BERITA
14 April 2016
Jadikan Surat Otopsi Siyono sebagai Bukti Tewas karena Luka di Dada
 
 

Rizal SN/Radar Jogja

 

BANTUL – Tim Pembela Kemanusiaan yang mendampingi keluarga Siyono, tersangka kasus terorisme yang tewas setelah ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu, akan menempuh langkah hukum dengan menyurati Komnas HAM. Mereka meminta temuan tim dokter forensik yang mengotopsi jenazah Siyono dijadikan bukti untuk membawa kasus ini ke pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Langkah hukum meminta Komnas HAM untuk meneruskan hasil temuan dokter forensik. Kasusnya jangan lagi penyelidikan, tapi penyidikan ke arah pelanggaran HAM. Kami juga surati Kapolri untuk menyelesaikan pemeriksaan etik anggota Densus 88 yang menangkap Siyono,” kata Ketua Tim Pembela Kemanusiaan Trisno Raharjo kepada wartawan di kantor Pusham UII, Banguntapan, Bantul, kemarin (13/4).

Ia juga mendesak Komnas HAM dan Polri meningkatkan pemeriksaan pada tindak pidana pembunuhan. Karena ada korban yang meninggal dari proses penangkapan itu. “Tentu penyidik Mabes Polri memiliki arah untuk tindak pidana lain. Tapi yang jelas, ada yang meninggal,” lanjutnya.

Menjawab tudingan bahwa otopsi yang dilakukan oleh tim dokter Muhammadiyah beberapa waktu lalu ilegal, ia jelas membantah. Sebab, otopsi dilakukan oleh dokter profesional dan dibuktikan dengan dikeluarkannya surat bukti otopsi dari dokter ahli.

“Surat otopsi itu sudah bisa jadi bukti yang nantinya dapat dibawa ke pengadilan. Entah oleh Komnas HAM atau Mabes Polri, kami harap dua-duanya. Di mana ilegalnya ?,” cetusnya.

Ditanya mengenai status Siyono, Trisno mengatakan, jika berdasarkan surat pemeriksaan ayah Siyono, Mardiyo, Selasa (12/4) kemarin, maka disebutkan di surat itu bahwa statusnya tersangka. Namun ia tidak mengetahui secara pasti kapan Siyono ditetapkan tersangka. Sebab selama ini yang disebut-sebut statusnya adalah terduga teroris.

“Kalau tersangka semakin jelas pelanggaran hukum saat penangkapan dan penggeledahan di rumah Siyono. Siyono dibawa saat sedang beribadah di musala. Dia baru selesai salat dan masih berdzikir,” ungkapnya.

Mengenai penyebab meninggalnya Siyono, dikatakan Trisno, karena luka di bagian dada. Dari hasil otopsi diketahui terdapat patah tulang rusuk yang akhirnya mengarah pada jantung. Selain itu juga ditemukan tim forensik di kepalanya cairan.

“Tapi menurut tim, luka di kepala bukan penyebab kematian. Tapi pukulan benda tumpul yang ada di dada. Dari data forensik terlihat tidak ada perlawanan. Karena tidak ada luka di kedua tangan,” jelasnya.

Ia juga menyesalkan surat panggilan yang ditujukan kepada Mardiyo, ayah Siyono. Mardiyo mendapat panggilan dari Propam Mabes Polri untuk diperiksa terkait  kasus kematian Siyono, Selasa (12/4). Namun dalam pemeriksaan itu ia justru dicecar pertanyaan seputar otopsi anaknya. “Jadi bukan soal proses penangkapan Siyono yang diduga tidak sesuai prosedur,” ujar Trisno.

Selain itu, surat pemanggilan juga baru sampai ke tangan Mardiyo pada Selasa pagi. Sedangkan pemeriksaan  dilakukan pada hari itu juga.

Menurutnya, Propam seharusnya fokus pada prosedur penangkapan. Sebab dia menilai sejak awal ada proses yang tidak sesuai hukum yang dilakukan Densus 88 saat menangkap Siyono.

Pria yang juga berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum UMY ini menjelaskan, dalam KUHP penangkapan tersangka tidak boleh dilakukan di tiga tempat. Yaitu pengadilan saat sedang sidang, lembaga pendidikan, dan tempat ibadah.

Ia menyayangkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam. Sebab banyak kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan pihak Propam. Seperti tempat pemeriksaan yang berubah-ubah dan kesalahan nama ayah Siyono dalam surat pemanggilan. “Tapi sebagai warga negara yang taat hukum, kami bersikap kooperatif,” tandasnya.

Ditanya soal bungkusan yang dititipkan istri Siyono kepada Muhammadiyah, ia mengungkapkan setelah dibuka dan dihitung berisi uang senilai Rp 100 juta. “Ada dua gepok. Satu gepok Rp 50 juta, lembaran seratus ribuan,” ungkapnya. (riz/laz)

Sumber: :
radarjogja.co.id  Kamis14 April 2016

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
13 Juni 2017

DARURAT TERORISME

Oleh: Despan Heryansyah, SHI., MH.

(Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA dan Peneliti pada Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII)

Teroris menjadi masalah bersama semua negara di dunia termasuk Indonesia, tidak melihat apakah negara maju, berkembang, bahkan tertinggal sekalipun, tak ada yang luput dari ancaman terorisme. Bom bunuh diri yang terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur beberapa waktu lalu (24/5) seolah menjadi tanda bahwa masalah terorisme masih menjadi ancaman utama di negeri ini. Pelaku teror masih berkeliaran dimana-mana, bahkan kota besar sekelas Jakarta sekalipun. Seruan presiden Jokowi terhadap para pelaku teror bahwa “kami tidak takut masti”, tentu berdampak positif terhadap psikologi masyarakat Indonesia, namun itu sama sekali tidak cukup untuk menyelesaikan masalah terorisme.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.