BUKU
Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia
 

Kata Pengantar

Membangun Peradaban Bangsa dengan Menegakkan Hak Asasi Manusia

Sama seperti halnya keadilan, hak asasi manusia merupakan bahasa universal bagi bangsa manusia dan menjadi kebutuhan pokok rokhaniah bagi bangsa baradab di muka bumi. Keadilan dan hak asasi manusia tidak mengenal batas territorial, bangsa, ras, suku, agama, dan ideologi politik. Keadilan dan hak asasi merupakan faktor determinan dalam proses eksistensi dan pembangunan peradaban umat manusia.

Bukti jejak sejarah kehidupan manusia menunjukkan adanya beberapa guru bangsa manusia, begitu pun adanya dokumen-dokumen hak asasi manusia yang berkorelasi dengan adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Piagam-piagam tertulis tentang hak asasi manusia mengabadikan hati nurani dan akal manusia untuk tetap menghargai hak asasi dan martabat kemanusiaan. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia akan selalu mendapat respon moral dan konsekuensi sosial politik sesuai dengan radius dan kompetensi otoritas yang berlaku.

Eksistensi hak asasi manusia (HAM) dan keadilan merupakan ramuan dasar dalam membangun komunitas bangsa manusia yang memiliki kohesi sosial yang kuat. Betapapun banyak ragam ras, etnis, agama, dan keyakinan politik, akan dapat hidup harmonis dalam suatu komunitas anak manusia, jika ada sikap penghargaan terhadap nilai-nilai HAM dan keadilan.

Eksistensi HAM berbanding lurus dengan keberadaan bangsa manusia sesuai dengan jangkauan pemikiran dan perkembangan lingkungannya. Untuk itu, setiap kejahatan HAM harus diadili karena kejahatan HAM telah, sedang, dan akan selalu menjadi awan gelap dalam perjalanan peradaban bangsa. Bangsa Jerman menanggung beban moral kejahatan HAM yang dilakukan oleh Hitler, Bangsa Jepang terbebani oleh kejahatan HAM tentara Jepang pada masa lalu, begitu pula kejahatan HAM yang terjadi di negara Kamboja, Bosnia Hersegovina, Rwanda, Indonesia, tindakan Amerika Serikat di Afghanistan, Irak, tahanan Guantanamo, dan lain-lain.

Pemikiran filosof Plato tentang Republic yang membicarakan tentang pemerintahan dan rakyatnya, hukum dan keadilan menunjukkan adanya perkembangan pemikiran yang menyangkut eksistensi dan perlindungan bagi manusia pada tahun 380 SM. Proses perkembangan pemikiran terus berlanjut sesuai dengan perkembangan bangsa manusia seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Sirkulasi hukum alam, kejadian tentang revolusi sosial yang kemudian melahirkan dokumen piagam HAM, hukum HAM serta hukum acara pengadilan HAM, menunjukkan tahanan runtut adanya chaos, cosmos, logos, dan teknologos tentang penegakan HAM. Revolusi (chaos) Perang Dunia II melahirkan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dalam dominan kosmos yang konsekuensi yuridisnya dilahirkan pula perangkat hukum di badan dunia PBB vang berada dalam domain logos dan teknologos. Revolusi sosial­politik Perang Dunia II karena telah ternyata pula terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan genosida (genocide) memunculkan Pengadilan HAM Internasionai Nuremberg dan Tokyo. Dalam hubungannya dengan Pengadilan Internasional Nuremberg ini, David Luban memaparkan this idea that Nuremberg was to be the Trial to end all the wars seems fantastic and naive forty years (and 150 waaars) later. It has also done much activities the real achievements of the trial, in particular the condemnation of crimes againts humanity (vide, Henry J. Steiner & r hillip Ashton, 2000 : 125)_ Dalam keiahatan terhadap kemanusiaan yang lain di belahan dunia pada tahun 1990-an muncul IC T Y (The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), ICTR (The International Tribunal for Rwanda), Sierra Lione, Kambodia, dan Indonesia.

Dan pengalarnan praktek penerapan international human rights law (Hukum HAM Internasional) dapat memunculkan konsep-konsep hukum HAM. Pelanggaran HAM yang berat termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dikualifkasikan sebagai the most serious crimes (kejahatan yang paling serius) dan merupakan musuh bersama seluruh ummat manusia (hostis humanis geneeris), sehingga menjadi kewajiban masyarakat internasional dan menuntut pertanggungjawaban negara untuk mengadili pelakunya (erga omnes obligation). Begitu pula munculnya wacana penerapan ex post facto law.

Keberadaan pegadilan HAM di Indonesia dengan alas hukum Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tidak lepas dari adanva pengaruh opini internasional. Kenyataan ini menyadarkan negara Indonesia untuk tidak lagi mempergunakan watak pemerintahan pada masa Orde Lama maupun Orde Baru yang alergi terhadap demokrasi dan HAM. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, negara Indonesia terihat melakukan perubahan sikap dalam merespon fenomena HAM. Hal ini ditunjukkan dengan mencabut beberapa undang-­undang yang kehilangan relevansi sosial-politiknya dan membuat undang-­undang yang menghargai serta menjamin nilai-nilai demokrasi dan HAM. Selain mengamandemen UUD 1945 dengan memberi jaminan ketentuan tentang HAM, negara Indonesia juga memberlakukan beberapa undang-undang yang berhubungan dengan HAM seperti antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahuri 2000 tentang Pengadilan HAM serta meratifikasi beberapa konvensi internasional yang menyangkut HAM.

