News

Kepolisian sebagai salah satu organ penyelenggara negara memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia akan terlindungi hanya jika polisi berperan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh manusia yang ada pada suatu negara. Jika dilihat dari tiga kewajiban negara dalam konteks hak asasi manusia, maka kepolisian merupakan aktor yang …

Jamuan Ilmiah tentang Hukum Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Pendidik Akademi Kepolisan Read More »

Secara prinsip Negara adalah entitas utama yang bertangungjawab untuk memberikan kehadirannya pada setiap pemenuhan kebutuhan warga negaranya, tak terkecuali perlindungan dan pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sebagai negara yang menjunjung nilai-nilai keberagaman dan penghargaan atas setiap ekspresi kehidupan beragama, maka negara bertugas menjamin pelaksanaan kehidupan keberagamaan itu dengan baik. Negara kemudian berkewajiban memberikan berbagai …

Training HAM dan Polmas untuk Taruna Akpol DEN 49 “HAM, Perlindungan Kelompok Rentan dan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia” Read More »

Pengasuhan pada Akademi Kepolisian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pengasuh dan Taruna Senior sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk pembinaan, bimbingan, dan pengawasan kepada Taruna secara terencana dan konsisten untuk menjadikan Taruna sebagai pribadi unggul, berilmu ilmiah, beramal amaliah, memiliki kompetensi sebagai anggota Bhayangkara, memahami Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Pedoman Pengasuhan …

Workshop Penyusunan Rubrik Penilaian Karakter Taruna dan Penyusunan Silabus dan Bahan Ajar Pengasuhan Berbasis Karakter Di Akademi Kepolisian (AKPOL) Read More »

Dalam skema sebuah program, kualitas kegiatan yang baik selalu menempatkan ruang catatan evaluasi. Evaluasi menjadi mekanisme untuk melihat, membaca, dan menelaah apakah sebuah perencanaan program sampai pelaksanaannya program berjalan sesuai dengan  capaian yang sudah dibuat. Evaluasi juga menjadi ruang untuk memberikan catatan-catatan berharga yang bisa ditempatkan sebagai rekomendasi dan follow up program selanjutnya. Setidaknya dalam …

Workshop Evaluasi Program Kerjasama Akpol Semarang dan Pusham UII Yogyakarta Read More »

Perjalanan rencana proyek Bandara di wilayah Temon Kulonprogo telah banyak menyisakan problem serius bagi situasi HAM di Yogyakarta khusunya bagi semua warga terdampak. Rezim infrastruktur pembangunan berusaha meletakkan proyek ini menjadi bagian nilai strategis bagi spektrum pembangunan jangka panjang. Setidaknya dalih dan alasan besar itu yang terus didorong untuk meyakinkan bahwa proyek bandara harus diterima …

Potret HAM dalam Sengketa Tanah Bandara Read More »

Institusi Kepolisian adalah salah satunya lembaga hukum yang mempunyai kewenangan sangat besar dalam tugas perlindungan HAM masyarakat. Mengapa bisa demikian? Karena Kepolisian adalah lembaga yang mempunyai kewenangan lengkap untuk menangkap, menahan dan bahkan menindak tegas persoalan perkara hukum masyarakat.  Institusi ini dilengkapi dengan berbagai perangkat pokok (senjata) yang berfungsi untuk mengamankan, melumpuhkan bahkan hingga mematikan …

Seminar dan Workshop Proses Penanganan Kasus Perkara dengan Perspektif dan Prinsip Nilai HAM untuk Tenaga Pelatih Akpol Semarang Read More »

Konstitusi Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini merupakan penegasan normatif akan pentingnya hukum dijadikan sebagai dasar pengelolaan negara. Pernyataan ini juga sekaligus menjadi penanda utama untuk membedakannya dengan model pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kekuasaan semata, baik itu kekuasaan monarki ataupun kekuasaan tirani. Konsekuensi dari pilihan di …

Jamuan Ilmiah “Rule of Law/Rechtsstaat: Peluang dan Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Di Indonesia” Read More »

Kenyamanan memeluk agama dan beribadah merupakan hak setiap umat beragama, apapun agamanya. Hal yang seringkali masih dimaknai salah kaprah oleh publik, terutama penyelenggara negara (Akademisi wajib meluruskan dengan hasil riset) bahwa Indonesia hanya mengesahkan 6 agama sebagai agama resmi. Pandangan yang salah ini (bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945)berimbas pada dimensi pelayanan hak dasar warga …

Bedah Buku dan Diskusi : Agama Baha’i : Dalam Lintas Sejarah dan Politik Indonesia Read More »

Sebaga tuntutan mendasar dari visi peningkatan kualitas kelembagaan pendidikan Akpol, pengembangan kapasitas keahlian riset dan penulisan adalah dimensi penting yang tidak boleh diabaikan. Dalam khasanah dasar Tri Darma Perguruan Tinggi, Riset penelitian bahkan ditempatkan menjadi bagian pilar yang wajib untuk dikerjakan. Secara institusional, lembaga pendidikan tinggi seperti Akpol juga mempunyai kewajiban mengembangkan tradisi riset dan …

Workshop Metodologi Riset dan Penulisan Untuk Tenaga Pendidik Akpol Read More »

Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention on the Rights of Persons With Disabilities) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Substansi ratifikasi ini memberikan arah pemahaman dan paradigma baru. Jauh melebihi substansi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dinilai lebih dekat …

Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Read More »