pemasyarakatan menjadi suatu proses penting dalam penegakan hukum. Salah satu urgensinya ada pada fungsi reintegrasi sosial, bahwa institusi pemasyarakatan menjadi tempat pembinaan agar mereka yang terpidana dapat kembali dan diterima oleh masyarakat secara baik. Dalam konteks pembinaan itu sendiri, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan secara spesifik agar …

FGD Tim Pendamping Implementasi Unit Layanan Disabilitas di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Selengkapnya »

Hak atas peradilan yang fair merupakan hak asasi manusia. Sesuai dengan naturnya, hak ini melekat secara setara pada diri setiap orang semata-mata karena kemanusiaannya, terlepas dari apakah seseorang itu merupakan penyandang disabilitas atau bukan. Untuk memastikan kesetaraan dan pemenuhan hak tersebut, satu dari upaya-upaya penting yang dapat dilakukan adalah mendorong adaptasi pengetahuan terkait hak asasi …

FGD Kurikulum Pembelajaran, Silabi, dan Metode Evaluasi tentang Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Selengkapnya »

Argumentasi Tuntutan:

Saat ini, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan spesifik tentang hak asasi manusia. Indonesia juga telah meratifikasi 9 dari 10 instrumen hukum internasional hak asasi manusia. Namun, substansi dari perundang-undangan itu masih belum sepenuhnya dioperasionalkan dalam praktik-praktik peradilan. Dalam kasus-kasus konkret, pendekatan berbasis hak asasi manusia masih belum secara kuat dan konsisten diterapkan terutama oleh …

Workshop Pelembagaan Metode Hukum tentang Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia Selengkapnya »

Jumat, 29 Juli 2022, PUSHAM UII bersama Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menyelenggarakan sebuah workshop untuk penyusunan kurikulum, silabus, dan metode evaluasi pendidikan bagi hakim. Workshop ini merupakan salah satu aktivitas PUSHAM UII pada agenda reformasi peradilan di Indonesia untuk inklusivitas peradilan bagi penyandang disabilitas. Kegiatan workshop ini diselenggarakan secara online via Zoom. …

Workshop Penyusunan Kurikulum, Silabus, dan Metode Evaluasi Pendidikan di Mahkamah Agung untuk Isu Disabilitas Selengkapnya »

Kamis, 28 Juli 2022, PUSHAM UII bersama Badiklat Kejaksaan Agung menyelenggarakan sebuah workshop untuk penyusunan kurikulum, silabus, dan metode evaluasi pendidikan bagi aparat penegak hukum di Kejaksaan. Workshop ini merupakan bagian dari aktivitas PUSHAM UII dalam agenda reformasi peradilan di Indonesia untuk inklusivitas peradilan bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini diselenggarakan secara online via Zoom. Dalam …

Workshop Penyusunan Kurikulum, Silabus, dan Metode Evaluasi Pendidikan di Kejaksaan Agung untuk Isu Disabilitas Selengkapnya »

Rabu-Kamis, 20-21 Juli 2022, PUSHAM UII bertemu Komisi Yudisial Republik Indonesia di Kantor KY. Pertemuan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama PUSHAM UII dengan Komisi Yudisial. Dalam kegiatan ini, PUSHAM UII bekerja sama dengan Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim Yudisial untuk mengevaluasi laporan hasil pemantauan untuk semester pertama pada 2022. Selain tim dari PUSHAM …

Kerjasama PUSHAM UII dengan bagian Pemantauan Komisi Yudisial Selengkapnya »

Senin, 18 Juli 2022, PUSHAM UII melakukan audiensi ke Kepolisian Republik Indonesia untuk mendorong terbentuknya Kelompok Kerja di internal Kepolisian guna mengawal pembentukan kebijakan Kepolisian tentang penyandang disabilitas dan perempuan. Kebijakan yang dimaksud menjadi penting sebagai salah satu langkah konkret untuk memastikan agar penyandang disabilitas dan perempuan memperoleh akomodasi yang layak sesuai dengan konteks dan …

Audiensi untuk Mendorong Pokja yang Mengawal Pembuatan Kebijakan Kepolisian terkait Isu Disabilitas dan Perempuan Selengkapnya »

Selasa, 19 Juli 2022, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama PUSHAM UII, The Asia Foundation, dan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 bersama-sama meluncurkan fitur pendataan untuk peyandang disabilitas pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Fitur pendataan ini merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa pemasyarakatan aksesibel dan …

Launching SDP Fitur Unit Layanan Disabilitas Selengkapnya »