Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung merupakan tiga lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam konteks peradilan yang fair. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan kewajiban tersebut adalah memastikan agar penyelenggaraan pendidikan pada tiga lembaga tersebut telah didasarkan pada upaya penghormatan maksimal pada setiap penyandang disabilitas sesuai dengan ragamnya berdasarkan martabat kemanusiaan dan kesetaraan. Ini dilakukan, misalnya, melalui upgrading kurikulum pembelajaran, silabi, dan metode evaluasi tentang hak atas peradilan yang fair bagi Hakim, Jaksa, dan Polisi.
Dalam konteks itu, pada Rabu-Kamis, 26-27 Oktober 2022, Pusham UII melakukan audiensi pengesahan kurikulum pembelajaran, silabi, dan metode evaluasi tentang hak atas peradilan yang fair di Kantor Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, dan Diklat Reserse Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia. Pengesahan ini merupakan tindak lanjut dari workshop dan penyusunan materi yang telah dilakukan sebelumnya.
Ada banyak hal menarik dari audiensi pengesahan ini. Salah satunya datang dari Bapak Toni Spontana, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, yang menyebut “kerja sama dengan Pusham UII ini adalah kerja sama paling sistematis, terstruktur, dengan output yang jelas.” Tentu saja, feedback ini bermakna terutama untuk menguatkan kerja-kerja untuk penyetaraan hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks peradilan kedepannya.
Kegiatan ini merupakan kerja sama Pusham UII – Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung – Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung – Diklat Reserse Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia – Australia-Indonesia Partnership for Justice2.
ID 
EN