BERITA
03 Juni 2017
Tanpa Penjelasan, Otoritas Etiopia Bekukan Adopsi Antar Negara
 

 

 

Anak-anak di kamp pengungsi Kule dekat perbatasan Pagak, pintu masuk Gambela, Etiopia.(AFP PHOTO)

 

ADDIS ABABA, KOMPAS.com - Setelah menghentikan koneksi internet bergerak (mobile) tanpa ada penjelasan yang gamblang, Pemerintah Etiopia kembali melakukan kebijakan yang tak kalah mengagetkan.

Otoritas di negara di bagian "tanduk" Afrika ini menangguhkan seluruh proses adopsi antar negara, dalam sebuah kebijakan yang diterapkan secara "diam-diam".

Hal  ini menyebabkan puluhan orang tua asing tidak dapat bersatu dengan anak yatim yang telah sah mereka adopsi secara hukum.

Keluhan ini dirangkum kantor berita AFP, setidaknya dari empat kedutaan besar yang warganya terkena imbas dari kebijakan tersebut. 

Kebijakan ini pun sekaligus membekukan ratusan aplikasi yang tertunda untuk adopsi antar negara.

Padahal, upaya adopsi harus menunggu waktu bertahun-tahun dan menghabiskan dana ribuan dolar Amerika Serikat. 

Jurubicara Kementerian Urusan Perempuan, Anak-Anak, dan Pemuda Etiopia menolak untuk mengomentari penangguhan tersebut.

Sementara, para diplomat yang bertugas di Etiopia menyebut kebijakan yang berlaku sejak 21 April lalu itu diterapkan tanpa peringatan.

"Kami belum mendapat penjelasan tentang alasan dari penangguhan ini, dan apa maksudnya," kata Duta Besar Spanyol Borja Montesino kepada AFP.

Selama ini, Etiopia adalah tujuan populer bagi keluarga yang tertarik melakukan adopsi antarnegara.

Tercatat, keluarga di Spanyol membawa 1.200 anak-anak Etiopia pada tahun 2010 dan 2011.

"Bahkan, tumpukan muncul ketika kedutaan harus menghentikan permohonan untuk sementara waktu," kata Montesino.

Keluarga di AS tercatat telah mengadopsi lebih dari 5.500 anak-anak Etiopia sejak 2011. Angka itu diperoleh berdasarkan catatan Kedutaan Besar AS. 

Mengadopsi seorang anak bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

Para keluarga harus menjalani pemeriksaan oleh agen adopsi, pengadilan, dan kedutaan, bersama dengan ribuan dolar AS biaya yang harus dikeluarkan, termasuk biaya perjalanan. 

EditorGlori K. Wadrianto

 

Sumber:

Kompas.com – 02 Juni 2017

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
13 Juni 2017

DARURAT TERORISME

Oleh: Despan Heryansyah, SHI., MH.

(Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII)

Teroris menjadi masalah bersama semua negara di dunia termasuk Indonesia, tidak melihat apakah negara maju, berkembang, bahkan tertinggal sekalipun, tak ada yang luput dari ancaman terorisme. Bom bunuh diri yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur beberapa waktu lalu (24/5) seolah menjadi tanda bahwa masalah terorisme masih menjadi ancaman utama di negeri ini. Pelaku teror masih berkeliaran dimana-mana, bahkan kota besar sekelas Jakarta sekalipun. Seruan presiden Jokowi terhadap para pelaku teror bahwa “kami tidak takut masti”, tentu berdampak positif terhadap psikologi masyarakat Indonesia, namun itu sama sekali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah terorisme.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.