NEWS
August 6, 2015
Jimly Asshiddiqie Yakin Jokowi Bisa Tuntaskan Kasus HAM
 

Rakhmatulloh



Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jimly Asshiddiqie, (SINDOphoto).


JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jimly Asshiddiqie optimis, Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mampu menuntaskan kasus HAM berat masa lalu.

Menurut Jimly, niat pemerintah membentuk komite rekonsiliasi penuntasan kasus HAM dinilai bagian dari kemauan politik dan langkah konkret pemerintah memberi harapan baru bagi korban kasus HAM.

"Kita punya momentum sekarang, punya presiden yang punya kemauan politik yang sangat kuat karena enggak ada beban sejarah sama sekali," kata Jimly saat jumpa pers di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) ini menyatakan, pembentukan komite rekonsiliasi menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam menuntaskan kasus HAM tersebut.

Dia berharap, komite rekonsiliasi bentukan pemerintah akan memberi rasa adil kepada korban termasuk sejumlah pihak yang disebut-sebut pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

"Saya berharap hasil pertemuan ini ada follow up rasionalnya. Maka Perlu diyakinkan secara luas kepada pegiat HAM dan juga keluarga korban," tukasnya.  (maf)

Sumber :
SINDONEWS.com  Kamis, 21 Mei 2015

Indonesia
versi Bahasa Indonesia
Research
research held by PUSHAM UII
Library
a library of PUSHAM UII
T-Shirts
T-shirt produced by PUSHAM UII
Bulletin
bulletin published by PUSHAM UII
Books
books published by PUSHAM UII
Newsletter & Comics
newsletter and comic published by PUSHAM UII
Catatan Pinggir
short analysis about human rights
Catatan Pinggir
March 23, 2018

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

News
June 17, 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
June 15, 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
June 9, 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
June 9, 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.