KEGIATAN
01 April 2018
PELUNCURAN BUKU DAN SEMINAR NASIONAL “REALITAS DAN TANTANGAN KONSTITUSIONALISME HAM DI TAHUN POLITIK”
 

Sejak diadopsi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada  10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), wacana politik, ekonomi, budaya, dan religius, musykil mengabaikan tema-tema Hak Asasi Manusia (HAM). HAM telah menjadi tema penyatu bagi beraneka bidang kehidupan, baik dalam refleksi teoritis maupun damlam aksi praksis, dengan jangkauan pengaruh yang sangat luas, mulai dari perlindungan kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama yang melekat pada individu, sampai pada political bargaining (tawar-menawar politik), dan ancaman perang serta embargo ekonomi atas rezim-rezim yang dituduh melakukan crimes against humanity (kejahatan melawan kemanusiaan) dalam relasi antara negara-negara berdaulat. Dari sudut pandang moral, gejala ini sangat menggembirakan, karena memperlihatkan peningkatan kepedulian umat manusia akan martabat  manusia serta menegaskan pemihakan empatis-preferensial terhadap individu-individu lemah dan komunitas-komunitas kecil, yang tidak berdaya membela diri dan kepentingannya.

HAM lazimnya dimaknai sebagai hak-hak yang inheren pada setiap manusia, mahluk psikosomatis, yang terbentuh dari materi dan roh, yang mampu merasa (dihargai atau terhina), yang rentan terhadap berbagai penderitaan dan rasa sakit serta manipulasi. Kerentanan ini adalah bagian dari condition humaine (keadaan dasar manusia), bagian utuh dari kodrat manusia sebagai mahluk berakal budi, berhati nurani, dan berperasaan. Ini boleh disebut sebagai dasar filosofis HAM, bahwa HAM melekat pada setiap manusia karena dirinya adalah manusia.

Menapaktilasi sejarah perumusan dan perjuangan HAM hingga kini, tampak jelas, bahwa perjuangan-perjuangan itu selalu dilandasi oleh kanyataan bahwa manusia, yang disebut Blaise Pascal mahluk agung karena mampu berfikir, adalah juga mahluk hewani-rasional yang bergantung. Manusia bukan hewan melulu, karena ia memiliki akal budi dan hati nurani, bukan pula roh melulu, karena ia memiliki tubuh dan perasaan. Pandangan Islam bahkan menenmpatkan manusia sebagai mahluk yang paling sempurna dan merupakan khalifah fil ardhi. Identitas hewani-rasional ini menjadi alasan mengapa manusia sangat rentan terhadap penderitaan, rasa sakit, dan manipulasi. Motivasi mulia yang terkandung di balik semua perjuangan HAM dan menjiwai semua dokumen HAM adalah menegaskan patokan minimal untuk melindungi mahluk insani yang serentak agung dan rentat itu dari berbagai penderitaan, rasa sakit, dan manipulasi yang ditimpakan kepadanya secara luas, baik secara lansung dan senghaja oleh para penguasa politik, maupun secara tidak lansung oleh berbagai tradisi budaya dan religius. HAM ditegaskan sebagai norma dasar minimal untuk melindungi setiap manusia dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan determinasi struktur politik, budaya dan religius, yang membuat dia menderita secara fisik dan psikis, dengan bertumpu pada kerentanan dan kerapuhan itu.

Namun, menjelang 70 tahun lahirnya DUHAM menunjukkan bahwa perjuangan menegakkan HAM belum selesai yang bahkan di beberapa negara memperlihatkan fenomena yang kurang menggembirakan. Setidaknya, hari ini kita dihadapkan pada dua realitas HAM. Pertama, di satu pihak ada negara yang memiliki kesatuan tekad para warga negara beradab dari negara-negara berdaulat, untuk tanpa pamrih menghormati martabat setiap manusia, terlepas dari sekat-sekat primordialisme asal-usul, budaya, agama, etnis, dan ideologi politik. Kedua, di pihak lain, ada pula negara yang bersikap acuh tak acuh terhadap penderitaan manusia lain, dan terlebih lagi kesenghajaan membuat manusia lain hidup dalam keadaan tertindas merupakan penghinaan terhadap kemanusiaan.

