BULLETIN
Penyandang Disabilitas Terdiskriminasi Di Dunia Peradilan
 

Kata Pengantar

Penegak hukum adalah pundak bagaimana hukum bisa merespon persoalan-persoalan masyarakat. Adil atau tidak satu penega­kan hukum, salah satunya bergantung kepada para penegak hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo menga­takan, penegakan hukum itu bukan merupakan satu tindakan yang pasti, yaitu sekedar menerapkan satu peraturan hukum pada satu kejadian, sebab penega­kan hukum ibarat menarik garis lurus antara dua titik : antara hukum dan manusia. Padsa level hukum yang normatif, penegakan hukum terlihat sederhana dan mudah, tinggal menerapkan satu peraturan. Tapi, penegakan hukum sebenarnya tidak semudah itu, ka­rena penegak hukum harus mengerti tentang konteks sosial masyarakat, keadaan manusia yang bermasalah dengan hukum, dan bagaimana teks hukum harus diterapkan pada sisi yang lain.

Para penegak hukum dalam konteks sosial dan kondisi manusia yang kompleks, mereka harus ahli dan adil dalam memutuskan satu hukum. Keahl­ian disini dimaksudkan bahwa para penegak hukum harus mengerti tentang teks hukum, tapi juga tidak kalah penting adalah mereka ahli untuk menggali persoalan-persoalan sosial dan soal yang menjadi persoalan manusia yang tidak tunggal. Keahlian untuk mengerti dan memahami teks, konteks dan problematika manusia, setidaknya akan menjadi bekal bagaimana mereka menyelesaikan satu persoa­lan secara adil. Keadilan hukum adalah representasi bahwa hukum tidak semata ditegakkan dengan teks, tapi juga konteks dan untuk memanusiakan manusia.

 

Download Majalah

 

Daftar Isi

Indonesia
versi Bahasa Indonesia
Research
research held by PUSHAM UII
Library
a library of PUSHAM UII
T-Shirts
T-shirt produced by PUSHAM UII
Bulletin
bulletin published by PUSHAM UII
Books
books published by PUSHAM UII
Newsletter & Comics
newsletter and comic published by PUSHAM UII
Catatan Pinggir
short analysis about human rights
Catatan Pinggir
March 23, 2018

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

News
June 17, 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
June 15, 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
June 9, 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
June 9, 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.