Pada Kamis, 20 Agustus 2026, Direktur Pusham UII, Despan Heryansyah, bersama Herlambang Perdana W. (UGM), Yogi Zul Fadhli (UNY), Ahmad Sofian (BINUS), Dian Andriasari (UNISBA), Bivitri Susanti (STH Jentera), dan Triantono (Untidar) melakukan eksaminasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara tahanan politik Azhar, Yogi, dan Enrille. Eksaminasi yang diinisiasi oleh LBH Yogyakarta dan LSJ FH UGM tersebut menyoroti sejumlah persoalan dalam dinamika persidangan, konstruksi perkara, serta penalaran hakim dalam menjatuhkan putusan.

Dalam eksaminasi tersebut, Despan Heryansyah memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2026/PN Mgg yang kemudian dikuatkan melalui Putusan Nomor 636/PID.SUS/2026/PT SMG. Menurutnya, perkara ini tidak semestinya dibaca sebatas pada terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana, tetapi harus ditempatkan dalam konteks yang lebih utuh: rangkaian protes publik, kebebasan berekspresi, hak menyampaikan kritik, hingga kewajiban negara menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Pemidanaan terhadap aktivitas membuat poster, menyusun rencana aksi, dan mengonsolidasikan gerakan juga dinilai dapat menjadi preseden serius bagi kebebasan sipil dan masa depan demokrasi Indonesia.

Catatan Despan secara khusus menyoroti absennya pendekatan hak asasi manusia dan pengujian prinsip proporsionalitas dalam pertimbangan hakim. Padahal, ketika negara membatasi kebebasan berekspresi atas nama ketertiban dan keamanan umum, pembatasan tersebut semestinya diuji secara ketat dari aspek tujuan, kesesuaian, kebutuhan, hingga kepantasannya. Dokumen berikut memuat tujuh catatan penting atas kedua putusan tersebut sekaligus mengajak publik melihat perkara Azhar, Yogi, dan Enrille tidak semata sebagai perkara pidana, melainkan sebagai persoalan yang lebih mendasar tentang ruang kritik, kebebasan sipil, dan perlindungan HAM di Indonesia.

Download Catatan Lengkapnya… (PDF)

Dalam merespons hasil judicial review terhadap Undang-Undang APBN No. 17 Tahun 2025, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) menyoroti adanya benturan dua hak fundamental warga negara: Hak atas Pendidikan dan Hak atas Pangan (yang diimplementasikan melalui program Makan Bergizi Gratis/MBG).

Terkait hal tersebut, Pusham UII menyampaikan beberapa poin pandangan dan evaluasi, sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak atas Pangan Tidak Boleh Mengorbankan Hak atas Pendidikan
   Dalam konteks faktual dan empiris saat ini, tanggung jawab utama yang harus diutamakan oleh pemerintah adalah pemenuhan Hak atas Pendidikan sebagai perangkat hak dasar warga negara. Meskipun Hak atas Pangan juga krusial, pemenuhannya seharusnya melekat pada kewajiban negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai. Dengan ketersediaan lapangan kerja yang baik, pemenuhan hak atas pangan masyarakat akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga tidak perlu mengorbankan anggaran sektor esensial lain.
   
2. Pemotongan Anggaran Pendidikan adalah Inkonstitusional
   Konstitusi telah mengamanatkan alokasi mutlak sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan. Kebijakan memotong atau menggunakan pos anggaran pendidikan tersebut untuk mendanai program MBG adalah tindakan yang inkonstitusional (meskipun Mahkamah menggunakan frasa Konstitusional Bersyarat). Hal tersebut merupakan bentuk penafsiran yang menyimpang dari perintah terang-benderang konstitusi.

Respon terhadap Putusan MK
Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai isu ini, Pusham UII memberikan catatan kritis yang terbagi ke dalam dua sikap:

Apresiasi

Pusham UII mengapresiasi keberanian MK yang secara tegas menyatakan bahwa pemotongan alokasi 20% anggaran pendidikan untuk mendanai program MBG adalah tindakan yang inkonstitusional. Konstitusi telah secara terang benderang melarang praktik tersebut. Apresiasi yang setinggi-tingginya juga kepada seluruh pemohon, kuasa hukum, ahli, dan semua pihak yang telah berkontribusi melakukan JR atas UU APBN Tahun 2025.

Kekecewaan Mendalam

Namun, Pusham UII juga sangat menyayangkan amar putusan MK yang menetapkan bahwa larangan tersebut baru akan berlaku efektif pada tahun 2028. Posisi ini dinilai sebagai langkah “cari aman” dari Mahkamah, yang sayangnya membiarkan situasi tidak ideal tetap berlangsung, karena pemotongan dana pendidikan untuk MBG masih dilegalkan selama beberapa tahun ke depan.

Rekomendasi
Meskipun terdapat penundaan keberlakuan putusan MK, Pusham UII mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk memiliki i’tikad baik dalam mematuhi amanat konstitusi secara utuh. Ke depannya, para pembentuk undang-undang diwajibkan untuk berhati-hati; tidak boleh ada lagi ruang atau celah bagi program MBG untuk dibebankan apalagi memotong pos anggaran pendidikan dalam penyusunan UU APBN di tahun-tahun mendatang.

31 Juli 2026

Despan Heryansyah
Direktur Pusham UII

DOWNLOAD Pers Release PUSHAM UII (PDF)