PENELITIAN
03 September 2004
Mereka yang Terlupakan dan Terabaikan
 

Paradigma pembangunan Orde Baru yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan mengunggulkan ukuran-ukuran materiil atas keberhasilan dan kegagalan sangat mempengaruhi pola berpikir dan cara pandang negara terhadap manusia. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan akan sangat ditentukan oleh salah satunya kemampuan fisik seseorang. Tidak mengherankan jika dalam banyak aturan, syarat atau kualifikasi bisa tidaknya seseorang masuk bekerja di suatu tempat, pertama-tama ditentukan oleh normal tidaknya fisik seseorang,  bukan pada kemampuan non fisik orang itu. Jangan juga heran apabila kita tidak, atau belum menemukan fasilitas pelayanan publik yang memperhatikan kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan berbeda (cacat fisik).
Memang sangat mengherankan, sekaligus memprihatinkan, mengapa negara yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab, dan berkeadilan sosial ini tidak memiliki kepekaan perasaan dan empati kemanusian yang tinggi. Mengapa seolah-olah negara ini hanya milik dan bisa dimiliki dan dinikmati oleh orang-orang yang normal secara fisik. Negara  ini tampaknya memang tidak atau belum memiliki komitment dan perhatian terhadap mereka yang memiliki kemampuan berbeda (difabel). Ukuran-ukuran kuantitatif sangat kental menghiasi cara pandang, cara penilaian, ukuran keberhasilan, dan lain sebagainya.
Akibatnya mereka-mereka yang mendapat predikat “penyandang cacat” selalu dipandang sebagai warga negara yang tidak produktif, tidak efektif, tidak efisien serta merupakan manusia yang lemah dan rendah mobilitasnya. Sehingga ia hanya diletakkan sebagai obyek dalam pembangunan.
Keadaan perlakuan dan perhatian yang berbeda itu, kita harapkan berakhir bersamaan datangnya pemerintahan baru. Kita berharap pemerintah memiliki visi misi kebijakan politik, ekonomi, dan hukum yang jelas terhadap kelompok penyandang cacat, sejalan dengan tekad pemerintahan baru yang akan membangun masyarakat demokratis dengan menempatkan penghargaan dan penghormatan pada hukum dan hak asasi manusia pada tempat yang setinggi-tingginya.
Secara normatif landasan hukum untuk itu sudah cukup kuat karena di dalam dalam UU No. 4 tahun 1997, dan pasal 41 (2)  dan 42  UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM; kelompok penyandang cacat diharuskan memperoleh pelayanan khusus. Artinya setiap penyandang cacat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, kemananan, kesehatan, dan keselamatan dalam aktivitasnya. Ini merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Perlakuan khsusus itu dapat berupa aksesibilitas baik berupa sarana kemudahan fisik dan non fisik yang wajib disediakan oleh pemerintah bagi penyandang cacat . 
Namun demikian, membicarakan hak-hak penyandang cacat tentu tidak hanya proses memahami aturan-aturannya, tapi juga harus memahami realitas pemenuhan hak-hak itu. Artinya walaupun pemerintah telah memberikan jaminan dalam UU No. 4/1997 dan UU No. 39/1999 serta mengaturnya dalam berbagai peraturan perudang-undangan lainya tentang penyandang cacat, namun dalam kehidupan sehari-hari realitas pemenuhannya perlu kita ketahui,  apakah aksesibilitas penyandang cacat sudah dipenuhi atau belum ?
Pertanyaan itu sangat relevan untuk dijawab mengingat data penyandang cacat tahun 2001 di Propinsi DIY  cukup besar, yaitu berjumlah 23.227 dengan perincian : penyandang cacat fisik 14.424 orang, penyandang cacat mental retradisi 4.185 orang, dan penyandang cacat mental psikotik 3.183 orang, dan penyandang cacat ganda berjumlah 1.435 orang. Bila jumlah penyandang cacat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang normal di DIY tentu saja jauh lebih besar penduduk normal. Tetapi memprioritaskan pemenuhan hak kepada penduduk normal adalah tindakan diskriminasi bagi penyandang cacat. Bukankah semua manusia sama didepan hukum, dan manusia yang mempunyai kelemahan fisik harus mendapatkan bantuan.
Terkait dengan pertanyaan tersebut, maka PUSHAM-UII telah melakukan riset dengan menganalisis data-data yang berkaitan dengan Kebijakan  Pemerintah Propinsi DIY terhadap pemenuhan hak-hak penyandang cacat. Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta adalah sebagai sample untuk mengukur aksesibilitas bagi penyandang cacat di DIY.  Sampel diambil berdasarkan pada pertimbangan tingkat perekonomian 3 daerah itu lebih maju dibanding dengan 2 daerah lainnya.
Dalam riset ini ada dua metode yang digunakan, pertama menyelenggarakan jajak pendapat masyarakat Propinsi DIY (Sleman, Bantul dan Yogyakarta) melalui polling/angket untuk mengetahui pemenuhan aksesibilitas difabel oleh pemerintah Propinsi DIY. Kedua dengan melakukan wawancara intensif dengan beberapa kalangan yang secara khusus berhubungan langsung dengan penyandang cacat.
Ada dua aspek yang ditanyakan dalam polling. Pertama, pemenuhan aksesibilitas fisik devable, dan kedua pemenuhan aksesibilitas non fisik yaitu pendidikan.  Dari sekitar 89 polling yang disebar, kembali dan memenuhi syarat hanya 73 orang responden, yang berasal dari penyandang cacat, tenaga pengajar SLB, dan pemerhati diferrent abellity (difabel). Bagaimana tanggapan responden dapat diikuti dalam penjelasan temuan-temuan.
Penyampaian Riset ini dimaksudkan sebagai wujud tanggung jawab PUSHAM-UII terhadap masyarakat DIY, sekaligus bentuk perhatian dan partisipasi kami untuk ikut serta menciptakan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang cacat oleh pemerintah. Kami sangat yakin bahwa pihak pemerintah menyadari benar bahwa upaya pemenuhan hak-hak penyandang cacat ini sesungguhnya tanggung jawab setiap orang dan setiap anggota masyarakat, meskipun secara yuridis formal pemerintah adalah pihak penanggung jawab utama.

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.