BERITA
06 Agustus 2015
Ahmad Baso: Pelanggaran HAM Berat di Indonesia Sudah Tidak Ada
 

By Putu Merta Surya Putra

 

 
Spanduk berisi tuntutan penuntasan kasus pelanggaran HAM dibentangkan saat aksi kamisan di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/7/15). Dalam aksinya mereka meminta kepada Jokowi untuk menuntaskan kasus pembunuhan Jopi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

 


Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo berkomiten menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama kasus-kasus pelanggaran berat.

Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2007-2012, Ahmad Baso menyatakan, pada pemerintahan Jokowi-JK sudah tidak ada lagi kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida. Genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras.

"Indonesia kita sudah tuntas untuk pelanggaran berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan besar lagi seperti masa lalu," ujar Baso dalam diskusi publik di Menteng, Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Menurut dia, hal ini didukung dengan komitmen penegak hukum, seperti Panglima TNI dan kapolri yang sering menandatangi kesepakatan bersama untuk menjaga HAM.

"Kan ini juga diperkuat dengan komitmen Panglima TNI dan kapolri yang menandatangi MoU demi menjaga HAM di Indonesia. Itu komitmen yang baik," terang Baso.

Namun, dia tetap mengingatkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah, tentang pelanggaran HAM. Sebab, HAM saat ini lebih menyangkut ekonomi dan hajat hidup orang banyak.

"Sekarang itu, masalah HAM cenderung menyakut ekonomi dan hajat orang banyak. Misalnya, hak atas kualitas hidup, akses mendapatkan transportasi yang baik, itu harus diperhatikan sekali," jelas Baso. (Bob/Mut)

Sumber :
liputan6.com  29 Jul 2015

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
23 Maret 2018

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII YOGYAKARTA)

 

Demokrasi prosedural telah mengantarkan kita pada ruang yang penuh paradoks, orang kemudian berbondong-bondong atas nama dan kekuatan mayoritas menggerakkan masa lalu menekan negara mengikuti kehendak mereka, tidak jarang kehendak itu justeru menabrak prinsip-prinsip demokrasi. Padahal, demokrasi sejak semula adalah resistensi terhadap elitisme politik, ia adalah perlawanan tak bersenjata terhadap kekuasaan yang dipegang kaum berpunya.

News
17 Juni 2017
JENEWA, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengungkapkan gerombolan teroris Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), menahan lebih dari 100.000 warga Irak di kota tua Mosul.
15 Juni 2017
Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasi
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).
09 Juni 2017
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.