BERITA
14 April 2016
Muhammadiyah Minta Kasus Siyono Ditingkatkan ke Penyidikan
 

Bagus Wijanarko, CNN Indonesia

Rabu, 13/04/2016 18:42 WIB

Tim Advokasi Kemanusiaan keluarga terduga teroris Suyono dari PP Muhammadiyah mendorong kasus meninggalnya Siyono segera ditingkatkan ke tahap penyidikan. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Advokasi Kemanusiaan keluarga terduga teroris Suyono dari PP Muhammadiyah mendorong kasus meninggalnya Siyono segera ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Ketua Tim Advokasi Kemanusiaan dari PP Muhammadiyah Trisno Raharjo di Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Rabu (13/4), mengatakan hasil autopsi yang dilakukan oleh tim dokter forensik sudah cukup menjadi bukti kuat adanya potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

"Untuk penegakan hukumnya jangan lagi di tahap penyelidikan, namun ditingkatkan ke penyidikan," kata Trisno, seperti diberitakan Antara.

Hasil autopsi forensik terhadap jasad Siyono oleh sembilan dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia cabang Jawa Tengah dan satu dokter forensik dari Polda Jawa Tengah antara lain menyimpulkan kematian Siyono akibat tulang dada yang patah ke arah jantung.

Menurut Trisno tidak ada lagi alasan bagi pihak mana pun meragukan aspek legalitas surat hasil autopsi forensik tersebut. Surat hasil autopsi itu, menurut dia, sudah cukup menjadi bahan untuk diproses ke pengadilan.

"Surat ini dikeluarkan oleh dokter forensik sehingga apa pun bentuknya itu dikeluarkan oleh ahli," kata dia.

Ia juga mendorong pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan etik kepada anggota Densus 88 yang melakukan penangkapan terhadap Siyono.

Menurut dia ada potensi pelanggaran etik serta KUHAP dalam prosedur penangkapan Siyono yang sebelumnya telah dinyatakan berstatus tersangka oleh kepolisian.

Sesuai KUHAP penangkapan tidak boleh dilakukan saat berlangsung sidang di parlemen, di tempat di mana sedang berlangsung ibadah atau acara keagamaan, serta berlangsung sidang di pengadilan.

"Siyono ditangkap saat sedang melakukan zikir seusai menjalankan ibadah shalat," kata dia.

Adapun Direktur Pusham UII Eko Riyadi menilai tindak lanjut proses penanganan kasus Siyono merupakan momentum untuk mengevaluasi langkah Densus 88 dalam menangani kasus terorisme.

"Ini momentum untuk mengevaluasi seluruh prosedur operasi standar Densus 88," kata dia.

Dalam menangani kasus terorisme, menurut dia, aparat penegak hukum tetap memiliki kewajiban menghormati hak seseorang yang dinyatakan sebagai terduga teroris sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia mengatakan tidak ada kewenangan khusus yang diberikan kepada Densus 88 untuk melakukan tindakan di luar yang ditentukan dalam KUHAP.

"Karena Densus 88 juga penegak hukum yang harus tunduk pada KUHAP," kata dia. (Antara)

 

Sumber:

www.cnnindonesia.com  Rabu, 13/04/2016

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.