BUKU
POLISI & HAM. CATATAN KRITIS TARUNA AKPOL
 

Kata Pengantar

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menegaskan harapannya agar dilakukan reformasi di internasl kepolisian pada saat melantik Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Harapan yang pas. Selain muda dan cerdas, Tito Karnavian juga dianggap selalu berhasil pada semua jenjang tugas yang diamanatkan kepadanya. Semoga kesuksesan juga akan dicatatkannya saat ini.

Harapan akan reformasi internal juga terus menggelora di institusi pendidikan kepolisian. Akademi Kepolisian juga berbenah, menangkap spirit refolusi mental dan nawa cita yang didengung-dengungkan oleh pemerintah. Para perwira alumni AKPOL juga bersiap diri menyongsong masa depan penugasan dengan lebih optimal. Tantangan kepolisian pada waktu yang akan datang tidaklah ringan. Globalisasi menuntut kesiap siagaan maksimal. Ia tidak hanya membawa kabar baik berupa kemudahan melakukan komunikasi, transaksi dan juga transfer pengetahuan. Namun ia juga memfasilitasi globalisasi kejahatan. Kejahatan bisa dioperasikan oleh orang yang lintas batas. Kejadiannya memang terjadi di Indonesia, namun operatornya dapat tinggal di tempat yang tidak teridentifikasi.

Melihat para taruna yang sedang belajar di AKPOL, nampaknya keraguan akan hilang. Kita dipertemukan dengan anak-anak muda cerdas, trengginas dan memiliki pena yang tajam serta naluri yang dalam. Hal ini dapat dilihat di dalam buku ini. Para taruna mampu mencurahkan pikirannya yang jernih tentang upaya perbaikan dan pembenahan yang perlu dilakukan. Para taruna juga mampu memberikan analisis yang tajam terhadap peristiwa actual yang terjadi di masyarakat.

Melalui tulisan singkat ini, saya berharap tunas-tunas yang baik ini tetap dirawat dan diberi ruang tumbuh kembang hingga pada ahirnya menjadi batang yang kuat, dahan dan ranting yang menjulang dan bunga serta buah yang segar dimakan.

Terakhir, sebagai Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Gubernur AKPOL Irjend. Pol. Dr. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.H., M.H., M.M., atas dukungannya sehingga proses penulisan dan percetakan buku ini dapat terlaksana. Kepada para Perwira Siswa, selamat, anda telah memberi pesan perubahan dan perbaikan. Kepada The Asia Foundation (TAF) terimakasih atas dukungannya sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

 

Daftar Isi

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.