Author name: admin

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) akan mengadakan Sekolah Kebangsaan 7. Sekolah ini mengusung isu kebangsaan yang seringkali masih mengganggu kebersamaan kita. Persoalan masih adanya hujatan mengenai simbol agama dan belum memahami kesucian dan kehormatan ajaran agama yang berbeda dengan agamanya. Padahal isu agama merupakan salah satu tindakan yang paling mudah …

Sekolah Kebangsaan 7: Mengenal Agama Hindu dan Memahami Hak Sipil Umat Beragama Read More »

Tim pengambil data lapangan telah selesai melakukan wawancara kepada staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan dua organisasi yang bergerak pada isu disabilitas. Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang akan dijadikan sebagai objek wawacara adalah empat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Yogyakarta, Rumah …

Presentasi dan Diskusi Internal Hasil Pengambilan Data Lapangan Read More »

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Amanat dari peraturan ini ialah memberikan pedoman kepada perangkat daerah dan desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat berperspektif gender. Perbup ini menunjuk perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender sebagai kepala …

Diseminasi Pengarusutamaan Gender Di Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat Read More »

Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 September 2020 lalu melegalisasi Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Surat Edaran ini memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah …

TRAINING BAGI TIM PERCEPATAN PELEMBAGAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN Read More »

Rencana pendataan penyandang disabilitas pada tingkat nasional melalui pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dilakukan melalui dua cara, yaitu wawancara terhadap perwakilan beberapa direktur di Ditjend PAS dan wawancara langsung terhadap staf UPT Pemasyarakatan. Pertama, wawancara di Ditjen Pas akan melibatkan pegawai yang berhubungan dengan registrasi, evaluasi dan pelaporan yang ada pada setiap direktorat. Yaitu Direktorat …

PENGGALIAN DATA MODEL PENDATAAN PENYANDANG DISABILITAS DI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DAN UPT PEMASYARAKATAN Read More »

Pusham UII telah melaksanakan assesment tentang peta hambatan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Asesmen telah menggali informasi dari penegak hukum : polisi, jaksa dan hakim yang pernah menangani kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Informasi assessment juga digali dari pendamping hukum, pendamping disabilitas dan penyandang disabilitas sendiri yang pernah berpengalaman dalam proses menangani penyandang …

Training of Trainers (TOT) Bagi Tenaga Pendidik Badiklat Kejaksaan Agung Ripublik Indonesia tentang Peradilan yang Fair (Fair Trial) bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Read More »

Pusham UII telah melaksanakan asesmen tentang peta hambatan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Asesmen telah menggali informasi dari penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim yang pernah menangani kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Informasi asesmen juga digali dari pendamping hukum, pendamping disabilitas dan penyandang disabilitas sendiri yang pernah berpengalaman dalam proses menangani penyandang …

Training of Trainers (TOT) bagi Tenaga Pendidik Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peradilan yang Fair (Fair Trial) bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Read More »

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Surat Edaran ini memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan agar membentuk Unit …

Focus Group Discussion (FGD) Draf Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Nasional Read More »

Pusham UII menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai piloting projek pelembagaan dan pengembangan Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Advokasi yang dilakukan sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 ini telah berhasil setidaknya mewujudkan tiga output penting: pelembagaan ULD, peningkatan kapasitas ULD, dan pengesahan SOP …

TRAINING BAGI DUTA LAYANAN PADA UPT PEMASYARAKATAN KANWIL KEMENKUMHAM DIY Read More »

Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, Rupbasan Kelas Kelas II Wates, Rutan Kelas IIB Wonosari, Bapas Kelas II Wonosari, Rupbasan Kelas II Wonosari, sehingga penting untuk …

Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Unit Pelayanan Disabilitas Read More »