Pada negara yang pertama, HAM telah menyatu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Warga negara tidak lagi membicarakan komponen apa saja yang menjadi hak asasi mereka, karena HAM tanpa disadari telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupa mereka. Sementara di negara kedua, yang biasanya karena kondisi budaya dan fundamentalisme dalam beragama, berbagai komponen HAM masih harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh warga negara yang tidak jarang mendapatkan perlawanan kuat. Dalam artian, HAM belum menjadi bagian dari kehidupan warga negara, namun baru pada tataran pengenalan untuk merubah cara pandang mengenai HAM. Pada konteks ini, maka perjuangan mengenalkan HAM kepada seluruh warga negara (termasuk kepada negara) harus terus dilakukan dengan berbagai cara. Baik melalui perjumpaan (dialog) lansung maupun melalui penuangan ide-ide HAM dalam bentuk penerbitan buku-buku.

Indonesia dalam pandangan kami, baru berada pada tataran kedua, tentu kita tidak perlu bersusah payah atau berdebat panjang lebar untuk menemukan bukti-bukti atas justifikasi ini. Oleh karena itu, berbagai jalan untuk mengenalkan HAM kepada seluruh warga masih harus tetap dilakukan, jalan yang ditempuh oleh seorang akademisi HAM biasanya berbeda dengan jalan yang ditempuh oleh praktisi (aktivis) HAM. Aktivis HAM lebih cenderung kepada advokasi atau terjun lansung kepada masyarakat, sedangkan seorang akademisi dengan cara menuangkan idenya dalam bentuk penulisan buku.

Atas dasar itulah, kegiatan peluncuran buku ini diselenggarakan. Pusham UII sepenuhnya menyadari bahwa perjuangan menegakkan HAM di Indonesia belum usai, oleh karenanya komitmen atas itu harus terus dijaga dan dipertahankan. Menerbitkan buku bagi seorang akademisi HAM adalah tanda bahwa komitmennya atas kemenusiaan masih terus terjaga.

Di samping itu, memasuki tahun 2018 dan menjelang tahun 2019 akan menjadi momentum tersendiri bagi masyarakat Indonesia, yang oleh sebagian kalangan disebut dengan istilah “tahun politik”. Tahun politik disematkan menjadi julukan kedua tahun ini karena pada tahun tersebut akan diselenggarakan kompetisi lokal dan nasional untuk jabatan publik. Diawali dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 daerah, yang merubahan pilkada serentak terbanyak sejak tahun 2015. Lalu, pada tahun 2019 mendatang akan diselenggarakan pemilihan umum (pemilu) serentak yang akan memilih presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Pesta demokrasi akan menjadi warna tersendiri pada tahun 2017 dan tahun 2018 ini.

Penyelenggaraan pilkada dan pemilu yang lansung, umum, bersih, jujur, dan adil sebagaimana menjadi prinsip pemilu tentu masih harus kita tingkatkan. Namun ada hal lain yang tidak kalah pentingnya itu semua, yaitu terpenuhinya hak konstitusionalisme seluruh warga negara dalam pilkada dan pemilu. Hak konstitusionalisme tentu cakupannya sangat luar, mulai dari hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, hak untuk mendapatkan afirmatif action, hak untuk tidak didiskriminasi atas dasar apapun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, refleksi untuk melihat sejauh mana hak konstitusionalisme warga negara terpenuhi di tahun politik mendatang penting untuk dilakukan.

Di Indonesia, untuk mendapatkan simpatisan masyarakat, kerapkali disentuh isu-isu sensitif yang tujuannya hanyalah untuk kepentingan politik praktis elit-elit tertentu. Namun, dengan mengorbankan pihak lain yang biasanya bercirikan minoritas dan lemah. Isu-isu ini pada kenyataannya masih sangat laku di Indonesia, terbukti pada setiap tahun menjelang pemilu isu minoritas selalu mencuat. Sejalan dengan hukum pasar mengenai hubungan antara permintaan dan penawaran, karena masyarakat masih dengan mudah terpengaruh oleh isu minoritas dan kelompok rentan, partai politik pun semakin menjadi menjual dan mewarkan barang dagangannya, yang isinya kerap menjadikan golongan tertentu dirugikan hak-hak asasinya. Beberapa kasus yang mulai mencuat menjelang pemilu 2018 dan 2019 mendatang misalnya terkait dengan LGBT, agama dan aliran kepercayaan, komunisme, etnosentrisme dalam bungkus “Putra Daerah”, dan lain sebagainya. Banyak pihak yang membawa isu-isu itu tidak berdasarkan atas data dan fakta yang diperoleh dari hasil penelitian, namun hanya secara sporadis dan emosional untuk mendapatkan simpatisan semata. Pemanfaatan isu-isu demikian, hari ini telah menyebar keruas kehidupan yang lain, bahkan kerap terjadi digunakan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atas sumber daya alam di suatu daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pilkada dan pemilu serentak mendatang harus kita bentengi dari pemanfaatan isu-isu primordialisme dan minoritas sebagai “tumbal” kepentingan politik praktis.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka disamping menyelenggarakan kegiatan “Peluncuran Buku”, kegiatan ini juga akan disertai dengan “Seminar Nasional”, tema yang akan diusung adalah “ Realitas dan Tantangan Konstitusionalisme HAM di Tahun Politik”. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII, Fakultas Hukum UII, dan Program Pascasarjana Hukum UII.

