BERITA
14 April 2016
UII: Siyono Berhak Diam, Densus 88 Tak Boleh Memaksa
 

Ahmad Mustaqim    •    13 April 2016 18:09 WIB

 

Ilustrasi. Foto: Antara/Gema Setara

 

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Eko Riyadi, mengatakan kasus meninggalnya terduga teroris Siyono menjadi momentum Polri mengevalusi kinerja Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88). Sebab, Siyono diduga meninggal karena penyiksaan yang dilakukan pasukan elit Polri itu.

"Tidak ada jaminan legal khusus yang memberikan kepada Densus 88 melakukan tindakan melanggar KUHAP," kata Eko di kantornya, Rabu (13/4/2016).

Menurut Eko, proses penangkapan yang dilakukan aparat harus dengan memberikan surat perintah penangkapan lebih dulu. Akan tetapi, Siyono tiba-tiba langsung ditangkap tanpa lebih dulu ada pemberitahuan dan penangkapan dilakukan di tempat ibadah.

"Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap Densus 88. Densus 88 sama dengan polisi yang lain, harus tunduk pada aturan hukum," ujarnya.

Menurut dia, aparat tidak boleh memaksa seseorang. Sekalipun menjadi tersangka, lanjutnya, seseorang memiliki hak diam dan aparat tak boleh memaksa untuk bicara.

Dosen Fakultas Hukum UII ini menjelaskan Indonesia sudah meratifikasi antipenyiksaan pada 1998. Artinya, aparat tak boleh melakukan perbuatan yang menimbulkan dampak fisik maupun psikologis. "Siapa pun yang memproses hukum harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum," ujarnya.

Ia menyarankan masyarakat segera melapor ke Komnas HAM apabila menemukan kasus yang janggal seperti yang dialami keluarga almarhum Siyono. "Saya mengapresiasi upaya penanganan terorisme. Tapi penegakan hukum harus sesuai dengan prosedur hukum," kata Eko.

(UWA)

Sumber :
jateng.metrotvnews.com

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.