KEGIATAN
10 Mei 2018
Workshop Penyusunan Kerangka Penelitian Aksesibilitas Lembaga Pemasyarakatan bagi Penyandang Disabilitas
 

Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 pada 10 November 2011. Ratifikasi adalah tindakan hukum dari sebuah negara secara sadar penuh tanggungjawab untuk mengikatkan diri pada berlakunya sebuah norma internasional. Ratifikasi bukanlah semata tindakan politik, ia memiliki konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah suatu Negara Pihak pada Konvensi untuk melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diamanahkan oleh Konvensi. Implementasi norma dan standar yang diatur dan diakui oleh Konvensi menjadi kewajiban yang harus diemban oleh seluruh aktor negara. 

Negara melalui aktornya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan negara akan sesai dengan ketentuan norma dan standar sebagaimana diatur di dalam Konvensi. Setidak-tidaknya terdapat dua hal yang harus dilakukan oleh sebuah negara setelah melakukan ratifikasi Konvensi, yaitu melakukan harmonisasi dan melakukan diseminasi. Harmonisasi berkaitan dengan proses penyelarasan ketentuan perundang-undangan domestik agar sesuai dengan norma dan standar Konvensi. Sedangkan diseminasi berkaitan dengan penyebarluasan informasi mengenai norma dan standar Konvensi kepada seluruh aktor negara dan juga kepada masyarakat.

Pada konteks ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), dua kewajiban di atas harus segera dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah harus melakukan harmonisasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan domestik, tidak hanya yang terkait dengan penyandang disabilitas, namun juga peraturan perundang-undangan lain sejauh relevan dan berkaitan dengan substansi Convention on the Rights of Persons with Disabilities  (CRPD) dan juga melakukan diseminasi kepada seluruh aktor negara, tidak terkecuali aparat penegak hukum.

Menindaklanjuti proses ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan undang-undang khusus yang mengatur tentang penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada 15 April 2016. Undang-Undang ini juga mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentulah tindakan yang harus diapresiasi sebagai langkah maju. Pekerjaan lanjutan yang harus dilakukan adalah melakukan harmonisasi terhadap undang-undang yang lain serta melakukan diseminasi yang memadai.

UU No 8 Tahun 2016 ini mengamanatkan agar setiap pelayanan yang diberikan kepada para penyandang disabilitas harus aksesibel. Aksesibilitas dimaknai sebagai kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Aksesibilitas sebagaimana dimaksud termasuk di dalam lembaga pemasyarakatan, maksudnya lembaga pemasyarakatan yang juga disediakan bagi para penyandang disabilitas harus memperkatikan kebutuhan khusus mereka agar kelangsungan hidup mereka di lembaga pemasyarakatan dapat terjamin. Aksesibel tentu tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan fasilitas semata, namun juga terkait dengan perlakuan petugas penjara kepada mereka. Hal ini meskipun dalam realitas kehidupan sosial, penyandang disabilitas lebih banyak berposisi sebagai korban kejahatan dari pada pelaku kejahatan, namun berdasarkan pada data yang tersedia, ada banyak lembaga pemasyarakatan yang memiliki hunian para penyandang disabilitas padahal baik fasilitas yang tersedia maupun sumber daya manusia yang ada belum mumpuni.

Pada aspek normatif, Pasal 37 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan agar rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan dalam rangka memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas agar menyediakan Unit Layanan Disabilitas. Secara lengkap Pasal tersebut berbunyi:

  1. Rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan wajib menyediakan Unit Layanan Disabilitas.
  2. Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
    • menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) bulan;
    • menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat-obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas dalam masa tahanan dan pembinaan; dan
    • menyediakan layanan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas mental.

Pada konteks ini, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia, Center for Detention Studies (CDS), dan SIGAB akan mengadakan kegiatan workshop di lanjutkan dengan pembuatan kerangka acuan penelitian lapangan dan penelitian lapangan, dalam rangka proses menuju negara hukum yang berkeadilan serta pemenuhan Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini adalah langkah awal untuk menyediakan lembaga pemasyarakatan yang asesibel terhadap para penyandang disabilitas di Indonesia.

 

Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan diadakannya workshop ini adalah sebagai berikut:

  1. Membangun jaringan dan komitmen awal dengan stake holder yang terlibat dan berkepentingan dalam konteks Lembaga Pemasyaraktan;
  2. Memetakan persoalan Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas di Indonesia;
  3. Merefleksikan pengalaman dan informasi berbagai pihak mengenai situasi dan kondisi pemenuhan hak penyandang disabilitas pada lembaga pemasyarakatan; dan
  4. Merumuskan indikator penelitian berdasarkan refleksi dan informasi yang ada.

 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini akan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut dan akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan diisi oleh tiga (3) orang pembicara dan sesi kedua akan fasilitasi oleh dua (2) orang fasilitator. Pelaksanaan kegiatan pada:

Hari/Tanggal   : Selasa - Rabu, 8 - 9 Mei 2018

Pukul             : 08.30 – 16.00 WIB

Tempat          : GQ Hotel Yogyakarta, Jl. Adisucipto No. 48, Yogyakarta 55281

 

Pembicara

Pembicara pada kegiatan ini adalah:

  1. Dr. Mardjoeki, Bc.IP., M.Si. Plt. Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia, akan berbicara terkait dengan realitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas serta kesiapan sumber daya petugas Lembaga Pemasyarakatan;
  2. Ali Aranoval, Direktur Central for Detention Studies (CDS) akan berbicara terkait dengan tantangan Lembaga Pemasyarakatan dalam menyediakan asesibilitas Lembaga Pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas baik dari sudut ketersediaan fasilitas maupun paradigma petugas Lembaga Pemasyarakatan; dan
  3. Cucu Saidah (Aktivis HAM) akan berbicara mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang Aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.

 

Peserta

Peserta kegiatan ini akan melibatkan dosen peneliti, aktivis HAM, Ketua Lapas, dan pegawai Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham RI. Adapun keseluruhan peserta berjumlah dua puluh (20) orang dengan rincian sebagai berikut:

  1. Perwakilan dari Dirjen Lapas Kementrian Hukum dan HAM RI (2 orang)
  2. Kabid Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Propinsi DIY (1 orang)
  3. Kepala Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta (1 orang)
  4. Kepala Lapas Kelas IIB Rembang (1 orang)
  5. Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung (1 orang)
  6. Perwakilan dari Center for Detention Studies/CDS (1 orang)
  7. Perwakilan dari Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel/SIGAB (2 orang)
  8. Perwakilan dari PUSHAM UII (3 orang)
  9. Peneliti (4 orang)

10.  Prof. Dr. Endang Ekowarni (Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada)

11.  Cucu Saidah (aktifis)

12.  Nurul Saadah (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak/SAPDA)

13.  Psikiater (TBA)

 

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
23 Maret 2018

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.