Rilis Media PUSHAM UII : “REFLEKSI 2 TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO : PENGADILAN HAM BERAT TERABAIKAN DAN MENYEMPITNYA RUANG SIPIL DI INDONESIA”

Bagian 1: Pengadilan HAM Berat Terabaikan

Indonesia hari ini masih berhutang tanggung jawab terhadap 2 juta lebih korban Pelanggaran HAM yang berat masa lalu, dalam 17 peristiwa pelanggaran HAM, untuk segera menyelesaian dan menuntaskan proses peradilan yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. Peristiwa 1965–1966 (Pembersihan pasca-G30S), Penembakan Misterius (Petrus) tahun 1982–1985, Peristiwa Talangsari, Lampung tahun 1989, Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh tahun 1989–1998, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa tahun 1997–1998, Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II tahun 1998–1999, Pembunuhan Dukun Santet tahun 1998–1999, Peristiwa Simpang KAA, Aceh tahun 1999, Peristiwa Timor-Timur tahun 1999 (Sudah diputus pengadilan), Peristiwa Abepura, Papua tahun 2000 (Sudah diputus pengadilan), Peristiwa Timang Gajah, Aceh tahun 2000–2003 (usulan baru), Peristiwa Wasior, Papua Barat tahun 2001–2002, Peristiwa Wamena, Papua tahun 2003, Peristiwa Jambo Keupok, Aceh tahun 2003, Peristiwa Tanjung Priok tahun 1982–1985 (Sudah diputus pengadilan), dan Peristiwa Paniai, Papua tahun 2014 (Sudah diputus pengadilan).

Gambar 1. Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Dalam peristiwa tersebut, 4 diantaranya telah diadili, namun karena sumirnya hukum acara dan kegamangan hakim untuk menembus tembok positivistik, seluruh pelaku yang dihadapkan ke persidangan pada akhirnya dilepaskan. Despan Heryansyah, Direktur Pusham UII dan pegiat HAM menyatakan pengadilan tersebut “melahirkan anomali: bagaimana mungkin ada peristiwa pelanggaran HAM, ada korban, ada dampak, tapi tidak ada satupun pelaku yang dinyatakan bersalah”.

Gambar 2. Empat Peristiwa Telah Diadili

Dalam dua (2) tahun pemerintahan Prabowo, masa depan penyelesaian pelanggaran HAM Berat justeru mengkhawatirkan dan bahkan mengerikan. Hampir tidak ada satu pun kebijakan dan upaya pemerintah yang menunjukkan dukungan dan keberpihakan terhadap proses peradilan. Despan Heryansyah menyatakan “isu penyelesaian pelanggaran HAM melalui proses peradilan juga hilang dalam hampir seluruh agenda pemerintahan. Saat ini 13 berkas peristiwa pelanggaran HAM tersimpan rapi dan mandek di kejaksaan, alasannya klasik, belum cukup alat bukti. Padahal dengan kualitas dan kuantitas alat bukti yang serupa, 4 peristiwa yang lain sudah berhasil disidangkan”. Despan melanjutkan “artinya, kelanjutan proses pengadilan sangat bergantung pada will kejaksaan dan pemerintah”. Kejaksaan, tentu saja adalah lembaga mandiri dan tidak dapat diintervensi dalam penegakan hukum, namun kendali dan koordinasi ada di bawah Presiden. Pengadilan atas peristiwa Paniai, dapat terwujud (meskipun tidak berhasil menghukum pelaku) adalah atas dukungan penuh Presiden Jokowi pada masanya. Despan mengatakan “Presiden Prabowo, selama 2 tahun pemerintahannya, dengan sadar dan terencana telah mengabaikan proses yudisial ke titik yang paling kritis, dan itu terjadi saat  negara memiliki nomenklatur Kementerian HAM. Mengabaikan pengadilan HAM berarti mengabaikan 2 juta lebih korban pelanggaran HAM, menyembunyikan kebenaran, dan menghilangkan jaminan ketidakberulangan di masa depan”. Pusham UII menduga kuat, hal ini terjadi karena Prabowo sendiri terjebak dalam jeratan terduga pelanggaran HAM berat masa lalu dan orang-orang dekatnya mayoritas adalah kalangan militer.