Penegakan HAM dan keadilan merupakan tiang utama dari tegaknya bangunan peradaban bangsa, sehingga bagi negara yang tidak menegakkan HAM dan keadilan akan menanggung konsekuensi logis yaitu teralienasi dari komunitas bangsa beradab dunia Internasional. Lebih dari itu, biasanya harus menanggung sanksi politis atau ekonomis sesuai dengan respon negara yang menilainya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan bersifat universal, apalagi era globalisasi dewasa ini. Secara yuridis, hukum HAM Internasional menentukan adanya Jus Cogen yang dikualifikasikan sebagai a peremtory norm of general international law. A norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by subsequent norm of general international law having the same character (vide Thomas Bueergental & Harold G. Maieer, 1990: 108).

Jadi ada kepribadian pokok dalam hukum HAM Internasional yang disepakati dan dijunjung tinggi oleh komunitas negara-­negara beradab yang menyangkut nilai-nilai HAM, misalnya undang-undang suatu negara tidak boleh bertentangan dengan larangan hukum Internasional yang melarang perbudakan. Untuk itu menjadi kewajiban moral dan tugas dan perguruan tinggi, LSM, ormas, media massa, dan sejenisnya untuk selalu berteriak dan mengontrol jalannya pemerintahan dan lembaga Negara lainnya agar tidak melanggar HAM. Setiap kekuasaan pemerintah adalah sesuatu yang cenderung jahat dan melanggar HAM, tetapi pada saat yang sama diperlukan. Untuk itu siapapun yang memegang kekuasaan politik, apapun suku atau rasnya, apapun agamanya, apapun keyakinan politikny, wajib untuk dikontrol oleh rakyat.

Dalam era globalisassi, penegakan HAM dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan faktor perkembangan teknologi, terutama dalam hal yang menyangkut proses dan alat pembuktian dalam pengadilan HAM. Beberapa norma Internasional dalam proses pengadilan HAM telah diikuti dalam proses pengadilan HAM antara lain tentang adanya Disenting Opinion dalam putusan pengadilan. Keberadaan lembaga Pre-Trial akan dapat mendukung proses peradilan yang tidak menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Lebih dari itu, perlu dihindari adanya proses peradilan yang dapat menimbulkan kecurigaan public nasional maupun internasional tentang adanya kesan proses peradilan yang melindungi pelaku kejahatan HAM.

Tingkah laku hukum (legal behavior) maupun tingkah laku di ruang pengadilan (courtroom behavior) para penegak hukum akan selalu mengundang respon baik secara sosial, moral, maupun yuridis. Menjaga integritas Pengadilan HAM merupakan prasyarat untuk adanya respon positif terhadap penegakan HAM di masa mendatang. Eksistensi peran dan yurisdiksi pengadilan berkorelasi dengan perubahan dan perkembangan ideologi hukum yang hidup dalam masyarakat. Misalnya Pasal 49 UU No. 26 Tahun 2000 menentukan bahwa ketentuan mengenai kewenangan atasan yang berhak menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1977 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran HAM yang berat menurut undang-undang.

Bunga rampai tulisan tentang hak asasi manusia dalam buku ini yang ditulis oleh para pemikir, pengamat dan pegiat HAM terlihat sebagai susunan pemikiran yang informatif dan analitis sehingga perlu dibaca oleh akademisi, praktisi dan masyarakat banyak.

Artidjo Alkostar

Mantan Direktur LBH Yogyakarta

Staf Ahli PUSHAM UII

Dosen Fakultas Hukum UII

Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI

 

 

Download

 

 

DAFTAR ISI

 

DISSEMINASI HAM : Kerja Panjang Menuju Masyarakat Beradab dan Demokratis          

 

KATA PENGANTAR Artidjo Alkostar : Membangun Peradaban Bangsa dengan Menegakkan Hak Asasi Manusia              

 

Epilog                                                             

 

  1. I.         HAM, AGAMA DAN DINAMIKA POLITIK GLOBAL        
    1. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam  Paradigma Islam (Didi Nazmi, S.H., L.LM)      
    2. Deklarasi Kewajiban Asasi Sebagai Sarana Untuk Mempertemukan  Ideologi, Kepercayaan Dan Pandangan Politik Masyarakat Internasional (M. Nur Islami, S.H., M.Hum)           
    3. Islam dan HAM pasca 11 September 2000 (Supriyanto Abdi, M.A.)

 

  1. II.        HAM, GOOD GOVERNANCE DAN TERORISME NEGARA        
    1. Human Rights and Good Governancance (Hernadi Affandi, S.H.)  
    2. Korupsi dan Pelanggaran HAM EKOSOB (Imran, S.H., M.H.)         
    3. c.     Terorisme Negara, Kisah Negeri yang Bertabur Korban (Eko Prasetyo, S.H.)        

