Profil Lembaga
 
Struktur Organisasi

Dewan Pembina:
Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si
Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Direktur: Eko Riyadi, S.H., M.H.

Staf :
Imran, S.H., M.H.
Nurdayad, S.Ag
St. Tri Guntur Narwaya, M.Si

Sekretaris: Nova Umiyati, SIP

Keuangan:
Astri Unun Pratiwi, S.E., Akt.
Aniati Widiastuti

Bagian Umum:
Koordinator: Arwin Sriwahyu R.

Anggota:
Tarkima (Dokumentasi/Perpustakaan)
Hari Yanuardi (Satpam)
Dwi Putranto Hambowo (Pengemudi)
Manu Supana (Cleaning Service)
Imam Dwi Setiawan (Jaga Malam)
Anton (Jaga Malam)

Staf Ahli:
Prof Dr. Ichlasul Amal
Dafri Agus Salim, M.A.
Dr. Abdul Munir Mulkhan
Prof. Dr. Syafi’ie Ma’arif
Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
Nur Ismanto, S.H.

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
20 Februari 2014

HUKUM TAK MENGERTI
Penyandang Disabilitas

Oleh : M. Syafi’ie, S.H.

Berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik,
maka dengan peraturan yang buruk pun
saya bisa membuat putusan yang baik
-Taverne-

Penegak hukum adalah pundak bagaimana hukum bisa merespon persoalan-persoalan masyarakat. Adil atau tidak satu penega¬kan hukum, salah satunya bergantung kepada para penegak hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo menga¬takan, penegakan hukum itu bukan merupakan satu tindakan yang pasti, yaitu sekedar menerapkan satu peraturan hukum pada satu kejadian, sebab penega¬kan hukum ibarat menarik garis lurus antara dua titik : antara hukum dan manusia. Padsa level hukum yang normatif, penegakan hukum terlihat sederhana dan mudah, tinggal menerapkan satu peraturan. Tapi, penegakan hukum sebenarnya tidak semudah itu, ka¬rena penegak hukum harus mengerti tentang konteks sosial masyarakat, keadaan manusia yang bermasalah dengan hukum, dan bagaimana teks hukum harus diterapkan pada sisi yang lain.

News
25 Maret 2015
MOL. Penegakkan hukum tidak hanya pelaksanaan rumusan abstrak dari UU tetapi bagaimana asas-asas dari nilai-nilai hukum yang bersifat adil dan beradab dapat dijalankan secara konkrit.
25 Maret 2015
ataram (ANTARA News) - Komisi Yudisial Republik Indonesia mendorong aparat penegak hukum di Provinsi NTB dan NTT untuk memberikan akses yang sejajar bagi para penyandang disabilitas.
24 Maret 2015
BRN, Mataram : Komisi Yudisial (KY) terus mendorong kesetaraan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk dalam pemenuhan hak atas peradilan.
24 Maret 2015
MOL. Minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang bagaimana memberikan akses yang setara masih menjadi permasalahan dalam pemenuhan hak atas peradilan yangfair bagi penyandang disabilitas.