News

PUSHAM UII menyelenggarakan Pertemuan Forum Group Discussion (FGD) Tim Pendamping Implementasi Fitur Disabilitas pada Sistem Database Pemasyarakatan (Tim Pendamping SDP) dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI. FGD ini dihardiri oleh 10 orang, terdiri dari 4 orang dari Pusham dan 6 orang dari perwakilan Dirjen PAS yakni 6 laki-laki dan 4 perempuan (1 orang penyandang disabilitas)  yang diselenggarakan secara …

Forum Group Discussion (FGD) Tim Pendamping Implementasi Fitur Disabilitas pada Sistem Database Pemasyarakatan (Tim Pendamping SDP) dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI Read More »

Pada tanggal 31 Oktober 2022, Tim Pusham UIII sebanya 2 orang melakukan Audiensi Kedua di Kantor Ditjen Pemasyarakatan untuk menindaklanjuti ulang terkait sosialisasi yang lebih masif atas fitur disabilitas kepada seluruh UPT Pemasyarakatan dan pembentukan tim pendamping implementasi SDP untuk mengembangkan program sosialisasi SDP yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Peserta berjumlah 7 orang dengan 4 …

Audiensi di Kantor Ditjen Pemasyarakatan Read More »

Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung merupakan tiga lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk dalam konteks peradilan yang fair. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk merealisasikan kewajiban tersebut adalah memastikan agar penyelenggaraan pendidikan pada tiga lembaga tersebut telah didasarkan pada upaya penghormatan maksimal pada setiap penyandang disabilitas …

Audiensi Pengesahan Kurikulum Pembelajaran, Silabi, dan Metode Evaluasi terkait Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia Read More »

Untuk memastikan aksesibilitas dan inklusivitas pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas, upaya penting yang perlu dilakukan adalah memastikan terjadinya adaptasi (atau pergeseran) pengetahuan terkait penyandang disabilitas, ragam, hambatan, dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Dengan demikian, kesadaran tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, baik dalam bentuk layanan maupun sarana prasarana, dapat dipenuhi termasuk di institusi pemasyarakatan. …

Audiensi untuk Training Unit Layanan Disabilitas pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Read More »

Penyediaan askomodasi yang layak di pengadilan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum amat bergantung pada adaptasi pengetahuan para hakim terkait pengetahuan-pengetahuan terbaru tentang disabilitas. Adaptasi pengetahuan sendiri merujuk ke pergeseran pengetahuan dan kesadaran hakim. Dalam hal ini, salah satu faktor keberhasilan dalam proses adaptasi tersebut adalah pengembangan rencana pelatihan yang memadai bagi hakim-hakim di bawah …

Konsinyering Penyusunan Rancang Bangun Pembelajaran di Pusat Pendidikan Teknis Mahkamah Agung terkait Materi Disabilitas Read More »

Pemasyarakatan menjadi suatu proses penting dalam penegakan hukum. Salah satu urgensinya ada pada fungsi reintegrasi sosial, bahwa institusi pemasyarakatan menjadi tempat pembinaan agar mereka yang terpidana dapat kembali dan diterima oleh masyarakat secara baik. Dalam konteks pembinaan itu sendiri, perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan secara spesifik agar …

FGD Tim Pendamping Implementasi Unit Layanan Disabilitas di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Read More »

Hak atas peradilan yang fair merupakan hak asasi manusia. Sesuai dengan naturnya, hak ini melekat secara setara pada diri setiap orang semata-mata karena kemanusiaannya, terlepas dari apakah seseorang itu merupakan penyandang disabilitas atau bukan. Untuk memastikan kesetaraan dan pemenuhan hak tersebut, satu dari upaya-upaya penting yang dapat dilakukan adalah mendorong adaptasi pengetahuan terkait hak asasi …

FGD Kurikulum Pembelajaran, Silabi, dan Metode Evaluasi tentang Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas bersama Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Read More »

Argumentasi Tuntutan:

Saat ini, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan spesifik tentang hak asasi manusia. Indonesia juga telah meratifikasi 9 dari 10 instrumen hukum internasional hak asasi manusia. Namun, substansi dari perundang-undangan itu masih belum sepenuhnya dioperasionalkan dalam praktik-praktik peradilan. Dalam kasus-kasus konkret, pendekatan berbasis hak asasi manusia masih belum secara kuat dan konsisten diterapkan terutama oleh …

Workshop Pelembagaan Metode Hukum tentang Penerapan Hak Asasi Manusia di Indonesia Read More »

Jumat, 29 Juli 2022, PUSHAM UII bersama Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung menyelenggarakan sebuah workshop untuk penyusunan kurikulum, silabus, dan metode evaluasi pendidikan bagi hakim. Workshop ini merupakan salah satu aktivitas PUSHAM UII pada agenda reformasi peradilan di Indonesia untuk inklusivitas peradilan bagi penyandang disabilitas. Kegiatan workshop ini diselenggarakan secara online via Zoom. …

Workshop Penyusunan Kurikulum, Silabus, dan Metode Evaluasi Pendidikan di Mahkamah Agung untuk Isu Disabilitas Read More »