 

  1. III.      HAM DALAM KERANGKA HUKUM DAN KETATANEGARAAN DI INDONESIA            
    1. Demokratisasi  dan  Perlindungan  Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum (Abdul Latif, S.H., M.H.)
    2. Perlindungan HAM dalam Struktur Ketatanegaraan Republik  Indonesia (Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H)        
    3. Implementasi Kebebasan Berserikat di Bidang Politik Menurut  Undang-Undang Dasar 1945 (M. H. Husnu Abadi, S.H., M.Hum) 
    4. Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Kaitannya dengan  Hak Asasi Manusia di Indonesia (Yahya A.Z., S.H.)    
    5. Politik Hukum HAM : Studi atas Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang Air (Eko Riyadi, S.H)         

 

  1. IV.      UPAYA DAN PROSPEK PENEGAKAN HAM DI INDONESIA     
    1. Hak Asasi Manusia di Indonesia (Drs. Muntoha, S.H., M.Ag)          
    2. HAM, DUHAM & RANHAM Indonesia (Majd El-Muntaj)       
    3. Upaya Memerangi  Diskriminasi Hak Asasi  Manusia (Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., L.LM)      
    4. Prospek Penegakan HAM di Indonesia (Prof. Hanafi Mahtika)        

 

  1. V.        PELANGGARAN HAM DAN SISTEM PENGADILAN HAM: KONSEP DAN KASUS DI INDONESIA      
    1. HAM, Pelanggaran HAM dan Penegakan HAM (Andrey Sujatmoko, S.H., M.H.)     
    2. Peradilan Hak Asasi Manusia (Michael Djawa, S.H., M.H.)
    3. Peradilan yang Fair dan Manusiawi sebagai Hak Asasi Manusia (Suparman Marzuki, S.H., M.Si)           
    4. Menanti Keadilan: Urgensi Penyelesaian Masalah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu di Ujung Masa Transisi (Manunggal K. Wardaya, S.H., L.LM.)        
    5. e.     Pelanggaran HAM Ode Baru, Studi Kasus Komando Jihad (La Ode Arham, S.S)  
    6. Pengadilan Bagi Pelaku Pelanggaran Ham Berat: Upaya Memutus Impunity Vs Kepentingan Politik. (Kartini Sekartaji)     

 

  1. VI.      HAK-HAK MASYARAKAT ADAT DAN KELOMPOK RENTAN
    1. Eksistensi, Hak dan Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat Propinsi Sumatera Barat (Drs. Akmal, M.Si)        
    2. Perlindungan Hukum  Hak Guna Wilayah Pesisir dan Laut Masyarakat Nelayan Tradisional dalam Konteks Desentralisasi Pengelolaan Sumberdaya Laut (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan  “Jaring Tarik”  di Pantai Prigi Kabupaten Trenggalek) (Sulardi  dan  Aan Eko Widiarto)    
    3. Hak Asasi Anak (Salimin Amaferi, S.H.)       
    4. Hak Perempuan dan Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Niken Savitri, S.H.)  
  2. VII.     HAK ATAS KESEHATAN, KEBUDAYAAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
    1. The Right To Health Care dalam Instrumen Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia (M. Husni Syam, S.H., M.H.)       
    2. Kaitan Hak Kebudayaan dan Hak Kekayaan Intelektual (Miranda Risang Ayu, S.H., M.H.)          
    3. Hak Atas Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Hidup dan Krisis Lingkungan (M.Nasir, S.H.)   
    4. Pemenuhan Hak Atas Lingkungan yang Sehat dalam Masalah Persampahan (Studi Kasus Leuwi Gajah, Cimahi, Jawa Barat) (Inna Junanenah, S.H.)          

 

  1. VIII.   HAM, HUKUM HUMANITER DAN KONFLIK BERSENJATA    
    1. Pelanggaran Hukum Humaniter dan HAM dan Sistem Penegakannya (Isplansius Ismail, S.H., M.H.)     
    2. Analisis Yuridis tentang Hubungan antara Hukum Humaniter Internasional dengan Hak Asasi Manusia (Dadang Siswanto, S.H., M.H.)         
    3. HAM dan Sengketa Bersenjata di Indonesia (Prof. Sulaiman Hamid)         

 

 Download

 

Daftar Isi

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
30 Agustus 2017

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)  dan Mahasiswa Program Doktor
Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Harus kita akui, bahwa sampai hari ini negara kita masih sulit sekali keluar dari pusaran kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa oleh dunia Internasional, setidaknya terhadap Narkoba, Korupsi, dan Terorisme. Untuk kasus korupsi dan terorisme, kita mengapresiasi kinerja KPK dan Densus 88 yang sejauh ini telah bekerja dengan optimal. Tidak sedikit koruptor yang berhasil dijebloskan ke penjara meski kinerja KPK bukan tanpa cacat, begitu pula dengan tidak sedikit terorisme yang berhasil ditangkap yang barangkali berbanding lurus dengan jumlah terduga teroris yang ditembak mati.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.