BULLETIN
Agenda Mendesak: 'Civil State'
 

Kata Pengantar

Hingga kini, potret penegakan HAM di negeri in masih saja terlihat buram. Di saat kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu masih belum terselesaikan, berbagai bentuk pelanggaran HAM baru terus bermunculan. Krisis ekonomi yang tak kunjung usai, beragam konflik sosial-politik, kekerasan massa, teror, serta pendekatan militeristik dalam berbagai masalah kebangsaan adalah beberapa contoh fenomena aktual di negeri in yang mendorong dan menyebabkan banyak hak-hak asasi warga negara terlanggar dan tercerabut.

Diantara sebab utamanya adalah lemahnya kemampuan dan peran negara dalam menjamin per­lindungan dan pemenuhan hak-hak warga. Negara yang berkewajiban menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak warga negara, dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini justru terjebak dalam kondisi 'ungovernability' yang membuatnya tidak mampu memenuhi kewajiban moral, legal dan politiknya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warganya, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, negara juga belum sepenuhnya terlepas dari kendali dan hegemoni militer yang menjadikannya sulit menghapuskan wajah represifnya.

Berangkat dari kenyataan itulah, Teropong edisi perdana in mencoba mengangkat isu pentingnya upaya yang sungguh-sungguh dalam membentuk negara beradab (civil state), yakni negara yang menurut Robert W. Hefner dapat membatasi kekuasaannya sendiri (self limiting) dan mampu menjamin terlindungi dan terpenuhinya hak-hak warganya. Selamat membaca! (redaksi)

 

Daftar Isi

  • FOKUS :
  • Negara, Kekerasan dan HAM
  • Negara dan Penegakan HAM Pasca-Orde Baru
  • PERSPEKTIF: "Negara Hukum dan Hak-Hak Warga Negara"
  • WAWANCARA
  • WACANA : "Dari Civil Society Menuju Civil State"
  • APRESIASI : "Demokratisasi dan HAM: Keselarasan atau Ketegangan?"
  • Model Spiral Pembumian HAM
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
04 Juli 2017

Oleh: Despan Heryansyah, SHI., MH.

(Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII)

Model pemidanaan yang terfokus pada pemberatan hukuman terhadap pelaku dengan tujuan agar menimbulkan efek jera adalah model lama yang sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan negara-negara modern. Kini, telah terjadi merit sistem terhadap teori pemidaan melalui infiltrasi keilmuan lain semisal antropologi, sosiologi, psikologi, dan khususnya Hak Asasi Manusia (HAM). Yang terakhir merupakan diskursus yang paling banyak dibicarakan, yaitu perkawinan antara pemidanaan dengan hak asasi manusia. Wacana ini, layak untuk diangkat di Indonesia saat ini karena momentum perubahan UU Terorisme tengah gencar dibicarakan.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.