CATATAN PINGGIR
‹‹  prev |  next  ››
  • 16 November 2005 BEBERAPA tahun terakhir ini perbincangan tentang kekerasan terhadap perempuan menjadi begitu menonjol dan mulai menguat menjadi suatu gerakan (social movement), meskipun masih di tingkat permulaan karena materi dari gerakan sosial anti kekerasan terhadap perempuan itu masih lebih banyak di tingkat argumentasi, dan bahkan belum terfokus konteks per konteks. Kta pahami bersama bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dilihat dalam kerangka kekerasan FISIK semata-mata. Perkembangan masyarakat dan kasus menunjukkan bahwa kekerasan itu bisa muncul dalam bahasa (komunikasi), dalam hubungan sosial ekonomi, politik, dan hukum. Pendek kata dimensi-dimensi kekerasan terhadap perempuan memerlukan kajian yang cermat dan intensif. Karena dari sanalah kerangka gerakan sosial itu bisa dipetakan dan dirumuskan.
  • 09 Agustus 2005 Di tengah-tengah problem ekonomi dan politik yang belum kondusif ini, kekerasan demi kekerasan yang terjadi di beberapa tempat di tanah air semakin menambah beban masyarakat dan bangsa ini. Kasus-kasus perampokan, pembunuhan dengan kedok dukun santet, amuk massal rakyat dan lain-lain tampak meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Secara teoritis bentuk kekerasan bisa dibedakan menjadi kekerasan massal terstruktur dan kekerasan massal tidak terstruktur. Kekerasan ter struktur adalah kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang terkait dengan struktur organisasinya seperti "gang", mafia atau organisasi-organisasi lain di luar itu. Sedang kekerasan tak terstruktur adalah kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang secara kebetulan berada dan berkerumun di suatu tempat secara bersamaan berhadapan dengan kerumunan orang lain atau pihak lain, atau bisa juga dilakukan oleh individu-individu atau sejumlah orang yang digerakkan oleh kesamaan kepentingan.
  • 14 Juni 2005

    Berbagai pembahasan HAM dirasakan perlu untuk meli ­ cinkan jalan menuju kepada penilaian kepada usaha-usaha pen ­ ingkatan HAM dan kesadaran umum di Indonesia . Hal pertama yang agaknya harus dikemukakan ialah bahwa Indonesia, diband­ing dengan negara-negara yang sudah amat maju dalam men ­ gembangkan kesadaran tentang hak-hak itu tentu masih jauh ketinggalan. Tetapi sesungguhnya ketertinggalan itu tidaklah sedemikian parahnya. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memang baru dibentuk dan tampil beberapa tahun terakhir ini saja. Dan sebelum Komnas HAM, telah berdiriberbagai LSM yang berdedikasi kepada usaha penegakan hak-hak asasi dan peningkatan kesadarannya dalam masyarakat umum.

  • 15 Mei 2005

    MISTERI tewasnya Udin yang kini memasuki bulan ke-enam mulai memasuki babak baru, meskipun dua babak sebelumnya (babak kontroversi siapa pembunuh Udin dan babak DSM) belum juga menunjukkan titik terang. Babak ini (sidang gugatan darah Udin) dapat saya katakan sebagai babak yang amat penting bagi berbagai kemungkinan dari keseluruhan kasus ini. Karena itu pengunduran diri Sahlan said tidak terlalu mengejutkan karena mungkin saja kalkulasi Sahlan dari keseluruhan peristiwa yang dikaitkannya dengan kasus yang bakal ia hadapi mengandung konsekuensi-konsekuensi yang mungkin secara moral dan etis amat riskan.

  • 31 Maret 2005 PENURUNAN  angka absolut kejahatan dari 161.474  kasus  pada tahun 1995 menjadi 150.806 pada tahun 1996 atau turun 6,6  persen sebagaimana dikemukakan Kapolri bagaimanapun hanyalah angka-angka yang bersifat ordinary crime
  • 31 Maret 2005 PENURUNAN  angka absolut kejahatan dari 161.474  kasus  pada tahun 1995 menjadi 150.806 pada tahun 1996 atau turun 6,6  persen sebagaimana dikemukakan Kapolri bagaimanapun hanyalah angka-angka yang bersifat
  • 23 April 2004
    Kita tidak bisa menjamin kesejahteraan kita kecuali dengan menjamin kesejahteraan orang orang lain juga. Jika Anda ingin bahagia, Anda harus rela mengusahakan orang-orang lain agar berbahagia pula
    (Betrand Russel)
    Secara prinsip hak asasi manusia adalah upaya bagi semua manusia untuk memperlakukan semua orang sesuai martabatnya. Perlakuan sesuai martabat ini yang kemudian mendorong dihindarinya sikap diskriminatif. Sikap yang membeda-bedakan semua orang berdasar jenis kelamin, kelas sosial, agama dan etnis. Dorongan untuk mematuhi dan menjalankan HAM ini seringkali terbentur oleh kebijakan diskriminatif.
‹‹  prev |  next  ››
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
23 Maret 2018

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.