Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan akan melanjutkan berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan sekolah rakyat. Program-program tersebut selama ini menuai kritik publik. Tempo/Martin Yogi Pardamean
Peneliti UII menilai Presiden Prabowo Subianto sengaja tak membahas masalah yang timbul akibat program-programnya.
PUSAT Studi Hak Asasi Manusia atau Pusham Universitas Islam Indonesia (UII) mengkritik pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Despan Heryansyah, Direktur Pusham UII, menilai pidato yang disampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 14 Agustus 2026 itu penuh puja-puji untuk diri sendiri.
“Sebagaimana diperkirakan sebelumnya, pidato Prabowo hanya dipenuhi dengan pujian terhadap dirinya sendiri tanpa menyentuh persoalan inti terkait ruang sipil yang menyempit dan jaminan hak asasi manusia yang semakin melemah,” kata Despan dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Dosen Fakultas Hukum UII itu mengatakan, pidato Prabowo terkesan obsesif akan kehebatan dan keunggulan programnya. Pesan yang sampai, kata dia, tak disertai kepekaan terhadap komunitas lokal dan kelompok rentan yang menghadapi dampak buruk kebijakannya.
Despan mencontohkan, Prabowo memamerkan capaian program makan bergizi gratis (MBG) yang telah disalurkan ke puluhan juta penerima manfaat. Namun, Presiden tidak membahas dampaknya yang telah meracuni puluhan ribu anak sekolah.
Selain itu, Despan juga menyorot program Koperasi Desa Merah Putih yang dibanggakan Prabowo. Padahal, program itu masih menyisakan banyak tanda tanya soal bagaimana koperasi akan membayar biaya operasionalnya tanpa membebani keuangan negara.
Despan mengatakan program-program populis yang dibanggakan Prabowo sarat masalah struktural. Mulai dari landasan hukum yang lemah, tata kelola kelembagaan yang keliru, minimnya perencanaan, pemborosan APBN, hingga penyelewengan anggaran. Sayang, kata dia, masalah-masalah ini luput dari perhatian dalam pidato Presiden.
Heronimus Heron, peneliti Pusham UII, mengatakan pidato Prabowo punya kecenderungan megalomaniak. Sebab, Prabowo kerap menampilkan seolah dirinya ditakdirkan memimpin Indonesia dengan hebat. Sikap ini, kata Heron, terlihat dari kebiasaan “cocoklogi” Prabowo untuk menemukan angka 8, angka yang dia percaya jadi angka keberungtungannya, hingga memberi nilai tinggi kepada dirinya sendiri.
Prabowo, kata Heron, seharusnya berhati-hati meyampaikan pernyataan publik. “Pernyataan Prabowo bisa berkonsekuensi pada kebijakan yang berdampak luas pada warga. Namun, hampir 2 tahun memerintah, Prabowo sepertinya tidak ingin berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di depan publik,” tuturnya.
Presiden Prabowo berpidato dua kali di hadapan parlemen pada Jumat, 14 Agustus 2026. Pidato pertama disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan membahas laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Selanjutnya, dalam pidato kedua, Prabowo berbicara dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda penyampaian Rancangan APBN (RAPBN) 2027 beserta nota keuangan. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyampaikan pidato pengantar untuk RAPBN yang telah disusun pemerintahannya.●
Sumber :
tempo.co. Sabtu, 15 Agustus 2026
ID 
EN