BULLETIN
Antara Pungli Dan Calo
 

Kata Pengantar

POLRI tak terasa telah merayakan HUT—nya yang ke-65. Harapan-harapan Publik masih menjadi beban berat di institusi in Betapa tidak?, dalam umurnya telah kenyang pengalaman dan gendut kritikan, institusi mi masih dirundung masalah. Tiga survey terbaru menempatkan institusi POLRI sebagai institusi terkorup.

Satu, survei KPK menemukan bahwa pelayanan Poiri merupakan pelayanan terburuk disbanding institusi negara yang lain. Pelayanan terkait penerbitan surat-surat seperti SIM dan SKCK mendapat nilai di bawah rata-rata.

Dua, survey LSI juga mengungkap persepsi publik bahwa institusi kepolisian dinilai paling korup di Indonesia. Kepolisian dianggap gagal dalam menghadapi tekanan korupsi di internal (-26 persen) dan tekanan korupsi dan pengusaha cukup kuat tapi relatif tak sebesar korupsi internal (-18 persen).

Tiga, survey Transparency International Indonesia (Til) yang menyatakan bahwa institusi kepolisian merupakan lembaga yang paling korup. Til menemukan 31% dan 9.327 responden menganggap bahwa pemberantasan korupsi di kepolisian harus diutamakan dibanding dengan lembaga-lembaga Negara lainnya.

 

Download

 

Daftar Isi

  • Samsat Kota DIY: Polisi cs Calo
  • Pungli Buat Surat Menyurat Di Kantor Polisi
  • Rekontruksi Budaya Kerja Dan Cara Pandang Dalam Kepolisian
  • Korupsi Melilit Samsat
  • Pengangan Bencana
  • AKPOL Sambut Gubernur Baru
  • Lulusan Terbaik AKPOL 2008 Terseret Kasus IPAD
  • Briptu Rahmat: Brimob Si Kutu Buku
  • Pelayanan Public Di Samsat
  • Pengacara Rakyat Miskin
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
04 Juli 2017

Oleh: Despan Heryansyah, SHI., MH.

(Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII)

Model pemidanaan yang terfokus pada pemberatan hukuman terhadap pelaku dengan tujuan agar menimbulkan efek jera adalah model lama yang sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan negara-negara modern. Kini, telah terjadi merit sistem terhadap teori pemidaan melalui infiltrasi keilmuan lain semisal antropologi, sosiologi, psikologi, dan khususnya Hak Asasi Manusia (HAM). Yang terakhir merupakan diskursus yang paling banyak dibicarakan, yaitu perkawinan antara pemidanaan dengan hak asasi manusia. Wacana ini, layak untuk diangkat di Indonesia saat ini karena momentum perubahan UU Terorisme tengah gencar dibicarakan.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.