Author name: admin

Pada tahun 2000, muncul kebijakan penting yaitu memisahkan institusi polisi sebagai aparat keamanan dan penegak hukum dari induk utama sebelumnya yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Setelah itu, institusi yang dikenal adalah Polisi Republik Indonesia sebagai aparat penyelenggara keamanan dan Tentara Republik Indonesia sebagai penjaga kedaulatan negara. Pada awalnya, institusi kepolisian tergabung menjadi Angkatan Bersenjata Republik …

Training Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Pelatih Akademi Kepolisian Semarang. Read More »

Penyandang disabilitas masih saja dianggap sebagai bagian dari ketidaknormalan dalam suatu masyarakat. Anggapan miring dan perilaku diskriminatif tersebut masih dianggap sebagai suatu kepatutan dalam memperlakukan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat masih menegasikan stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, misal saja dianggap sebagai orang yang tidak produktif, tergantung pada orang lain, dan …

Workshop Hasil Riset dan Penulisan Buku “Pemenuhan Hak Atas Peradilan yang Fair bagi Penyandang Disabilitas” Read More »

Peserta : 30 Hakim Seluruh Indonesia Tempat : Santika Premiere Jogja,  18 – 21  November 2013 Materi : KEKUASAAN KEHAKIMAN & PEMBERANTASAN KORUPSIOleh : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si HAM DAN KEWAJIBAN PERADILAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN HAMOleh : Joseph Adi Prasetyo “DAMPAK KEJAHATAN KORUPSI TERHADAP : DEMOKRASI DAN MARWAH KEHAKIMAN DAN PENDEKATAN PROFETIK”Oleh : Dr. Busyro …

TRAINING PENGARUSUTAMAAN PENDEKATAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. Read More »

Kelamnya penegakan hukum di  Indonesia pada rezim tertentu, selalu memberikan pekerjaan tambahan bagi generasi sesudahnya. Terdapat banyak kasus yang tidak tuntas penyelesaiannya, seperti  kasus Marsinah, Lumpur Lapindo, kasus Munir, kasus Tri Sakti dan Semanggi dan berbagai kasus lainnya. Di Yogyakarta, salah satu kasus yang tidak tuntas dan segera mendekati masa daluarsa adalah kasus meninggal wartawan …

WORKSHOP KELOMPOK STRATEGIS “Kemana Arah Penegakan Hukum Kasus Udin ?” Read More »

Polisi demokratis memiliki makna sebagai Polisi yang menghargai hak-hak sipil, tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan good governance serta melakukan pemolisian modern (community policing). Demikianlah prinsip dasar dari pemahaman Pemolisian Demokratik (Democratic Policing) yang menjadi konsen dari pengembangan institusi kepolisian modern ke depan. Dalam beberapa kesempatan konsep dan bagaimana pemolisian demokratik harus dilakukan, telah disampaikan oleh …

WORKSHOP DAN SEMINAR TENAGA PENGASUH AKPOL “Democratic Policing: Penerapan Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Pengasuhan Taruna” Read More »

Sektor pendidikan AKPOL dalam upaya menunjang peningkatan mutu lulusan perwira kepolisian, merupakan dimensi yang sangat penting bagi Institusi kepolisian. Penguatan institusi pendidikan kepolisian merupakan bagian jawaban penting dari arah kemajuan institusi ini. Sejak reformasi kepolisian digulirkan, banyak pekerjaan yang selanjutnya harus segera dikembangkan untuk mengawal berbagai tantangan perubahan yang ada. Pada prinsipnya pendidikan Akpol harus …

Workshop Evaluasi Program Kemitraan PUSHAM UII dan AKPOL Semarang Dalam Rangka Penguatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan di AKPOL Semarang Read More »

Indonesia, secara tipikal merupakan masyarakat yang plural. Tidak saja karena keanekaragaman suku, ras, dan bahasa, namun juga agama. Dalam hubungannya dengan agama, pengalaman beberapa waktu terakhir memberikan kesan yang kuat akan mudahnya agama menjadi alat provokasi dalam menimbulkan ketegangan dan kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Agama yang mengajarkan rahmatan li al-a’amin terasa kering dan mencekik tatkala …

Seminar Peran Polisi, Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Penanggulangan Isu Keamanan: Studi Kasus Kekerasan Bernuansa Agama. Read More »

Di era otoritarian, kita akan menyaksikan betapa kuatnya pemerintahan untuk mengatur dan mengendalikan segenap perilaku sosial. Seluruh komponen masyarakat dipastikan tunduk dan patuh pada otoritas pemerintah, dan siapa pun penentang dan melawan kebijakan, nasibnya pasti di berakhir di jeruji besi, dan atau bahkan dihilangkan atau dibunuh. Di era pemerintahan otoriter, tidak banyak orang berani, termasuk …

SEMINAR DAN WORKSHOP KELOMPOK STRATEGIS “Eksistensi Milisi dan Memudarnya Tanggung Jawab Aktor Keamanan Negara” Read More »

Seminar dan Workshop Hasil Riset dengan tema “Perlindungan Polisi Terhadap Kaum Minoritas dan Pelayanan Publik Di Wilayah Polda DIY”. Yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta, pada tanggal 23-24 Juli 2013. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama PUSHAM UII, TAF dan  DANIDA.Adapun materi-materi yang diberikan diantaranya :

Peserta : Hakim Seluruh Indonesia Tempat : Bali, 17 – 20 Juni 2013 Kerjasama : Komisi Yudisial RI, PUSHAM UII & NCHR OSLO, Norway Materi :