ACTIVITIES
March 10, 2018
Penyusunan Modul Karakter Pengasuhan Taruna Akademi Kepolisian
 

Kerjasama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Univesitas Islam Indonesia dengan Akademi Kepolisian  sudah berlansung sejak tahun 2006. Jalinan kerjasama ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Kepolisian Republik Indonesia yang profesional, responsif, dan juga menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Untuk menjaga komitmen perbaikan system dan pola pendidikan bagi Taruna Akademi Kepolisan,  maka diperlukan pendampingan bagi Akpol dan Lemdiklat Polri. Pendampingan ini dilakukan, selain dalam rangka memperkuat komitmen, juga dalam rangka memastikan agar  pendidikan  Hak Asasi Manusia dapat diajarkan di Pendidikan Polri  dan Pengasuhan Akademi Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam rangka menciptakan generasi Kepolisan  Beriman,  Bertaqwa, Profesional, Cerdas, dan mempunyai akhlak yang baik maka perlu ditanamkan pendidikan Karakter Kebayangkaraan kepada taruna Akpol dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Diharapkan dengan penanaman karakter kebayangkaraan ini Taruna dapat menjiwai dan mengamalkan dalam kehidupannya sebagai seorang polisi berkepribadian baik dan profesional.

Untuk menunjang terwujudnya cita-cita tersebut maka  Pengasuhan Taruna di Akpol sangat perlu untuk menanamkan karakter kebayangkaraan yang didukung dengan modul, sarana  prasarana  dan alat evaluasi yang tepat. Pada kesempatan ini Pusham UII bekerjasama dengan Akpol bermaksud untuk menyusun modul karakter Kebayangkaraan dengan tujuan agar bisa mempermudah para pengasuh untuk menanamkan karakter tersebut pada taruna.

Semoga usaha bersma ini bisa mewujudkan pengasuhan Akpol yang menjadi lebih sempurna dan dapat menjadikan taruna menjadi polisi yang mempunyai karakter kebayangkaraan, sehingga besok mereka bisa menjadi para pemimpin polisi yang profesional dan beraklhak yang mulia.

 

Waktu dan Tempat

Hari       :  Kamis   -  Sabtu  

Tanggal :  8 – 10 Maret 2018

Tempat  :   Hotel Grand  Edge Semarang. Jl. Sultan agung no. 96 Candisari Semarang

 

Penyelenggara

Kegiatan ini diselenggarakan kerjasama antara Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) bersama Akademi Kepolisian Semarang dan didukung oleh The Asia Foundation (TAF).

 

Peserta

Kegiatan ini akan diikuti oleh 30 (tiga puluh orang) peserta yang berasal dari Akademi Kepolisian Semarang.

Indonesia
versi Bahasa Indonesia
Research
research held by PUSHAM UII
Library
a library of PUSHAM UII
T-Shirts
T-shirt produced by PUSHAM UII
Bulletin
bulletin published by PUSHAM UII
Books
books published by PUSHAM UII
Newsletter & Comics
newsletter and comic published by PUSHAM UII
Catatan Pinggir
short analysis about human rights
Catatan Pinggir
March 23, 2018

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

News
June 17, 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
June 15, 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
June 9, 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
June 9, 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.