PROFIL LEMBAGA
TENTANG KAMI
Pusham UII merupakan lembaga di bawah naungan Universitas Islam Indonesia yang berstatus semi-otonom. Latar belakang pendirian Pusham UII bermula dari keprihatinan para pendirinya—Dr. Artidjo Alkostar, S.H., M.H., Prof. Moh. Mahfud MD., S.H., S.U., Dr. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.—terkait perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia di era pasca-Reformasi. Terdapat setidaknya dua realitas yang menggambarkan situasi nyata di Republik Indonesia pada saat itu: Pertama, maraknya pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah, yang kala itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan diselesaikan melalui peradilan yang adil dan tidak memihak. Kedua, kondisi pemenuhan hak asasi manusia di kalangan masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, lingkungan yang sehat, serta berbagai hak dasar lainnya. Universitas Islam Indonesia, sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen pada empat pilar perguruan tinggi, merasa terpanggil untuk turut bertanggung jawab dalam menangani berbagai persoalan tersebut; oleh karena itu, dibentuklah sebuah pusat studi yang secara khusus didedikasikan untuk isu-isu hak asasi manusia. Pusham UII didirikan dengan visi: “Menjadi pusat studi hak asasi manusia yang terkemuka melalui penelitian, pendidikan, dan advokasi dalam membangun serta membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis, dan beradab”.
Pusham UII merupakan lembaga penelitian independen yang mengedepankan akuntabilitas akademik. Sebagai institusi di dalam komunitas akademik, sejak awal Pusham UII telah menerapkan pendekatan yang berpusat pada penelitian dan publikasi, pendidikan, serta advokasi kebijakan. Oleh karena itu, sebagian besar programnya difokuskan pada penyebarluasan nilai-nilai hak asasi manusia, penguatan demokrasi, dan penegakan hukum—yang ditujukan bagi lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil—dengan tujuan untuk mengarusutamakan hak asasi manusia di Indonesia.
Setelah 26 tahun Pusham UII berupaya memperkuat hak asasi manusia di Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia menjadi semakin kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, militerisme menguat, yang ditandai dengan penempatan personel militer pada jabatan sipil, penyempitan ruang bagi masyarakat sipil, keterlibatan militer dalam penegakan hukum, serta pengawasan terhadap kebebasan berekspresi di ranah digital—semua hal ini berujung pada terpinggirkannya pemenuhan hak-hak dasar. Praktik bisnis masih belum menghormati hak asasi manusia penduduk setempat, proyek transisi energi minim keadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Indonesia. Di sisi lain, penegakan hukum juga menghadapi tantangan serius; pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menyisakan banyak persoalan substantif maupun teknis pelaksanaan—mulai dari keraguan aparat penegak hukum untuk mengambil inisiatif, hingga ketidakmampuan mereka dalam menafsirkan isu-isu terkini secara tepat. Di tengah situasi yang kompleks ini, kehadiran Pusham UII menjadi semakin relevan untuk memperkuat hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum di Indonesia.
VISI & MISI
Visi PUSHAM UII adalah menjadi pusat kajian Hak Asasi Manusia yang utama, melalui pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab.
Yang direalisasikan melalui :
- Misi promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip HAM dan pelatihan praktis HAM bagi masyarakat publik;
- Misi penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.
SEJARAH
PUSHAM UII secara resmi berdiri pada 20 Maret 2000, atas dasar tindak lanjut dari nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Rektor Universitas Islam Indonesia dengan Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada 7 April 2000.
Latar belakang pembentukan PUSHAM UII adalah kesadaran dan keprihatinan yang mendalam civitas akademika Universitas Islam Indonesia akan kondisi HAM yang sangat buruk di Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade, sejarah Indonesia diwarnai oleh berbagai bentuk pelanggaran HAM, penderitaan, dan kesengsaraan rakyat serta ketimpangan sosial. Kenyataan inilah yang melahirkan keprihatinan yang mendalam dan motivasi yang kuat di kalangan civitas akademika Universitas Islam Indonesia untuk berusaha meningkatkan kondisi HAM di negeri ini. Pada saat yang sama, Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia yang baru dibentuk waktu itu juga mempunyai perhatian yang sama untuk mendiseminasikan dan mempromosikan HAM. Hal ini yang melahirkan nota kesepahaman tersebut di atas.
Sejak berdiri pada tahun 2000 hingga sekarang, PUSHAM UII telah berkontribusi dalam promosi HAM yang diorientasikan pada pengarusutamaan prinsip-prinsip HAM dan pelatihan praktis HAM bagi publik. Di samping itu, PUSHAM UII juga berperan dalam upaya-upaya penguatan yang ditujukan untuk memperkuat negara, termasuk masyarakat, dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM. Hal ini diwujudkan antara lain dalam:
- penelitian-penelitian berbasis HAM yang outputnya digunakan sebagai basis perubahan kebijakan,
- advokasi kebijakan dan pengembangan makanisme implementasi kebijakan, dan
- pendidikan dan pelatihan HAM masyarakat sipil dan aparatur negara.