CATATAN PINGGIR
23 Maret 2018
DEMOKRASI TAK BERJALAN SENDIRI
 

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

Oleh sebab itu, demokrasi harus mengatasi bentuknya yang sekarang berupa prosedural semata, meski yang prosedural itu sendiri tidak dapat dihilangkan namun demokrasi substansial mutlak dibutuhkan. Prosedural demokrasi  mengandung dua ancaman yang sama latennya. Pertama, demokrasi dibajak oleh mereka yang sejatinya anti demokrasi. Kelompok-kelompok sektarian dapat mengambil hati konstituen secara demokratis, tetapi setelah berkuasa mereka membakar jembatan yang mereka bakar sendiri. Ada kecenderungan di Indonesia bahwa kepentingan mayoritas, biasanya atas nama keamanan, harus lebih diutamakan dari kepentingan minoritas, tidak peduli sepenting apapun hak minoritas yang dikorbankan itu. Kedua, demokrasi dibajak oleh orang-orang berpunya. Demokrasi merosot maknanya menjadi kompetisi untuk mendulang suara yang di dalamnya popularitas menjadi kunci utama. Sementara popularitas jarang dibangun dari keringat kerja-kerja politik, melainkan iklan politik belaka. Tak ayal, para pemenang pun adalah mereka yang bermodal atau dimodali oleh para cukong. Kualitas demokrasi pun dipertaruhkan ketika relasi politik berubah menjadi transaksi ekonomi belaka.

Karena itu, demokrasi tidak dapat berjalan sendiri. Hampir sepanjang perjalanan sejarahnya, teori dan praktik tentang demokrasi terpusat pada klaim-klaim yang saling berlawanan mengenai kekuasaan oleh kelompok-kelompok sosial yang saling bersaingan. Demikianlah, David Held memulai karyanya Models of Democracy dengan mendefinisikan demokrasi sebagai “suatu bentuk pemerintahan dimana, pertentangan monarki dan aristokrasi, rakyatlah yang memerintah. Konteks di Indonesia misalnya, sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai wakil mayoritas mendatangin Pengadilan untuk mengintervensi penegakan hukum, atau sekelompok wakil rakyat yang mengesahkan undang-undang dimana isinya justeru bertentangan dengan kehendak rakyat. Maka, bagi penulis sendiri kesendirian demokrasi itu harus ditemani atau bahkan di dasari oleh hak asasi manusia.

Demokrasi bertujuan untuk memberdayakan rakyat, guna menjamin agar merekalah, dan bukan satu kelompok tertentu dalam masyarakat, yang memerintah. Demokrasi mengalokasikan kewenangan kedaulatan kepada rakyat yang, karena merekalah yang berdaulat, bebas untuk menentukan berbagai sistem politik, ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri.

Sebaliknya, hak-hak asasi manusia bertujuan memberdayakan individu-individu, dan dengan demikian membatasi kedaulatan rakyat dan pemerintahannya. Konsep ini lahir dari pemahaman bahwa hak asasi manusia melekat pada setiap manusia karena dirinya adalah manusia. Cakupan yang dapat diterima dari berbagai sistem dan praktik politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara tegas dibatasi oleh persyaratan bahwa semua itu tidak merendahkan martabat kemanusiaan, bahkan yang sangat minoritas sekalipun.

Hanya jika kehendak rakyat yang berdaulat menghormati hak-hak asasi manusia, dan dengan demikian membatasi berbagai kepentingan dan tindakannya sendiri, maka demokrasi akan memberi andil dalam mewujudkan hak-hak asasi manusia. Akan tetapi dalam praktik, kehendak rakyat, bagaimanapun kehendak itu diketahui, sering kali bertolak belakang dengan hak-hak individual para warga negara, dan dalam kondisi seperti ini, warga negaralah yang selalu diminta untuk mengalah. Demokrasi tidak jarang melayani kepentingan khusus dari para konstituen utama. Demokrasi lansung bahkan, seperti yang secara dramatis diperagakan oleh orang-orang atena, bisa saja secara sangat mencolok berciri tidak toleran. Lalu bagaimana dalam demokrasi perwakilan?

Sumber : Media Indonesia, 20 Maret 2018

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
23 Maret 2018

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.