BERITA
11 Agustus 2015
Menkumham Janji Pemberian Remisi Akan Transparan
 

Rakhmatulloh



Ilustrasi (Sindonews)

JAKARTA - Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2015 mendatang menjadi berkah bagi penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas).

Pemerintah akan memberikan remisi istimewa kepada terpidana melalui program remisi dasawarsa. Remisi dasawarsa adalah remisi khusus yang diberikan satu kali dalam 10 tahun, tepatnya saat HUT RI.

"Setiap 10 tahun, Dirjen Pas (Pemasyarakatan) beri remisi seluruh napi, kecuali (terpidana) hukuman mati," kata Menteri Hukuk dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly saat jumpa pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (10/8/2015).

Kendati demikian, kata dia, pemberian remisi tetap akan mengendepankan syarat-syarat yang ketat.

Yasonna menegaskan remisi tersebut bisa dinikmati oleh terpidana narkoba, pembunuh sampai koruptor, kecuali terpidana mati, seumur hidup dan terpidana yang sempat melarikan diri. "Ini penghargaan dan ulang tahun bernegara," ujar Yasonna.

Saat disinggung soal kesempatan terpidana kasus korupsi yang juga mendapat hak remisi, Yasonna mengatakan filosofi pemidanaan terhadap para terpidana adalah pembinaan.

Menurut dia, siapapun terpidananya asal telah menunjukan perubahan sikap yang baik selama menjalani hukuman maka akan mendapatkan hak remisi, termasuk para koruptor.

"Kalau untuk hukuman bukan di sini (Menkumham) tapi di pengadilan. Hukum seberat-beratnya setelah itu kita bina. Buat koruptor hukum 20 tahun penjara yang lama silakan. Dalam hukum peradilan pidana, masing-masing punya kamar," ungkapnya.

Dia berjanji akan bersikap terbuka terkait siapa saja terpidana yang mendapatkan remisi. "Nanti kita beritahu siapa aja yang dapat remisi ini, saya ingin transparan, semua di atas meja," tuturnya.

Dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke 70 tahun, pemerintah berencana akan memberikan remisi kepada 118.000 narapidana seluruh Indonesia.
(dam)


Sumber :
SINDONEWS.com  Senin, 10 Agustus 2015

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
02 Oktober 2017

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Para pendiri republik ini sempat melakukan kesalahan fatal ketika menolak hak asasi manusia karena menganggapnya sebagai produk Barat yang membawa angin individualisme. Perdebatan dalam sidang BPUPK sempat memanas, yang pada akhirnya mengharuskan konstitusi awal kita begitu minim pengaturannya terkait hak asasi manusia. Padahal keberadaan  konstitusi sejatinya adalah dalam upaya melindungi HAM.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.