Merespon pengaturan pada Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 September 2020 lalu melegalisasi Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Surat Edaran ini memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan agar membentuk Unit Layanan Disabilitas pada semua UPT Pemasyarakatan. Surat Edaran ini disertai pula dengan Pedoman dan Video tutorial penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas yang telah disosialisasikan pada 20 April 2021 kepada seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan dan Kepala Divisi Pemasyarakatan seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Indonesia.
Oleh karena itu, tindak lanjut dari pengeluaran SE tersebut adalah pengembangan staf ULD agar memiliki kompetensi dalam melakukan pelayanan atau berinteraksi dengan penyandang disabilitas, termasuk etiket berinteraksi. Pusham UII bekerjasama dengan The Asia Foundation akan menyelenggarakan pelatihan bagi staf ULD dalam rangka mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Pelatihan ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai disabilitas dari berbagai perspektifnya. Sebelumnya, Pusham UII telah mendampingi Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk mengembangkan kapasitas staf ULD dengan menyelenggarakan lebih dari 10 kali pelatihan dan pengesahan SOP Layanan Penyandang Disabilitas. Tahun 2021 ini, Pusham UII mengembangkan pendampingan atau piloting ke Kanwil Jawa Tengah dan Kanwil Jawa Timur, meliputi beberapa UPT yang ada di ibu kota provinsi dua Kanwil tersebut.
Pendampingan terhadap Kanwil Jawa Tengah sudah diselenggarakan pada bulan September 2021 yang lalu. Berikutnya adalah pendampingan terhadap beberapa kanwil yang ada di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Pendampingan ini akan dilakukan dalam bentuk pelatihan terhadap perwakilan staf ULD setiap UPT Pemasyarakatan. Pelatihan diselenggarakan selama 4 hari dengan 12 orang peserta serta peserta yang berbeda setiap harinya. Adapun perwakilan UPT yang akan diundang meliputi: (a) Lapas Kelas I Surabaya, (b)Lapas Kelas IIA Sidoarjo, (c) Rutan Kelas I Surabaya, (d) Rutan Kelas IIA Bangkalan, (e) Rutan Kelas IIB Gresik, dan (f) Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya.
Bentuk kegiatan dalam pelatihan ini meliputi:
- Kegiatan akan dikelola dengan menggunakan model fasilitasi, di mana akan ditunjuk dua orang fasilitator untuk mengelola pelatihan dan memastikan agar setiap peserta memahami materi yang disampaikan.
- Fasilitator juga sekaligus akan bertindak sebagai narasumber yang menyampaikan materi-materi pelatihan, meliputi: pendekatan sosial dalam memahami disabilitas, hambatan disabilitas, dan etiket berinteraksi.
- Untuk mengukur perubahan kemampuan peserta dan keberhasilan pelatihan, akan diselenggarakan pre-test dan post test.
- Diskusi kelompok dan presentasi.
Tujuan Kegiatan
- Meningkatkan kapasitas Staf ULD mengenai paradigma penyandang disabilitas, sarana dan prasarana aksesibel, dan etika berinteraksi terhadap penyandang disabilitas;
- Meningkatkan aksesibilitas pelayanan UPT Pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas.
Peserta kegiatan dalam pelatihan ini adalah perwakilan staf ULD dari masing-masing UPT yaitu: (a) 8 Orang Staf ULD Lapas Kelas I Surabaya, (b) 8 Orang Staf ULD Lapas Kelas IIA Sidoarjo, (c) 8 Orang Staf ULD Rutan Kelas I Surabaya, (d) 4 Orang Staf ULD Rutan Kelas IIA Bangkalan, (e) 4 Orang Staf ULD Rutan Kelas IIB Gresik, dan (f) 8 Orang Staf ULD Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya. Selain itu, juga akan mengundang perwakilan dari Dit Watkes Rehab Ditjen PAS untuk mengikuti kegiatan via zoom.
Waktu dan Tempat Kegiatan
Hari/Tanggal : Rabu- Sabtu, 10 – 13 November 2021
Pukul : 08.00 – 16.00 WIB
Tempat : Alana Hotel Surabaya
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia didukung oleh The Asia Foundation dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
Narasumber dan Fasilitator Acara
- Suharto, M.A. (Direktur Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi Difabel/SIGAB Indonesia)
- Nuning Suryatiningsih Budi Lestari, S.H. (Direktur Center For Improving Qualified Activities In Life of People With Disabilities/Ciqal)
- M. Syafi’ie, SH., MH.
- Dr. Despan Heryansyah, SH., MH.
- Allan Fatchan Gani Wardhana, SH., MH.
Penyelenggaraan pelatihan ini akan memperhatikan dan mematuhi protokol pandemi covid-19, karena angka penularan akhir-akhir ini meskipun relatif rendah namun belum sepenuhnya berhasil diatasi. Ada pun upaya mitigasi yang akan diterapkan meliputi:
- Seluruh panitia, peserta, dan narasumber wajib menunjukkan hasi negatif covid-19 maksimal 1×24 jam sebelum acara dimulai.
- Jumlah peserta dan panitia akan dibatasi dalam satu ruangan, maksimal peserta adalah 12 orang dan maksimal panitia 3 orang;
- Setiap peserta diwajibkan untuk membawa dan menggunakan masker (masker juga disediakan oleh panitia);
- Menata jarak tempat duduk, minimal 1.5 meter antara satu peserta dengan peserta yang lainnya;
- Sebelum kegiatan dimulai, peserta akan diberikan informasi mengenai tata tertib pelatihan, diantaranya: menerapkan phisical distancing, peserta yang sedang dalam keadaan sakit tidak diperkenankan mengikuti pelatihan;
- Menghadirkan pembicara yang berasal dari dalam provinsi (jika dibutuhkan;
- Pusham UII akan menyelenggarakan kegiatan di Hotel yang juga menerapkan protokol kesehatan, yaitu: mengecek suhu setiap orang yang akan masuk ke dalam lingkungan hotel, menyediakan hand sanitizer disetiap sudut strategis hotel, mewajibkan semua orang yang berada dalam lingkungan hotel untuk menggunakan masker, menyediakan ruangan terbuka, dan menyediakan makanan dalam bentuk box untuk menghindari kerumunan.
EN 
ID