BUKU
Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas
 

Kata Pengantar

Kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Beberapa tahun terakhir, kasus-kasusnya bahkan ramai diperbincangkan. Salah satu persoalannya adalah terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak¬haknya banyak yang tercerabut. Dukungan sistem peradilan juga sangat minim.
Permasalahan lain yang seringkali ditemui adalah soal pengetahuan. Para penegak hukum belum memahami siapa itu penyandang disabilitas. Apa rintangan-rintangan yang dihadapi dan apa kebutuhannya ketika berproses di pengadilan. Kondisi mi diperumit dengan norma hukum yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas. Lembaga peradilan di Indonesia juga belum memiliki mekanisme khusus, seperti halnya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Buku mi lahir sebagai pedoman Iayanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Disuguhkan secara menarik, bukan hanya karena kebaruan materinya, tetapi juga karena isinya yang praktis. Buku mi dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang melibatkan penyandang disabilitas.

 

Daftar Isi

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
04 Juli 2017

Oleh: Despan Heryansyah, SHI., MH.

(Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII)

Model pemidanaan yang terfokus pada pemberatan hukuman terhadap pelaku dengan tujuan agar menimbulkan efek jera adalah model lama yang sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan negara-negara modern. Kini, telah terjadi merit sistem terhadap teori pemidaan melalui infiltrasi keilmuan lain semisal antropologi, sosiologi, psikologi, dan khususnya Hak Asasi Manusia (HAM). Yang terakhir merupakan diskursus yang paling banyak dibicarakan, yaitu perkawinan antara pemidanaan dengan hak asasi manusia. Wacana ini, layak untuk diangkat di Indonesia saat ini karena momentum perubahan UU Terorisme tengah gencar dibicarakan.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.