BERITA
14 April 2016
Banyak Kejanggalan dalam Kematian Siyono
 

Editor : Tomi Sujatmiko | Rabu, 13 April 2016 | 17:26 WIB

Ketua Tim Pembela Kemanusiaan Trisno Raharjo saat jumpa pers di Pusham UII (Foto : Mahar Prastiwi)

 

BANTUL (KRjogja.com) - Tim kuasa hukum terduga teroris Siyono menilai banyak kejanggalan yang terjadi saat proses penangkapan hingga penyebab kematiannya. Meskipun pihak kepolisian telah mengupayakan pemeriksaan kode etik dan memanggil ayah dari Siyono. Namun pertanyaan yang disampaikam penyidik justru tidak menyinggung proses penangkapan namun terkait otopsi jenazah Siyono. 

Ketua Tim Pembela Kemanusiaan PP Muhammadiyah Trisno Raharjo mengatakan pihaknya akan terus mendorong Komnasham dalam menangani kematian Siyono hingga ke tingkat penyidikan. Proses penangkapan Siyono merupakan pelanggaran HAM karena sejak awal penangkapan, petugas Densus 88 tidak menunjukkan surat perintah penangkapan. 

"Kejanggalan lainnya, berdasarkan otopsi yang disampaikan Komnasham, penyebab kematian karena luka di bagian dada bukan di kepala seperti yang disampaikan Mabes Polri. Selain itu soal status Siyono yang sejak awal sudah tersangka," urai Trisno Raharjo dalam jumpa pers yang diadakan di Pusham UII, Banguntapan, Bantul Rabu (13/04/2016).

Trisno menambahkan ayah dari Siyono,  Selasa (12/4) kemarin telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Pemanggilan yang mendadak ini juga berpindah-pindah lokasi mulai dari Polres Klaten, balai desa hingga akhirnya pemeriksaan dilakukan di Polsek Cawas. (*-1)

Sumber :
krjogja.com Rabu, 13 April 2016

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
23 Maret 2018

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.