BUKU
Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Perumahan Di Era Otonomi Dareah: Analisis Situasi Di Tiga Wilayah.
 

Kata Pengantar

Buku ini secara eksplisit maupun implisit berkehendak untuk mengajak para pembaca melihat dan menilai sejauh mana pemerintah pengemban kekuasaan negara telah berupaya memenuhi kewajibannya, untuk secara bertahap namun segera, merealisasi hak-hak ekosok rakyat.

Dikatakan oleh penyusun buku ini bahwa ada dua indikator utama yang diperlukan untuk melihat kesungguhan usaha pemerintah itu, yakni komitmen dan taraf kekuatan sumberdaya finansialnya. Namun dalam hubungan ini perlu diingat, bahwa sesungguhnya dalam persoalan hak-hak ekosob yang asasi bagi rakyat itu, kewajiban pemerintah bukanlah mengerahkan sumberdaya untuk sepenuhnya memberikan (!) melainkan “hanya” untuk membangun infrastruktur publik (!).

Dana anggaran tidak untuk diobral dan dibagikan cuma-cuma melainkan untuk membangun infrastruktur, demikian rupa agar wargamasyarakat secara bebas mendapatkan peluang yang luas – berkat terbangunnya infrastruktur yang baik itu – untuk berusaha memperoleh kesejahteraannya.

Maka yang menjadi persoalan di sini ialah kewajiban dan komitmen pejabat pemerintahan, tidak untuk berzakat-zakat melainkan untuk membangun infrastruktur yang memudahkan rakyat dalam usaha-usaha mereka, yang bebas dan mandiri, tatkala mengupayakan kesejahteraannya.

 

 

Download

 

Daftar Isi

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
04 Juli 2017

Oleh: Despan Heryansyah, SHI., MH.

(Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII)

Model pemidanaan yang terfokus pada pemberatan hukuman terhadap pelaku dengan tujuan agar menimbulkan efek jera adalah model lama yang sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan negara-negara modern. Kini, telah terjadi merit sistem terhadap teori pemidaan melalui infiltrasi keilmuan lain semisal antropologi, sosiologi, psikologi, dan khususnya Hak Asasi Manusia (HAM). Yang terakhir merupakan diskursus yang paling banyak dibicarakan, yaitu perkawinan antara pemidanaan dengan hak asasi manusia. Wacana ini, layak untuk diangkat di Indonesia saat ini karena momentum perubahan UU Terorisme tengah gencar dibicarakan.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.