BERITA
03 Juni 2017
Gerakan Perempuan Indonesia Deklarasikan Kebangkitan Nasional Jilid II
 

Para tokoh nasional dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Indonesia mendeklarasikan Gerakan Kebangkitan Nasional jilid II di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2017).(KOMPAS.com/Kristian Erdianto)

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Para tokoh nasional dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Indonesia mendeklarasikan Gerakan Kebangkitan Nasional jilid II.

Ketua Gerakan Kebangkitan Nasional Jilid II, Emmy Hafild mengatakan, deklarasi tersebut digagas sebagai bagian dari upaya untuk merawat kembali keindonesiaan yang majemuk.

Menurut Emmy, situasi masyarakat saat ini, terutama pasca Pilkada DKI 2017, menghadapi polarisasi demi kepentingan politik sesaat. Hal itu diperparah dengan maraknya penyebaran paham radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila.

"Deklarasi Kebangkitan Nasional Jilid II ini digagas karena kita perlu memposisikan kembali pilar kebangsaan dalam konteks kekinian," ujar Emmy saat membuka acara deklarasi di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Sabtu (3/5/2017).

Deklarasi Kebangkitan Nasional Jilid II, lanjut Emmy, juga bertujuan untuk merawat dan memperkuat kembali sifat-sifat dasar bangsa Indonesia yang toleran, saling menghormati, gotong royong, dan musyawarah mufakat.

Menurut Emmy, gerakan tersebut nantinya akan dilakukan secara damai melalui pendidika masyarakat dan advokasi kebijakan pemerintah maupun legislatif.

Dia memastikan gerakan tersebut akan berlangsung secara kesinambungan dan tidak sekadar deklarasi.

"Kami akan menggalang dukungan dari berbagai pihak yang punya semangat sama untuk merekatkan kembali nilai kebangsaan. Kami akan memperbesar jejaring lintas suku, agama dan ras untuk menghilangkan polarisasi di tengah-tengah kita," tutur Emmy.

Dalam naskah deklarasi yang dibacakan oleh para penggagas, ada enam poin yang menjadi tujuan, yakni memperkuat nasionalisme, menguatkan Bhinneka Tunggal Ika, memperkuat sifat bangsa yang toleran, menegakkan HAM, mencegah manipulasi isu SARA dan menegaskan kembali komitemen partai politik serta organisasi massa untuk tidak menggunakan isu SARA dalam mencapai tujuan politik.

Deklarasi tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh perempuan dari berbagai kalangan, antara lain aktivis pemberdayaan perempuan sekaligus pendiri Komnas Perempuan Saparinah Sadli, Antropolog Kartini Syahrir, pegiat pendidikan Henny Supolo, Virgie Baker dan Isyana Bagoes Oka.

Penulis : Kristian Erdianto

Editor : Dian Maharani

 

Sumber :

Kompas.com – 03 Juni 2017

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.