 

BENTUK KEGIATAN

Acara ini akan diisi oleh tiga bentuk kegiatan yang akan diselenggaraan secara bersamaan, yaitu:

a.     Peluncuran Buku

    Peluncuran dua buah buku bahan ajar karya Dr. Suparman Marzuki, SH., MSi., dan Eko Riyadi, SH., MH., yang pada pembukaan acara akan diberikan waktu untuk menyampaikan pandangan umum terkait HAM baik dalam perspektif nasional mupun internasional.

     

    b.    Seminar nasional

    Seminar nasional dengan tema “Realitas dan Tantangan Konstitusionalisme HAM di Tahun Politik”, yang akan diisi oleh pembicara dari perwakilan lembaga negara dan aktivis HAM. Masing-masing pembicara akan membahas pemenuhan hak konstitusionalisme dari perspektif yang berbeda-beda.

     

    c.     Pameran Karya-Karya PUSHAM UII

    Sejak berdiri tahun 2002, Pusham UII memiliki puluhan karya, baik dalam bentuk buku, penelitian, pengabdian, majalah, dan modul terkait dengan HAM, negara hukum, dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan ini juga akan disertai dengan pameran karya-karya Pusham UII kepada para peserta seminar.

     

    TUJUAN KEGIATAN

    Adapun tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

    1. Memberikan kontribusi akademik kepada masyarakat umum mengenai Hak Asasi Manusia dengan peluncuran empat buah buku yang ditulis oleh Direktur Pusham UII dan Ketua Dewan Penasehat Pusham UII.
    2. Merefleksi capaian pemenuhan hak konstitusionalisme warga negara memasuki dan menjelang tahun politik.
    3. Memetakan usulan kebijakan kepada pemerintah dalam menghadapi pilkada 2018 dan pemilu 2019.
    4. Membentengi penyelenggaraan pemilu dari pemanfaatan isu-isu primordialisme dan minoritas sebagai tumbal kepentingan politik praktis.
    5. Mengenalkan karya-karya Pusham UII kepada masyarakat umum.

     

    Pembicara Kegiatan

    Pembicara yang akan dihadirkan dalam kegiatan ini adalah:

    1. Key note speaker   : Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. (Kepala Kepolisian Republik Indonesia)

    2. Pembicara Seminar:

    1. Prof. Dr. Hj. Ni’matul Huda, SH., M.Hum. (Dosen FH UII)
    2. Mochammad Choirul Anam, S.H. (Komisioner Komnas HAM RI)
    3. Aksel Tømte (Peneliti NCHR, Universitas Oslo, Norwegia)

     

    PESERTA KEGIATAN

    Peserta kegiatan ini adalah mahasiswa, akademisi, aktivis HAM, media massa, dan umum. Adapun jumlah peserta berkisar antara 100-120 orang.

     

    WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

    Hari                 : Sabtu

    Tanggal           : 31 Maret 2018

    Pukul               : 07.30 – 12.30. WIB

    Tempat            : Auditorium Fakultas Hukum UII, Lantai 3.

     

    PENYELENGGARA

    Kegiatan ini merupakan kerjasama dari Pusham UII Bekerjasama dengan Program Pascasarjana & Departemen Hukum Dasar Fakultas Hukum UII

    English
    go to english page
    Penelitian
    daftar penelitian PUSHAM UII
    Perpustakaan
    daftar buku koleksi PUSHAM UII
    Kaos PUSHAM UII
    Kaos terbitan PUSHAM UII
    Bulletin
    Bulletin terbitan PUSHAM UII
    Buku
    Buku terbitan PUSHAM UII
    Newsletter & Komik
    newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
    Catatan Pinggir
    renungan dan analisis singkat
    Catatan Pinggir
    23 Maret 2018

    Oleh: Despan Heryansyah

    (Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

     

    Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

    News
    17 Juni 2017
    JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
    15 Juni 2017
    Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
    09 Juni 2017
    JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
    09 Juni 2017
    JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.