KEGIATAN
27 September 2013
Seminar Peran Polisi, Masyarakat dan Tokoh Agama dalam Penanggulangan Isu Keamanan: Studi Kasus Kekerasan Bernuansa Agama.
 

Indonesia, secara tipikal merupakan masyarakat yang plural. Tidak saja karena keanekaragaman suku, ras, dan bahasa, namun juga agama. Dalam hubungannya dengan agama, pengalaman beberapa waktu terakhir memberikan kesan yang kuat akan mudahnya agama menjadi alat provokasi dalam menimbulkan ketegangan dan kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Agama yang mengajarkan rahmatan li al-a’amin terasa kering dan mencekik tatkala mewujud dalam kekerasan, ketika dalih amar ma’ruf nahi munkar dijadikan kedok untuk bertindak anarkis dan intoleran maka yang tumbuh subur hanyalah kebencian dan kecurigaan. Taruhlah kasus yang paling aktual, ialah penyerangan FPI di Kendal. Tindakan FPI yang tidak simpatik justru memicu kemarahan warga setempat dan berujung pada jatuhnya korban jiwa. Tindakan yang ditunjukkan FPI tak ubahnya mencampuradukkan agama dengan “nafsu”, karena untuk melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar hendaknya dilaksanakan secara ma’ruf bukan secara munkar. Menempuh cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan agama yang suci sama saja dengan mengkhianati dan mengotori kesucian itu sendiri. Kasus Kendal bukanlah kali pertama terjadi, tetapi haruskah kejadian serupa terulang kembali? Haruskah kita berbangga diri dengan Bhineka Tunggal Ika ketika toleransi kian memudar dan hormat-menghormati hanya sebatas kata.
Sebagai pengemban amanat rakyat negara semestinya memberikan rasa aman bagi setiap warga negaranya, tanpa terkecuali. Dalam konteks penanggulangan kekerasan bernuansa agama, polisi sebagai ejawantah negara terus menuai kritik tajam ketika performanya tak kunjung menghadirkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Bahkan konotasi “polisi India” disandang Polisi Indonesia. Parahnya lagi, polisi dinilai takut ketika berhadapan dengan ormas agama tertentu. Ini tentu memprihatinkan karena hanya institusi inilah tempat kita mencari perlindungan, rasa aman dan menaruh rasa percaya. Tidak bisa dibayangkan kalau rasa percaya kita terhadap kepolisian benar-benar hilang dan beralih ke polisi-polisi sipil sebagaimana yang terjadi di Mexico. Mendorong perbaikan di tubuh kepolisian menjadi suatu keniscayaan dan merupakan proses yang harus dipersiapkan tanpa henti.
Dalam hal kekerasan bernuansa agama, persoalan tidak akan terselesaikan apabila melulu menggunakan pendekatan agama, atau sebaliknya, penyelesaian hukum tidak akan sepenuhnya mencerabut akar-akar kekerasan termasuk yang bernuansa agama. Tak kalah penting ialah peran masyarakat dimana ruang persinggungan intern ataupun antar umat beragama praksis dilakukan setiap saat. Patut diingat bahwa agama tidak semata urusan perseorangan dengan Tuhan, lebih dari itu, agama ialah persoalan kemanusiaan. Tidak ada lagi cara pandang “saya dan kita versus kamu dan mereka”, melainkan ruang baru bagi kesaling-pahaman dan kebebasan.
Meneguhkan kembali peran polisi, masyarakat dan tokoh agama dalam penanggulangan isu keamanan—dalam kaitannya dengan kebebasan beragama—menjadi kebutuhan mendesak yang harus diperhatikan bangsa ini. Kompleksitas masalah membutuhkan penyelesaian yang komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Hal ini lah yang melatarbelakangi diselenggarakannya seminar “Peran Polisi, Masyarakat, dan Tokoh Agama dalam Penanggulangan Isu Keamanan”.


Seminar diadakan di Jogjakarta Plaza Hotel, Jl. Affandi- Gejayan, Complex Colombo Yogyakarta. Pada hari Senin, 23 September 2013. Dengan Narasumber : Prof. Dr. Bambang Widodo Umar (Pengamat Kepolisian), Haris Azhar, S.H., M.A. (Koordinator Eksekutif KONTRAS), Puguh Windrawan, S.H., M.H. (Peneliti PUSHAM UII), Kapolda DIY, Ihsan Ali Fauzi, M.A. (PUSAD Paramadina), M. Zaini. Dan pesertanya adalah Polisi, Satpol PP, Pemerintah, NGO, Ormas Agama, Aliran Kepercayaan, COP, Mahasiswa, dan Pesantren.
Seminar bertujuan : (1) Memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi polisi, tokoh agama dan elemen masyarakat terkait fungsi dan peran masing-masing pihak dalam menjaga bina damai kehidupan beragama. (2) Mensinergikan pemahaman polisi, tokoh agama dan masyarakat dalam penanggulangan isu keamanan yang berperspektif HAM dalam konteks kebebasan beragama

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.