BULLETIN
Menculik Petani dalam Konflik
 

Kata Pengantar

Kepekaan hati pemerintah dan aparat penegak hukum telah terbeli oleh kuasa kekuatan modal dan investasi yang telah menghalalkan segala cara. Betapa tidak, di balik kriminalisasi terhadap Tukijo dan intimidasi hukum dan non hukum terhadap para petani, tersimpan konspirasi kepentingan penguasa dan pemodal. Proyek pengeboran dan pengelolaan Pasir Besi telah menghadirkan pemodal PT Jogja Magasa Iron (JMI). Proyek investasi di Kulonprogo terbilang sangat besar, Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan ketika dalam Forum Komunikasi Pimpinan Kementerian Perindustrian dengan Dunia Usaha serta Instansi Terkait bahwa kandungan Pasir Besi di Kulonprogo diperkirakan mempunyai deposit sekitar 300 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah menurut Hidayat penting untuk memberikan jaminan insentif fiskal baik berupa tax allowance maupun fasilitas tax holiday dan mencarikan investor dari dalam maupun dari luar negeri. Sultan Hamengku Buwono Gubernur DIY juga menyatakan bahwa salah usaha unggulan investasi swasta di DIY ialah mega proyek Pasir Besi di Kulon Progo yang diprakarsai oleh PT Jogja Magasa Iron (JMI) dan bandara internasional.

 

Download

 

Daftar Isi

  • Menculik petani dalam konflik
  • Penangkapan petani tukijo menciderai hukum dan kemanusiaan
  • Melindungi dan mengayomi tanpa bukti
  • Taruna kunjungi kali code
  • Mbah Narso: Akpol agen perubahan
  • Briptu Eka Frestya: Penjahat itu tersenyum padaku
  • Tukijo ditangkap tanpa aturan !
  • Matinya keadilan
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.