News

Kegiatan TOT yang dilakukan selama  4 hari ini dimulai dengan pembukaan oleh KBP Mamboyng ( Kabag Kermadiklat Robindiklat Lemdiklat Polri) dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Pusham UII dan The Asia Foundation. KBP Mamboyng  menegaskan bahwa hak asasi manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh aparat kepolisian sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi terutama perkap kapolri no 8 …

TOT “PENGEMBANGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI” Read More »

The first problem of the media is posed by what does not get translated, or even published in the dominant political languages. (Jacques Derrida) Prinsip nilai demokrasi salah satunya adalah nilai penghargaan atas ekspresi dan aktualisasi kebebasan berpendapat warga negara. Kebebasan bahkan menjadi term paling sentral perbincangan berkaitan dengan demokrasi. Setiap warga negara telah dijamin …

Hate Speech, Hukum Media dan Prinsip Kebebasan Read More »

Ruang kampus secara prinsip tidak hanya bisa dibaca sebagai tempat pembelajaran dan menimba gagasan-gagasan kognisi keilmuan. Kampus menjadi bagian penting dari wadah penyaluran ekspresi akademik, yang berarti merupakan ruang ilmiah yang terbuka bagi pengembangan nilai dan gagasan apapun. Kebebasan akademik juga berarti sebuah ruang demokratis bagi civitas akademik untuk berinteraksi, bergumul dan berbagi berbagai lintas …

Kampus, Ruang Kebebasan Akademik dan Teror Intimidasi Gerakan Intoleran Read More »

Membaca dinamika sosial saat ini, radikalisme keberagamaan dan sikap intolerasi semakin subur berkembang. Banyak kalangan bahkan melihatnya sebagai bahaya serius terhadap pluralisme, kebhinekaan dan kultur demokrasi. Beberapa kelompok dan komunitas keagamaan, dengan keyakinan prinsip tertentu gemar dan mudah menggunakan perilaku kekerasan dan sikap menebar kebencian. Sikap sentimen dan gemar mengkafirkan satu dengan yang lain rasanya …

HAM dan Kebebasan Beragama : Refleksi dan Tantangan Program Kerjasama Ke Depan (Menggali Mata Rantai Kekerasan (berdimensi) Agama dan Tantangan Pendidikan HAM untuk Kepolisian) Read More »

Konstitusi Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pernyataan ini merupakan penegasan normative akan pentingnya hukum dijadikan sebagai dasar pengelolaan Negara. Pernyataan ini juga sekaligus menjadi penanda utama untuk membedakannya dengan model pemerintahan sebuah Negara yang didasarkan pada kekuasaan semata, baik itu kekuasaan monarki ataupun kekuasaan tirani. Konsekuensi dari pilihan di …

TRAINING RULE OF LAW SEBAGAI BASIS PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN Read More »

Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention on the Rights of Persons With Disabilities) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999. Substansi ratifikasi ini memberikan arah pemahaman dan paradigma baru, bahkan menggantikan substansi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang yang lama memposisikan …

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Read More »

Berbagai persoalan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum belum bekerja dengan  baik. Kisruh antar lembaga negara, perebutan kasus dan saling sikut antara lembaga penegak hukum, korupsi yang menggila, ketidakadilan dalam penegakan hukum, diparitas pemidanaan, penumpukan perkara di Mahkamah Agung, dan berbagai persoalan hukum lain menunjukkan bahwa hukum belum bekerja pada rel yang sesungguhnya. Hal …

Training Tingkat Lanjut Prinsip “Rule Of Law” dan Hak Asasi Manusia bagi Dosen Hukum dan HAM Se- Indonesia Read More »

Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention on the Rights of Persons With Disabilities) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999. Substansi ratifikasi ini memberikan arah pemahaman dan paradigma baru, bahkan menggantikan substansi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang yang …

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Read More »

Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention on the Rights of Persons With Disabilities) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999. Substansi ratifikasi ini memberikan arah pemahaman dan paradigma baru, bahkan menggantikan substansi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-Undang yang …

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Read More »

Pelatihan HAM kali ini adalah pelatihan lanjutan bagi para Dosen yang sudah mendapatkan training HAM selama 5 kali sebelumnya, sehingga mereka dapat dibilang sudah mahir dalam hal ilmu pengetahuan tentang HAM.  Ini adalah merupakan training terakhir bagi mereka dengan harapan mereka dapat menggunakan ilmu-ilmu yang diperoleh dari pelatihan  sebelumnya sebagai bekal untuk menganalisis materi dalam …

Training Hak Asasi Manusia Lanjutan bagi Dosen Pengajar Hukum dan HAM “Penerapan Prinsip Hak asasi Manusia pada putusan” Read More »