BULLETIN
Urgent Agenda: 'Civil State'
 

Kata Pengantar

Hingga kini, potret penegakan HAM di negeri in masih saja terlihat buram. Di saat kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu masih belum terselesaikan, berbagai bentuk pelanggaran HAM baru terus bermunculan. Krisis ekonomi yang tak kunjung usai, beragam konflik sosial-politik, kekerasan massa, teror, serta pendekatan militeristik dalam berbagai masalah kebangsaan adalah beberapa contoh fenomena aktual di negeri in yang mendorong dan menyebabkan banyak hak-hak asasi warga negara terlanggar dan tercerabut.

Diantara sebab utamanya adalah lemahnya kemampuan dan peran negara dalam menjamin per­lindungan dan pemenuhan hak-hak warga. Negara yang berkewajiban menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak warga negara, dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini justru terjebak dalam kondisi 'ungovernability' yang membuatnya tidak mampu memenuhi kewajiban moral, legal dan politiknya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warganya, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, negara juga belum sepenuhnya terlepas dari kendali dan hegemoni militer yang menjadikannya sulit menghapuskan wajah represifnya.

Berangkat dari kenyataan itulah, Teropong edisi perdana in mencoba mengangkat isu pentingnya upaya yang sungguh-sungguh dalam membentuk negara beradab (civil state), yakni negara yang menurut Robert W. Hefner dapat membatasi kekuasaannya sendiri (self limiting) dan mampu menjamin terlindungi dan terpenuhinya hak-hak warganya. Selamat membaca! (redaksi)

 

Daftar Isi

Indonesia
versi Bahasa Indonesia
Research
research held by PUSHAM UII
Library
a library of PUSHAM UII
T-Shirts
T-shirt produced by PUSHAM UII
Bulletin
bulletin published by PUSHAM UII
Books
books published by PUSHAM UII
Newsletter & Comics
newsletter and comic published by PUSHAM UII
Catatan Pinggir
short analysis about human rights
Catatan Pinggir
October 2, 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
June 17, 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
June 15, 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
June 9, 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
June 9, 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.