Author name: admin

Korupsi merupakan penyakit serius yang menjangkiti negara Indonesia. Tidak hanya terjadi pada tingkat pusat, tetapi juga telah menyebar ke daerah-daerah, ke desa-desa. Dalam laporan Transparansi Internasional  tahun 2012, negara Indonesia berada di rangking 118. Indonesia setara dengan Albania, Ethiopia, Guatemala, Nigeria, Timor Leste, Dominican Republic, Ekuador, Egypt dan Madagaskar. Rangking Indonesia ini tentu bukanlah satu …

PENGARUSUTAMAAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Selengkapnya »

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prasyarat terpenuhinya prinsip negara hukum adalah adanya peradilan yang fair dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peradilan yang fair menjadi prasyarat penting mengingat pengadilan merupakan institusi dimana masyarakat dapat menguji apakah hak-haknya telah terpenuhi atau belum. Di pengadilan pulalah masyarakat dapat menuntut jika kepentingan dan haknya dilanggar oleh pihak lain. Sebalikmya, jika pengadilan …

PENGUATAN KAPASITAS HAKIM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PERADILAN YANG FAIR BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA Selengkapnya »

Tantangan kerja institusi kepolisian semakin membutuhkan kesiapan lebih dalam menghadapi perkembangan situasi masyarakat yang semakin maju. Kebutuhan untuk mempersiapkan sumber daya kepolisian yang lebih terampil, kritis dan responsif terhadap berbagai problem masyarakat yang muncul menjadi sebuah keniscayaan sejarah. Tidak hanya dalam kesiapan fisik, melainkan juga kesiapan nalar dan tradisi pemikiran yang lebih kuat. Pengembangan fisik …

Seminar Nasional, Launching Buku Dan Pemaparan Hasil Penulisan Mahasiswa STIK – PTIK Angkatan Ke-62 TA.2014. “Mengembangkan Nalar Dan Tradisi Ilmiah Dalam Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia” Selengkapnya »

Hak asasi manusia telah menjadi bahasa internasional dan menjadi rujukan peradaban modern. Suatu negara dianggap beradab jika negara tersebut telah mengadopsi dan menjadikan hak asasi manusia sebagai basis penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu indikator negara yang beradab adalah tatkala tidak ada diskriminasi dan pembedaan apapun, baik atas nama agama, kepercayaan, warna kulit, haluan politik, ideologi dan …

Training HAM Lanjutan Bagi Tenaga Pendidik Akpol. “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Vulnerable Groups)” Selengkapnya »

Pada tahun 2000, muncul kebijakan penting yaitu memisahkan institusi polisi sebagai aparat keamanan dan penegak hukum dari induk utama sebelumnya yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah itu, institusi yang dikenal adalah Polisi Republik Indonesia sebagai aparat penyelenggara keamanan dan Tentara Republik Indonesia sebagai penjaga kedaulatan negara. Pada awalnya, institusi kepolisian tergabung menjadi Angkatan Bersenjata Republik …

Training Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Pelatih Akademi Kepolisian Semarang. Selengkapnya »

Penyandang disabilitas masih saja dianggap sebagai bagian dari ketidaknormalan dalam suatu masyarakat. Anggapan miring dan perilaku diskriminatif tersebut masih dianggap sebagai suatu kepatutan dalam memperlakukan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat masih menegasikan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, misal saja dianggap sebagai orang yang tidak produktif, tergantung pada orang lain, dan …

Workshop Hasil Riset dan Penulisan Buku “Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas” Selengkapnya »

Peserta : 30 Hakim Seluruh Indonesia Tempat : Santika Premiere Jogja,  18 – 21  November 2013 Materi : KEKUASAAN KEHAKIMAN & PEMBERANTASAN KORUPSIOleh : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si HAM DAN KEWAJIBAN PERADILAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HAMOleh : Joseph Adi Prasetyo “DAMPAK KEJAHATAN KORUPSI TERHADAP : DEMOKRASI DAN MARWAH KEHAKIMAN DAN PENDEKATAN PROFETIK”Oleh : Dr. Busyro …

TRAINING PENGARUSUTAMAAN PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. Selengkapnya »

Kelamnya penegakan hukum di  Indonesia pada rezim tertentu, selalu memberikan pekerjaan tambahan bagi generasi sesudahnya. Terdapat banyak kasus yang tidak tuntas penyelesaiannya, seperti  kasus Marsinah, Lumpur Lapindo, kasus Munir, kasus Tri Sakti dan Semanggi dan berbagai kasus lainnya. Di Yogyakarta, salah satu kasus yang tidak tuntas dan segera mendekati masa daluarsa adalah kasus meninggal wartawan …

WORKSHOP KELOMPOK STRATEGIS “Kemana Arah Penegakan Hukum Kasus Udin ?” Selengkapnya »

Polisi demokratis memiliki makna sebagai Polisi yang menghargai hak-hak sipil, tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan good governance serta melakukan pemolisian modern (community policing). Demikianlah prinsip dasar dari pemahaman Pemolisian Demokratik (Democratic Policing) yang menjadi konsen dari pengembangan institusi kepolisian modern ke depan. Dalam beberapa kesempatan konsep dan bagaimana pemolisian demokratik harus dilakukan, telah disampaikan oleh …

WORKSHOP DAN SEMINAR TENAGA PENGASUH AKPOL “Democratic Policing: Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Pengasuhan Taruna” Selengkapnya »

Sektor pendidikan AKPOL dalam upaya menunjang peningkatan mutu lulusan perwira kepolisian, merupakan dimensi yang sangat penting bagi Institusi kepolisian. Penguatan institusi pendidikan kepolisian merupakan bagian jawaban penting dari arah kemajuan institusi ini. Sejak reformasi kepolisian digulirkan, banyak pekerjaan yang selanjutnya harus segera dikembangkan untuk mengawal berbagai tantangan perubahan yang ada. Pada prinsipnya pendidikan Akpol harus …

Workshop Evaluasi Program Kemitraan PUSHAM UII dan AKPOL Semarang Dalam Rangka Penguatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan di AKPOL Semarang Selengkapnya »