Bagian 2: Menyempitnya Ruang Sipil di Indonesia

Situasi demokrasi dan negara hukum Indonesia terus mengalami penurunan. Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat bahwa indeks demokrasi Indonesia tahun 2025 diangka 6,37 dengan kategori demokrasi cacat (flawed democracy). Situasi yang sama dicatat oleh Freedom House tahun 2026 yang menempatkan Indonesia diangka 56 dari 100 dengan kategori hanya sebagian dari hak politik dan hak sipil yang bebas. Penegakan hukum Indonesia juga terus mengalami penurunan. World Justice Project mencatat indeks negara hukum Indonesia diangka 0,52 tahun 2025 turun dari tahun 2024 diangka 0,53.

Menyempitnya ruang demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia terutama sangat dirasakan oleh para aktivis yang menyuarakan ketidakadilan pada akhir Agustus – awal September 2025. Data Komisi Pencari Fakta (KPF) demo Agustus 2025 mengutip Menko Kumham Imipas menyatakan secara nasional ada 6.719 orang yang ditangkap di seluruh Indonesia, tetapi sebanyak 5.858 orang sudah dibebaskan. Sementara gabungan data Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) dan KPF menyebutkan ada 716 aktivis yang memiliki berbagai status, yaitu 506 aktivis yang diputus bersalah dan 14 orang meninggal dunia, lihat grafik berikut:

Grafik 1. Status Tahanan Politik

Sumber: GMLK & KPF (2026).

Dari semua data di atas, Pusham UII menganalisis 22 putusan pengadilan kepada 39 aktivis. Dokumen putusan hakim yang didapat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung tersebut menemukan data hanya 10 orang aktivis yang diputus bebas, sisanya diputus bersalah, lihat grafik 2 berikut:

Grafik 2. Amar Putusan Pengadilan

Sumber: diolah Tim Pusham UII (2026).

Dalam 22 putusan tersebut, HAM bukanlah pertimbangan dominan di dalam putusan pengadilan, lihat grafik 3 berikut:

Grafik 3. HAM dalam Pertimbangan Hakim

Sumber: diolah Tim Pusham UII (2026).

Heronimus Heron, peneliti Pusham UII mengatakan “hanya 4 putusan yang memasukkan HAM sebagai pertimbangan. Dimensi HAM yang dimasukkan dalam pertimbangan adalah kebebasan berpikir dan berekspresi, seperti putusan PN Jakarta Pusat Nomor 742/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Pst untuk terdakwa Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq; dan PN Kediri Nomor 166/Pid.B/2025/PN Kdr untuk terdakwa Saiful; dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana termuat dalam UU No. 29 Tahun 1999, seperti putusan PN Surakarta Nomor 1/Pid.B/2026/PN Skt untuk terdakwa Hanif dan Bogi; dan putusan PN Surakarta Nomor 2/Pid.B/2026/PN Skt untuk terdakwa Daffa”.

Sementara 3 putusan yang memasukkan HAM tetapi dinyatakan bahwa HAM bisa batasi melalui Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945, seperti putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt. Sel untuk terdakwa Laras; putusan PN Kediri Nomor 173/Pid.B/2025/PN Kdr untuk terdakwa Shelfin; dan putusan PN Sleman Nomor 621/Pid.B/2025/PN Smn untuk terdakwa Perdana Arie. Heronimus Heron menjelaskan “ketiga putusan tersebut tidak memberikan alasan yang kuat dan proporsional tentang pembatasan HAM yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Padahal kebebasan berekspresi merupakan bagian esensial dari demokrasi”.

Banyaknya para aktivis yang ditangkap dan dijatuhi hukuman pidana memperlihatkan bahwa pemerintah menggunakan instrumen hukum untuk membatas suara kritis dan hak menyampaikan pendapat warga negara. Ketika pemerintah menggunakan pengadilan sebagai instrumen menghukung warga, seharusnya pengadilan berkewajiban memastikan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul didasarkan pada hukum yang jelas serta diterapkan secara proporsional dengan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM. Heron menyampaikan “peradilan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan menjaga ruang demokrasi agar tetap terbuka bagi kritik, perbedaan pendapat, dan partisipasi publik”. Lebih lanjut, Pusham UII berpandangan bahwa “bila 2 tahun saja pemerintahan Prabowo sudah banyak menangkap dan memenjarakan para aktivis tanpa pertimbangan HAM, maka sudah cukup untuk mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo alergi pada suara kritis publik dan kebebasan sipil semakin suram”.

–Selesai–

Narahubung:
Despan Heryansyah | Heronimus Heron
[email protected]

id_IDID
Scroll to Top
Scroll to Top