Berita

Workshop Penyusunan Kurikulum, Silabus, dan Metode Evaluasi Pendidikan di Kejaksaan Agung untuk Isu Disabilitas

Kamis, 28 Juli 2022, PUSHAM UII bersama Badiklat Kejaksaan Agung menyelenggarakan sebuah workshop untuk penyusunan kurikulum, silabus, dan metode evaluasi pendidikan bagi aparat penegak hukum di Kejaksaan. Workshop ini merupakan bagian dari aktivitas PUSHAM UII dalam agenda reformasi peradilan di Indonesia untuk inklusivitas peradilan bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini diselenggarakan secara online via Zoom. Dalam …

Workshop Penyusunan Kurikulum, Silabus, dan Metode Evaluasi Pendidikan di Kejaksaan Agung untuk Isu Disabilitas Selengkapnya »

Kerjasama PUSHAM UII dengan bagian Pemantauan Komisi Yudisial

Rabu-Kamis, 20-21 Juli 2022, PUSHAM UII bertemu Komisi Yudisial Republik Indonesia di Kantor KY. Pertemuan ini merupakan salah satu bentuk kerja sama PUSHAM UII dengan Komisi Yudisial. Dalam kegiatan ini, PUSHAM UII bekerja sama dengan Biro Pengawasan dan Perilaku Hakim Yudisial untuk mengevaluasi laporan hasil pemantauan untuk semester pertama pada 2022. Selain tim dari PUSHAM …

Kerjasama PUSHAM UII dengan bagian Pemantauan Komisi Yudisial Selengkapnya »

Audiensi untuk Mendorong Pokja yang Mengawal Pembuatan Kebijakan Kepolisian terkait Isu Disabilitas dan Perempuan

Senin, 18 Juli 2022, PUSHAM UII melakukan audiensi ke Kepolisian Republik Indonesia untuk mendorong terbentuknya Kelompok Kerja di internal Kepolisian guna mengawal pembentukan kebijakan Kepolisian tentang penyandang disabilitas dan perempuan. Kebijakan yang dimaksud menjadi penting sebagai salah satu langkah konkret untuk memastikan agar penyandang disabilitas dan perempuan memperoleh akomodasi yang layak sesuai dengan konteks dan …

Audiensi untuk Mendorong Pokja yang Mengawal Pembuatan Kebijakan Kepolisian terkait Isu Disabilitas dan Perempuan Selengkapnya »

Launching SDP Fitur Unit Layanan Disabilitas

Selasa, 19 Juli 2022, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama PUSHAM UII, The Asia Foundation, dan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 bersama-sama meluncurkan fitur pendataan untuk peyandang disabilitas pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Fitur pendataan ini merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa pemasyarakatan aksesibel dan …

Launching SDP Fitur Unit Layanan Disabilitas Selengkapnya »

Ditjenpas Luncurkan Fitur Pendataan Penyandang Disabilitas SDP

Jakarta, INFO_PAS – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) luncurkan fitur Pendataan Penyandang Disabilitas (Fitur Disabilitas) pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, Selasa (19/7). Fitur tersebut dapat digunakan untuk proses identifikasi, pencatatan, dan pelaporan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) penyandang disabilitas untuk menunjang pelayanan di UPT Pemasyarakatan. Dalam pengembangan fitur tersebut, Ditjenpas menggandeng Pusat …

Ditjenpas Luncurkan Fitur Pendataan Penyandang Disabilitas SDP Selengkapnya »

Audiensi ke Diklat Reserse Lemdiklat Kepolisian Republik Indonesia, Badiklat Kejaksaan Agung, Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung

Rabu, 29 Juni 2022, PUSHAM UII melakukan audiensi ke Diklat Reserse Lemdiklat Kepolisian Republik Indonesia, Badiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Kegiatan ini merupakan bagian dari keterlibatan PUSHAM UII dalam agenda reformasi peradilan di Indonesia, yaitu dengan mendorong inklusivitas peradilan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Selain sebagai sarana …

Audiensi ke Diklat Reserse Lemdiklat Kepolisian Republik Indonesia, Badiklat Kejaksaan Agung, Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Selengkapnya »

PUSHAM UII Menjadi Narasumber dalam Diskusi Hak Hukum Penyandang Disabilitas

PUSHAM UII menjadi narasumber dalam diskusi di Instagram Live Hukumonline bertajuk “Quo Vadis Hak Hukum Penyandang Disabilitas: Potret Pemenuhan Akomodasi yang Layak”, pada Kamis (23/6/2022). PUSHAM UII diwakili oleh Eko Riyadi selaku Direktur Pusham UII dan Dosen FH UII, berdampingan dengan Erlangga Gaffar sebagai Vice Chairman Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA) dan Komite Hukum Indonesian …

PUSHAM UII Menjadi Narasumber dalam Diskusi Hak Hukum Penyandang Disabilitas Selengkapnya »

MK Gelar Pelatihan SDM untuk Layanan Disabilitas

BOGOR, HUMAS MKRI – Kegiatan Pelatihan SDM Terampil dan Responsif untuk Layanan Disabilitas di Lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi digelar Mahkamah Konstitusi (MK) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, pada Rabu (11/5/2022).  Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Imam Margono menyampaikan ceramah kuncinya, bahwa penyandang disabilitas di Indonesia memiliki …

MK Gelar Pelatihan SDM untuk Layanan Disabilitas Selengkapnya »

Bimtek Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Unit Layanan Disabilitas Di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kanwil Lampung

Sejak 2020 hingga 2021, Pusham UII telah menyelenggarakan pelatihan terkait isu disabilitas bagi staf ULD di beberapa UPT Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham, di antaranya pada Kanwil D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada bulan Januari 2022, Pusham UII telah menyelenggarakan juga pelatihan bagi staf beberapa UPT Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung. …

Bimtek Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Unit Layanan Disabilitas Di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kanwil Lampung Selengkapnya »

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) REVIEW BAHAN AJAR TENTANG PERADILAN YANG FAIR (FAIR TRIAL) BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG

Pusham UII telah bekerja sama dengan Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2020. Topik kerja sama program berfokus pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum tentang peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Indonesia telah memiliki pijakan hukum yang cukup kuat untuk mewujudkan sistem peradilan yang fair, yaitu UU No. 19 …

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) REVIEW BAHAN AJAR TENTANG PERADILAN YANG FAIR (FAIR TRIAL) BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN MAHKAMAH AGUNG Selengkapnya »

id_IDID
Scroll to Top
Scroll to Top